Beberapa waktu yang lalu, saya sempat secara spontan mengungkapkan kepada salah seorang senior pergerakan di Yogyakarta, bahwa saya ingin menulis perbandingan tentang dua tokoh, yang dalam pandangan saya, memiliki beberapa kesamaan. Dua tokoh tersebut, adalah, Anies Baswedan dan Salvador Allende.
Senior pergerakan itu merespon dengan senyum, dan menyarankan bahwa sebaiknya jangan disamakan dengan Allende, karena yang bersangkutan dalam sejarah, mengalami akhir karir politik yang mengenaskan. Ia dikudeta oleh militer Chile pimpinan Jenderal Augusto Pinochet, dan pasca kudeta, Allende meninggal dunia, hal yang diklaim oleh kubu Pinochet, sebagai tindakan bunuh diri. Padahal, banyak fakta sejarah mengatakan sebaliknya, yaitu Allende meninggal dunia karena dibunuh oleh kelompok militer pelaku kudeta, yang menamakan operasi kudeta mereka dengan “Operasi Jakarta”.
Akan sangat panjang, jika kita bahas tentang kudeta terhadap Allende, oleh karena itu, dalam tulisan ini, saya akan berfokus pada perbandingan antara Anies Baswedan dan Salvador Allende, khususnya dalam hal kebijakan politik, yang mereka keluarkan.
Anies Baswedan, walaupun memang belum menjadi presiden, beliau pernah menjadi kepala daerah, yaitu Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Dengan demikian, beliau sudah jelas telah mengeluarkan berbagai kebijakan politik selama menjalankan jabatan tersebut. Persoalannya kemudian apa saja kebijakan beliau, yang bisa dipadankan dengan kebijakan politik Allende selama menjabat sebagai presiden di Chile, dalam kurun waktu 1970 - 1973? Untuk itu mari kita lihat terlebih dahulu sepak terjang Allende dalam sejarah, khususnya sejarah Chile.
Salvador Allende dan Lautan Massa Rakyat
Sekilas tentang Salvador Allende
Sebagian besar orang Indonesia, kalau ditanya lebih kenal mana, Presiden Amerika Serikat atau Allende? Tentulah sebagian besar akan menjawab bahwa mereka lebih familiar dengan nama - nama Presiden Amerika Serikat dibanding Allende. Karena memang, hampir semua media di Indonesia, lebih menyoroti Amerika Serikat, pemerintahannya dan berbagai kebijakan yang dikeluarkannya. Padahal, kalau kita lihat sejarah, Amerika Serikat dan CIA (Central Intelligence Agency), agen rahasia negara tersebut, adalah yang menjatuhkan Allende dengan cara - cara licik, dengan meminjam tangan para pimpinan militer Chile, yang salah satunya adalah Jenderal Augusto Pinochet.
Mengapa Allende dijatuhkan? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan menjelaskan bagaimana Allende menjalankan kekuasaannya, dan kebijakan apa saja yang diambil oleh Allende selama menjabat sebagai Presiden Chile.
Mengutip dari reportase Faisal Ifani, yang berjudul “11 September 1973: Kudeta Berdarah Chile Tiru Indonesia”, di situs tirto.id , 11 September 2017, Pemerintahan Allende mengeluarkan banyak kebijakan pro rakyat Chile, seperti nasionalisasi industri berskala besar (industri tambang termasuk salah satunya). Kebijakan pro rakyat lainnya, yang diambil oleh Pemerintahan Allende, di antaranya adalah penyediaan layanan kesehatan, jaminan pendidikan, dan susu gratis untuk anak - anak. Pemerintahan ini, juga melakukan redistribusi tanah (landreform) untuk petani penggarap (Faisal Irfani dalam tirto.id, diakses 20 Oktober 2023).
Amerika Serikat yang pro bisnis, sangat terganggu dengan kebijakan - kebijakan pro rakyat, Pemerintahan Allende ini. Berbagai cara dilakukan,untuk menjatuhkan pemerintahannya, dari mulai embargo ekonomi, pecah belah (divide and conquer), sampai mempengaruhi para petinggi militer Chile untuk melakukan kudeta militer. Bagaimana tidak terganggu? Kebijakan nasionalisasi industri di manapun tentu saja akan merugikan bisnis para investor asing, karena biasanya besaran kepemilikan saham pada industri atau perusahaan asing yang dinasionalisasi, sebagian besar adalah milik negara. Oleh karena itu, profit atau keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan asing tersebut, juga sebagian besar harus diberikan pada negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Dalam konstitusi Republik Indonesia, nasionalisasi industri ini salah satunya diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, ayat 1 - 4.
Social Justice
Anies Baswedan, Salvador Allende, dan Pemerintahan Pro Rakyat
Bagaimana dengan Anies Baswedan? Apa saja kebijakan beliau yang pro rakyat, yang membuat Anies Baswedan pantas dibandingkan dengan Salvador Allende? Pada dasarnya, memang pembandingan antara Anies dan Allende ini memang belum sepenuhnya apple to apple, atau dengan kata lain, posisi mereka dalam kekuasaan negara, berbeda jauh. Allende pernah menjabat sebagai presiden suatu negara, sementara Anies, jabatan yang paling tinggi yang pernah dipegangnya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Walaupun demikian, secara umum, Anies dan Allende, sama sama pernah memegang kekuasaan negara. Sebagai Gubernur DKI, Anies pada dasarnya memiliki kekuasaan yang cukup besar di tangannya, untuk menentukan berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ada banyak sebenarnya, kebijakan Anies Baswedan yang pro rakyat, akan tetapi, pada tulisan ini, saya hanya akan menyoroti beberapa kebijakan yang memiliki implikasi yang cukup signifikan terhadap kehidupan rakyat. Pertama, adalah berbagai kebijakan pro difabel yang pernah beliau keluarkan, saat menjabat sebagai Gubernur DKI, hal yang membuat DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi ramah difabel di Indonesia. Berbagai kebijakan tersebut antara lain, seperti pembangunan akses penyeberangan jalan, yang ramah difabel, seperti Pelican Cross, perekrutan kaum difabel sebagai pegawai Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI. Berbagai kemudahan dan fasilitas penunjang juga diberikan kepada kaum difabel, seperti pengecualian dari kebijakan ganjil genap, dan aplikasi khusus difabel di berbagai stasiun MRT. Terkait kebijakan beliau yang pro difabel, untuk lebih lengkapnya silakan lihat artikel saya yang berjudul “Presiden Pro DIfabel, Mungkinkah?” dalam Harian Kedaulatan Rakyat, 13 Oktober 2003, halaman 11.
Kedua, kebijakan “Indonesia Mengajar”, yang beliau keluarkan semasa menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kebijakan ini pada dasarnya adalah untuk mempercepat pemerataan pendidikan di Indonesia, dengan menempatkan para calon pendidik ke berbagai pelosok desa, supaya level pendidikan di sana tidak berbeda jauh dengan sekolah - sekolah di perkotaan (dikutip dari artikel dalam kbanews.com, yang berjudul, “Saat Guru Mengenang Jasa Anies Baswedan”, diakses 20 Oktober 2023).
Ketiga, yang paling fenomenal, yaitu kebijakan beliau yang merevisi penetapan kenaikan upah minimum DKI Jakarta, dari yang awalnya hanya sebesar 0.85 persen, atau sekitar Rp. 37.749, menjadi sebesar 5,1 persen, atau sekitar Rp. 225.667, pada tahun 2021. Kebijakan ini tidak sesuai dengan peraturan pengupahan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu PP No. 36 tahun 2021, yang poinnya adalah bahwa kenaikan upah minimum rata - rata berada di angka 1,09 persen (Ferry Sandi, dalam artikel “Ini Kronologi Anies Nekat Revisi UMP, Naik Jadi Rp 4,6 juta!”, cnbcindonesia.com, diakses 20 Oktober 2023).
Itulah tiga kebijakan pro rakyat, Anies Baswedan, semasa menjadi pejabat publik. Walaupun kebijakan yang terakhir terkait penetapan upah minimum dibatalkan oleh PTUN, akibat gugatan dari organisasi pengusaha, atau APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia), akan tetapi, pada dasarnya, itikad baik beliau terhadap rakyat, sudah terlihat dengan jelas, dalam revisi kebijakan penetapapan upah minimum tersebut.
Oleh karena itu, jika Anies kita bandingkan dengan Allende, secara umum, keduanya telah sama - sama berusaha untuk mewujudkan kekuasaan yang bisa mendistribusikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Perbedaannya adalah, Allende hanya bisa mempertahankan kekuasaan pro rakyat selama 3 tahun, karena dikudeta secara keji oleh kelompok militer pimpinan Pinochet. Sementara Anies, masih dalam proses untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang pro rakyat. Beliau bersama Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah melakukan pendaftaran di KPU (Komisi Pemilihan Umum), untuk mengikuti kontestasi Pilpres, sebagai pasangan capres dan cawapres, pada tanggal 19 Oktober lalu. Untuk itu, jika Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar, kemudian berhasil memenangi Pemilu Presiden tahun 2024, dan berusaha mewujudkan negara Indonesia yang berkeadilan sosial melalui berbagai kebijakan mereka, kita rakyat Indonesia, harus belajar dari sejarah Chile, supaya tidak membiarkan begitu saja, kekuasaan yang pro rakyat diambil alih secara keji dan brutal oleh tangan - tangan imperialis, yang pro bisnis, tapi tidak pro rakyat.
Ikuti tulisan menarik Harsa Permata lainnya di sini.
