Mungkin banyak yang akan berpikir, bahwa jawabannya sederhana, yaitu karena saya adalah anggota dan calon legislatif dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), maka saya harus mendukung pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam kontestasi Pilpres (Pemilu Presiden) 2024. Tidak sesederhana itu Ferguso! Betul, karena penjelasan terkait alasan saya melabuhkan dukungan terhadap AMIN adalah bukan hanya karena saya anggota sekaligus caleg PKB.
Baiklah, saya mulai dari Anies Baswedan saja. Sejujurnya, saat pemilihan kepala daerah (ilkada) DKI Jakarta, tahun 2017, saya bukanlah pendukung pasangan Anies - Sandi (Anies Baswedan dan Sandiaga Uno). Saat itu, sama dengan PKB, saya mendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Sylviana Murni. Saya memang tidak mengumumkan dukungan saya secara terang-terangan, akan tetapi, ketika berkumpul dengan sebagian teman-teman di PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) di Kota Bath, UK (United Kingdom), waktu itu (kebetulan saat itu saya sedang studi di sana), saya selalu menyampaikan pandangan saya bahwa program-program yang disampaikan AHY, walaupun tidak umum di Indonesia, tetapi masuk akal dan sudah diterapkan di beberapa negara Eropa. Salah satunya seperti program “Rumah Apung” untuk berbagai perumahan yang terletak di bantaran Kali Ciliwung. Saat itu, sebagian netizen Indonesia, bahkan membully AHY gara - gara tawaran program untuk DKI, yang beliau sampaikan ini.
Pada putaran kedua, saya tidak mendukung kedua paslon yang berlaga, yaitu Ahok-Djarot dan Anies-Sandi. Akan tetapi, saat itu saya memprediksi bahwa pemenang Pilkada DKI adalah paslon Ahok-Djarot, alasannya sederhana, karena Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dan Djarot Saiful Hidayat adalah petahana dan sepertinya lebih didukung oleh Presiden Jokowi. Di luar dugaan, ternyata, paslon Anies-Sandi yang kemudian memenangkan Pilkada DKI, dengan selisih suara sekitar 900 ribu lebih.
Ketika kembali ke Indonesia, pada tahun 2018, saat di Jakarta, sebelum menuju Yogyakarta, kami sempat kesulitan, untuk menyeberangi jalan Jakarta. Anak saya yang menggunakan kursi roda untuk mobilitasnya, tidak bisa menyeberang jalan, karena trotoarnya tidak ramah kursi roda, dan jalur penyeberangan jalan, atau zebra cross, terlihat tidak begitu dipedulikan oleh para pengendara kendaraan bermotor, kebanyakan menggeber gas kendaraan mereka, hampir tidak ada yang mau berhenti dan mempersilakan kami untuk menyeberang jalan. Akhirnya, kami terpaksa harus menyewa taksi yang mangkal di dekat sana, hanya untuk menyeberang jalan.
“Sepertinya, Jakarta masih sama, belum ada perubahan yang berarti, masih belum ramah terhadap kaum difabel. Kalau saja ada pemimpin yang bisa membuat Jakarta ramah difabel, maka saya akan mendukungnya untuk memimpin negeri ini”, batin saya. Tak berapa lama setelah itu, di bulan September, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, yang dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan, menyelesaikan pembangunan dan melakukan uji coba Pelican Cross, jalur penyeberangan jalan yang ramah difabel, di tempat kami kesulitan menyeberang jalan, beberapa bulan sebelumnya. Semenjak saat itulah, saya mulai melihat bahwa Anies Baswedan, bukanlah pemimpin yang hanya sekedar administrator pemerintahan, atau pemimpin yang pro bisnis tapi tidak pro rakyat.
Ketika tahun 2019, pada saat momen Pilpres, sebenarnya itu adalah peluang juga untuk Anies maju dalam kontestasi, entah itu sebagai calon presiden maupun sebagai calon wakil presiden. Saat itu, konon kabarnya, beliau ditawari Prabowo untuk menjadi wakilnya, tapi Anies menolak, dengan alasan ingin menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur DKI terlebih dahulu. Sandiaga, Wakil Gubernur DKI saat itu lah yang kemudian maju dalam kontestasi, sebagai cawapres mendampingi Prabowo.
Waktu itu, saya sebenarnya menyayangkan keputusan beliau, dengan tidak mengambil momen Pilpres 2019, untuk mencapai jabatan yang lebih tinggi, yaitu sebagai presiden maupun wakil presiden. Akan tetapi, saya mengapresiasi keputusan beliau untuk menuntaskan masa jabatan sebagai Gubernur DKI terlebih dahulu. Memang langkah beliau ini, secara etika politik, adalah hal yang baik, akan tetapi, jika menggunakan perhitungan untung rugi, maka beliau termasuknya rugi, karena menyia - nyiakan peluang, saat beliau masih memiliki kekuasaan politik, di Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan ibukota negara Indonesia.
Benar saja, kemudian, pasca pemilu 2019, pemerintah memutuskan untuk menyelenggarakan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak pada tahun 2024. Akibatnya, adalah beberapa daerah, termasuk DKI Jakarta, harus dipimpin oleh Pejabat Sementara (PJ). Anies Baswedan kemudian menyelesaikan masa jabatannya sebagai Gubernur DKI pada tanggal 16 Oktober 2022. Walaupun, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), sudah mendeklarasikan beliau sebagai capres untuk kontestasi Pilpres 2024, pada tanggal 3 Oktober 2022, akan tetapi perolehan suara Nasdem pada Pemilu 2019, belumlah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden. Pencapresan Anies Baswedan, sempat terkatung - katung, karena belum ada kata sepakat terkait cawapres yang akan mendampingi beliau dalam kontestasi Pilpres 2024.
Padahal, setahun sebelumnya, tepatnya di bulan Desember 2021, Anies sempat mengambil keputusan berani, yaitu merevisi kebijakan penetapan upah minimum DKI Jakarta. Dari yang awalnya di bawah 1 %, sesuai arahan pemerintah pusat, menjadi 5,1 %. Hal ini sempat menjadi polemik, walaupun kemudian kebijakan ini terpaksa harus dicabut akibat gugatan Asosiasi Pengusana Indonesia (Apindo), akan tetapi, bagi saya, Anies Baswedan adalah contoh pemimpin yang baik, yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat dibanding oligarki.
Pada awal tahun 2023, setelah berdiskusi panjang dengan keluarga, saya akhirnya memutuskan untuk maju dalam pemilu 2024, sebagai calon legislatif DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa. PKB saat itu masih tergabung dalam koalisi dengan Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Bahkan, pada peringatan Harlah (Hari Lahir) PKB bulan Juli 2023, Gus Muhaimin, Ketua Umum PKB, masih menegaskan bahwa PKB sudah berkoalisi dengan Gerindra sejak lama.
Saya sendiri, saat itu, sebenarnya tidak ada persoalan saat itu dengan garis PKB yang mendukung pencapresan Prabowo Subianto. Akan tetapi, dalam hati saya berharap supaya PKB bisa beralih mendukung pencapresan Anies Baswedan, bergabung dengan Partai Nasdem, PKS (Partai Keadilan Sejahtera), dan Partai Demokrat (Partai ini kemudian bergabung dalam koalisi partai pendukung Prabowo, setelah Muhaimin Iskandar ditetapkan sebagai pendamping Anies Baswedan dalam Pilpres 2024).
Setelah manuver Budiman Sudjatmiko, mantan Ketum PRD (Partai Rakyat Demokratik) dan anggota PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), merapat ke kubu Prabowo dan mendukung pencapresan mantan Danjen Kopassus (Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus) era Orde Baru tersebut, saya lihat koalisi antara Gerindra dan PKB mulai goyah. Terlebih isu yang berkembang adalah Budiman akan dicawapreskan untuk mendampingi Prabowo. Artinya, kemungkinan Gus Muhaimin Iskandar sebagai bacawapres pendamping Prabowo menjadi menipis.
Akhirnya, pada awal September 2023, Anies melamar Muhaimin untuk mendampingi beliau maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Saat itulah, saya sangat girang, dan mulai bersemangat, untuk mengkampanyekan pencalegan saya di berbagai media. Bagi saya, ini seperti gayung bersambut, Partai saya, PKB mendukung capres yang berkualitas secara moral, akademik, maupun secara politik. Terlebih lagi, ketua umum partai saya, Gus Muhaimin Iskandar, bisa mendampingi Anies Baswedan sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres).
Anies - Muhaimin, dalam pandangan saya, adalah pasangan yang ideal, mengapa? Pertama, keduanya adalah mantan aktivis semasa menjadi mahasiswa di kampus yang sama, yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM). Anies kuliah di Fakultas Ekonomi, sementara Muhaimin kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol). Dengan rekam jejak sebagai aktivis ini maka bisa disimpulkan bahwa mereka berdua ini adalah pejuang, yang sudah terbiasa berjuang untuk kepentingan rakyat banyak. Kedua, usia mereka tidak jauh beda, Anies kelahiran 1969, sementara Muhaimin kelahiran 1966, hanya selisih tiga tahun. Hal yang membuat, komunikasi mereka tidak akan secanggung paslon yang jarak umurnya dua atau tiga dekade misalnya. Ketiga, mereka berdua memiliki latar belakang santri, keduanya pernah mondok di Pondok Pesantren, yang artinya, ilmu dan pengetahuan agama mereka sudah tidak diragukan lagi, karena belajar langsung di Pesantren dengan bimbingan Kiyai, orang yang benar - benar paham dan menguasai ilmu dan pengetahuan agama.
Akhir kata, saya sangat berharap paslon Anis-Muhaimin ini bisa memenangi Pilpres 2024, dan mewujudkan negara Indonesia yang pro difabel, pro rakyat (buruh, tani, nelayan, mahasiswa, dan kaum miskin), yang bisa mendistribusikan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, sekali lagi, saya dan teman - teman relawan AMIN, hanyalah manusia biasa, yang hanya bisa berikhtiar, sementara keputusan penentu, siapa yang akan memenangi Pilpres 2024, ada di tangan Allah SWT.
Memang secara finansial, tim relawan AMIN, jauh sekali, jika dibandingkan dengan dua paslon lainnya. Boleh dikata, para relawan AMIN lebih banyak bergerak dimotivasi oleh militansi untuk berjuang, daripada dukungan finansial. Jujur saja, konsumsi pada setiap konsolidasi relawan, lebih sering, bahkan hampir selalu berasal dari urunan para relawan. Akan tetapi, saya sangat senang melihat teman - teman relawan tetap semangat, dengan kondisi seperti itu. InsyaAllah ikhtiar para relawan AMIN ini mendapat dukungan besar dari seluruh rakyat Indonesia, sehingga paslon Anies - Muhaimin bisa memenangi Pilpres 2024, AMIN.
Ikuti tulisan menarik Harsa Permata lainnya di sini.
