Harapan Pemilu 2024 untuk dapat berjalan dengan damai dan gembira nampaknya menuju titik gelap. Sejak dipilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perkara 90, sontak terjadi kegaduhan besar di tengah-tengah publik. Berbagai macam rasa kekecewaan, kemarahan hingga ketakutan mulai muncul di kalangan masyarakat.
Di tengah-tengah kegaduhan besar, muncul satu masalah yang tidak kalah berbahaya, yakni penggiringan opini dan manipulasi kebenaran yang semakin marak terjadi di kalangan masyarakat. Banyak upaya pembenaran terhadap proses majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo. Contohnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah menyatakan bahwa majunya Gibran sebagai cawapres bukanlah praktik politik dinasti, melainkan pewarisan kekuasaan melalui pemilu (Kompas.com, 26 Oktober 2023).
Lalu, ada pula pernyataan dari Prabowo yang menyatakan bahwa dinasti politik adalah sesuatu yang wajar (Antara News, 24 Oktober 2023). Pernyataan serupa pun muncul dari Menko PMK Muhadjir Effendy, yang menilai majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo adalah upaya memberi ruang dan jalan bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuannya (Detik News, 30 Oktober 2024).
Namun, tidak ada satu pun pakar hukum yang membenarkan “secara teknis” proses majunya Gibran sebagai kandidat cawapres. Salah satunya adalah Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari mengatakan pemberian karpet merah kepada Gibran untuk maju Pilpres 2024 akan memberi kesan tidak adil bagi masyarakat mau pun kader partai politik, (Kompas.com, 25 Oktober 2023). Ia juga menambahkan bahwa upaya tersebut dapat merusak demokrasi, baik secara internal partai politik mau pun negara.
Sebaliknya, baik para pendukung fanatik mau pun para influencer sering menuduh orang-orang yang mengecam atau mengkritisi proses majunya Gibran sebagai upaya “mencekal” peluang anak muda untuk maju sebagai pemimpin. Tak jarang mereka sering memberi cap bagi pihak yang mengkritisi itu sebagai pihak yang anarkis dan terkesan merundung.
Pada kenyataannya, tidaklah demikian. Feri menerangkan bahwa pendapatnya yang mengkritik praktik politik dinasti bukan berarti tidak setuju dengan peluang generasi muda untuk memimpin negara. Sebab permasalahannya adalah bagaimana presiden dan keluarganya mencoba “merekayasa jalur hukum” untuk memudahkan jalan Gibran. Sedangkan mereka yang bersusah payah bekerja dan membangun partai, tiba-tiba harus dilewati begitu saja oleh seorang anak presiden.
Sebenarnya, terdapat banyak sekali tuduhan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berusaha membenarkan proses majunya Gibran di Pemilu 2024. Sebab pada akhirnya, tidak sedikit masyarakat yang termakan oleh kebohongan tersebut, sehingga mereka menerimanya tanpa melakukan cek fakta, lalu teralihkan dari permasalahan utama yang sebenarnya jauh lebih krusial untuk demokrasi kita.
Apa latar belakang dari enomena ini?
Pengambilan keputusan sangat berhubungan langsung dengan pendidikan. Semakin rendah jenjang pendidikan, maka semakin irasional keputusannya. Sedangkan jika semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin rasional keputusannya. Inilah faktor objektif yang sampai sekarang dirasa paling jitu untuk menentukan kualitas kedewasaan seseorang dalam mengambil keputusan, selain usia dan pengalaman.
Permasalahannya, mayoritas pendidikan masyarakat Indonesia adalah lulusan sekolah dasar (SD). Menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) periode Juni 2022 (Databoks, 20 September 2022), hanya 6,41% masyarakat yang sudah mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi. Sedangkan penduduk Indonesia yang berpendidikan hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 20,89%. Kemudian yang berpendidikan hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 14,54%. Sementara itu 23,4% masyarakat merupakan tamatan Sekolah Dasar (SD). Ada pula yang 11,14% yang belum tamat SD, dan masyarakat yang tidak sekolah/belum sekolah mencapai 23,61%.
Kemudian, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 39,76% tenaga kerja merupakan tamatan SD ke bawah pada Februari 2023, dan paling dominan dalam Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia (CNBC Indonesia, 17 Mei 2023). Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan yang didominasi oleh tingkat SD ke bawah menunjukkan pola yang sama sejak Februari 2021, justru semakin meningkat. Pada Februari 2021 sebesar 37,41% dan meningkat jadi 39,10% pada Februari 2022.
Kumpulan data ini secara tidak langsung mempertegas, bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang bertindak secara irasional dalam merespon atau mengambil keputusan. Hal irasional tersebut umumnya lebih mengutamakan ungkapan hati atau perasaan yang bersifat emosional. Kasus ini juga dipertegas dengan fakta di lapangan, bahwa setiap kita membuka konten sosial media yang membahas tentang politik, maka akan banyak komentar yang lebih mengedepankan sisi kemarahan, kebencian dan ketakutan, daripada sisi kebahagiaan dan harapan meski isinya tentang visi-misi, program dan ide gagasan. Akibatnya adalah terjadi polarisasi dan konflik di antara masyarakat.
Mengapa hal ini sering terjadi di setiap pemilu?
Sesungguhnya, cara jitu untuk memenangkan pemilu dapat dilakukan dengan memenangkan pikiran dan hati masyarakat, serta mewujudkan apa yang selama ini masyarakat inginkan. Metode memenangkan suara masyarakat melalui pikiran dapat dilakukan dengan mengedepankan prinsip objektivitas, seperti visi-misi, ide gagasan hingga rekam jejak. Namun, tantangan untuk memenangkan pikiran itu jauh lebih susah, karena banyak masyarakat yang lebih mengedepankan unsur emosional.
Berhubungan dengan kondisi emosional masyarakat, terdapat kecenderungan untuk melakukan penggiringan opini oleh pendukung kandidat masing-masing agar menciptakan rasa ketidaktenangan di dalam masyarakat. Tujuannya tidak lain adalah agar masyarakat tertarik untuk mendukung atau “memusuhi” suatu kandidat capres-cawapres. Oleh sebab itu, pihak-pihak yang berusaha menutupi dan membenarkan proses majunya Gibran diharapkan mampu membuat masyarakat yang kurang memahami arti sesungguhnya dari praktik politik dinasti atau tidak mengetahui kasus yang sebenarnya, menjadi berpikir ulang, bersimpati dan mendukungnya.
Terlebih lagi, Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada 16-18 Oktober 2023, menemukan fakta bahwa sebanyak 76 persen responden tidak tahu bahwa Ketua MK adalah adik ipar Jokowi dan paman Gibran (Suara.com, 27 Oktober 2023). Namun jika semakin banyak masyarakat yang tahu kebenarannya, maka tingkat elektabilitasnya akan terancam turun.
Data ini semakin diperkuat dengan pernyataan Pengamat Politik dan CEO Polmark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah, di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP (26 Oktober 2023), bahwa dampak paling buruk dalam proses politik adalah kebijakan atau langkah yang sudah mematahkan hati masyarakat. Ia juga menegaskan, kalau hati yang patah maka akan sangat susah untuk diobati dalam waktu yang pendek, dan mengancam elektabilitas suatu kandidat capres-cawapres.
Apa dampak buruknya terhadap pemilu mendatang?
Masyarakat berpendidikan rendah lebih senang mencari drama daripada kualitas dari tiap kandidat capres-cawapres. Mereka masih mengutamakan perasaan daripada pikiran, sehingga lebih mudah dimanipulasi secara emosional melalui berbagai macam propaganda yang sekarang kita kenal sebagai hoax dan misinformation.
Secara realistis, apabila kandidat capres-cawapres selalu mengutamakan fakta dan data, mereka hanya dapat memenangkan pikiran masyarakat tapi tidak secara hati. Mereka juga harus mencari cara untuk memenangkan hati masyarakat. Apalagi dengan mayoritas masyarakat berpendidikan rendah, hal tersebut dapat menimbulkan sikap anarkis dan fanatis. Sebagai kesimpulannya, kandidat capres-cawapres yang dapat memenangkan pemilu bukan hanya mereka yang memiliki visi-misi, berintegritas atau memiliki rekam jejak yang bersih dari pelanggaran hukum. Namun, mereka yang mampu “mengambil hati” masyarakat.
Eep juga menjelaskan, bila cara populisme dibiarkan berkembang, maka dukungan masyarakat dikhawatirkan dapat diambil alih, dengan berbagai cara tindakan-tindakan populer seperti pencitraan dan sebagainya. Menurut Herbert Simon dalam Administrative Behavior (1947), dalam sistem pemilihan yang demokratis, suara pemilih cenderung mengikuti suara elite yang punya sumber daya menguasai informasi. Sedangkan dalam Studi Halilul Khairi dari Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN, 2022) menyebutkan pemilih umumnya mencoblos kepala daerah yang populer meski mereka tidak kompeten dan merupakan bagian dari dinasti politik.
Apa tantangannya dalam mencegah kasus ini?
Menurut Mochtar Lubis dalam buku Manusia Indonesia (1977), pada dasarnya masyarakat Indonesia adalah orang-orang yang cepat belajar/mudah beradaptasi, logis dan memiliki pemikiran yang sangat tajam. Namun penyebab utama yang membuat mereka terlihat tidak berlogika adalah data dan informasi yang mereka terima tidak benar.
Berdasarkan web resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo), terdapat temuan isu hoaks sebesar 11.357 kasus; 2.075 kasus kategori pemerintahan dan 1.355 kasus kategori politik, periode Agustus 2018 hingga Maret 2023. Masih dalam sumber yang sama, terdapat 101 isu hoaks dalam Rekapitulasi Isu Hoaks Pemilu periode 19 Januari 2022 hingga 27 Oktober 2023. Kasus tertinggi berada di bulan Oktober 2023, dengan perolehan 21 isu hoaks. Sedangkan media sosial yang sering menjadi sarana penyebaran kasus hoaks adalah Facebook dengan total 455 kasus.
Jelas, ini adalah sebuah tantangan bagi kita sebagai masyarakat. Jika terdapat upaya menutupi dan membenarkan prahara yang terjadi di MK, maka pembodohan masyarakat akan semakin menjadi. Ideologi yang tertanam dalam masyarakat “dibelokkan” dengan sengaja agar membenarkan peristiwa tersebut dan memilih suatu kandidat berdasarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya.
Sebetulnya masih banyak masyarakat yang peduli dengan situasi yang terjadi saat ini. Namun psikologi mereka mudah terombang-ambing oleh bujuk rayu elite politik dan penggiringan opini. Jika kita kembali menelisik buku Manusia Indonesia (1977) karya Mochtar Lubis, masyarakat Indonesia secara umum “lemah” dalam mempertahankan atau memperjuangkan keyakinannya. Mochtar selanjutnya menjelaskan, kelemahan ini merupakan akibat dari ciri masyarakat yang ingin “cari aman”. Sikap “cari aman” ini datang dari sikap tidak atau kurang peduli dengan nasib orang lain, selama tidak menyangkut dirinya sendiri atau orang yang dekat dengannya.
Menurut Eep, sekarang kita berada di “bulan-bulan pemilihan yang berbahaya”, karena setiap pilihan yang kita ambil sangat berisiko dan dapat mempengaruhi kehidupan kita untuk lima atau sepuluh tahun yang akan datang. Perihal yang membuat kondisi Pemilu 2024 ini lebih berbahaya daripada pemilu-pemilu sebelumnya adalah integritas MK yang sudah tercoreng, netralitas pemimpin negara yang mulai diragukan, ancaman rusaknya semangat menjaga reformasi, hingga maraknya penggiringan opini demi membenarkan serta menutupi prahara di MK. Hal ini disebabkan kasus MK dilihat sebagai pintu gerbang menuju kerusakan demokrasi dan nilai-nilai reformasi.
Maka dari itu, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk tetap teguh menyuarakan kebenaran, dan tidak membiarkan prahara di MK dimanipulasi hingga tenggelam. Di sisi lain, kita jangan menelan secara mentah informasi yang beredar di sosial media, apalagi sampai terbawa emosi. Pastikan informasi yang kita peroleh itu adalah fakta, dengan melakukan validasi pada sumber-sumber media yang terpercaya.
Sebab, jika kita peduli dengan tantangan masa depan bangsa ini dan tidak ingin asal menyerahkan kepada siapa saja yang dikehendaki segelintir elite kekuasaan, maka kita harus terus mengawal prahara yang terjadi di MK agar tidak hilang begitu saja. Sebab saat ini, nilai-nilai demokrasi sedang dipertaruhkan. Jika dulu ada slogan “Tegak Lurus Bersama Jokowi”, maka kini sudah saatnya kita menyatakan: “Tegak Lurus Menjaga Konstitusi”.
Ikuti tulisan menarik Elnado Legowo lainnya di sini.
