Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru, tahun 2024. Ada dua buah peristiwa yang sedang ditunggu-tunggu rakyat Indonesia pada 2024. Peristiwa apakah itu? Peristiwa pertama adalah siapakah presiden dan wakil presiden pilihan rakyat Indonesia periode 2024 – 2029. Dan peristiwa kedua adalah apakah pak Jokowi akan berani stop impor aspal pada tahun 2024?
Kedua peristiwa ini saling berkait dan berhubungan. Karena kalau pak Jokowi tidak berani stop impor aspal pada tahun 2024, maka presiden baru pengganti pak Jokowi, yang harus berani stop impor aspal. Dan kalau presiden baru pengganti pak Jokowi tidak berani stop impor aspal, maka janganlah dipilih beliau sebagai presiden.
Mengapa peristiwa pak Jokowi akan stop impor aspal pada tahun 2024 harus menjadi perhatian yang serius bagi seluruh rakyat Indonesia? Karena Indonesia akan stop impor aspal pada tahun 2024 adalah keputusan dari pak Jokowi sendiri. Ketika pak Jokowi datang berkunjung ke Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, pada tanggal 27 September 2022, pak Jokowi telah menyaksikan sendiri bahwa deposit aspal alam di Pulau Buton jumlahnya sangat melimpah. Diperkirakan jumlahnya adalah sebesar 662 juta. Melihat fakta ini, pak Jokowi terkejut, merasa marah, dan jengkel, karena Indonesia sudah 45 tahun lamanya impor aspal terus. Sehingga dalam keadaan geram, emosi, dan murka, pak Jokowi memutuskan dengan tegas untuk stop impor aspal pada tahun 2024.
Keputusan pak Jokowi akan stop impor aspal pada tahun 2024, maksudnya adalah baik. Sejatinya, tujuan pak Jokowi adalah untuk memaksa dan mengharuskan kepada semua jajaran kementerian-kementerian terkait untuk bekerja lebih keras dan cerdas untuk mewujudkan industri hilirisasi aspal Buton dalam 2 tahun ke depan. Pak Jokowi sangat marah dan jengkel, karena pada tahun 2015, pak Jokowi sudah pernah menginstruksikan kepada semua jajaran kementerian-kementerian terkait untuk mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton. Tetapi instruksi pak Jokowi tersebut, kelihatannya hanya dianggap sebagai angin lalu saja oleh jajaran kementerian-kementerian terkait. Mirisnya, instruksi pak Jokowi untuk mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton tidak ada realisasinya sampai saat ini.
Waktu berjalan terus dengan sangat cepatnya. Dan tidak terasa tahun 2024 tinggal beberapa hari lagi. Rakyat merasa berdebar-debar hatinya menantikan dengan tidak sabar, apakah pak Jokowi berani stop impor aspal pada tahun 2024? Apakah Indonesia sudah siap dan mampu untuk mensubstitusi aspal impor? Apakah industri hilirisasi aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor sudah terwujud? Dan kalau jawaban dari semua pertanyaan itu adalah “belum”, apakah pak Jokowi akan tetap berani stop impor aspal pada tahun 2024? Ini peristiwa yang sangat menarik untuk diikuti terus, bagaimana akhir dari kisah ini?. Karena apabila pak Jokowi tidak berani stop impor aspal pada tahun 2024, maka bagaimana dengan nasib industri hilirisasi aspal Buton selanjutnya?
Pak Jokowi masih berkuasa sampai bulan Oktober 2024 nanti. Mungkin jajaran kementerian-kementerian terkait perlu memberikan masukan kepada pak Jokowi, bahwa keputusan untuk stop impor aspal pada tahun 2024 adalah tidak tepat. Karena industri hilirisasi aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor masih belum terwujud. Dan oleh karena itu, keputusan itu harus segera direvisi. Apa solusi terbaik untuk memastikan bahwa aspal impor harus dapat disubstitusi oleh aspal impor dalam waktu yang sesingkat-singkatnya?. Adapun pak Jokowi tinggal memiliki waktu 10 bulan lagi saja.
Jalan pintas untuk mewujudkan industri hilirisasi aspal Buton guna mensubstitusi aspal impor adalah dengan membuat Peraturan Presiden (Perpres) untuk mewujudkan industri hilirisasi aspal Buton guna mensubstitusi aspal impor dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sejatinya, pada tahun 2015, pak Jokowi sudah pernah menginstruksikan kepada semua jajaran kementerian-kementerian terkait untuk mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton. Tetapi karena instruksi pak Jokowi tersebut hanya dalam bentuk lisan dan ucapan saja, maka hal itu telah dianggap sebagai angin lalu saja oleh jajaran kementerian-kementerian terkait. Belajar dari kejadian pahit di masa lalu ini, maka sekarang pak Jokowi wajib membuat Peraturan Presiden (Perpres) secara tertulis dan harus sesuai dengan kaidah-kaidah peraturan dan hukum negara yang berlaku. Sehingga apabila ada jajaran kementerian-kementerian terkait yang lalai dan tidak mampu menjalankan tugasnya, maka akan dapat ditindak dengan tegas, dan diberi sanksi yang berat.
Mengapa mewujudkan industri hilirisasi aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor ini harus pak Jokowi sendiri yang turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini? Karena Indonesia sudah 78 tahun merdeka. Dan sudah 7 kali berganti presiden. Mirisnya, industri hilirisasi aspal Buton masih belum juga terwujud. Pak Jokowi adalah presiden RI ke 7. Oleh karena itu sekarang ini adalah kesempatan terakhir bagi pak Jokowi untuk mampu mewujudkan industri hilirisasi aspal Buton. Meskipun pak Jokowi belum mampu mewujudkan industri hilirisasi aspal Buton secara fisik dan konkrit, tetapi apabila pak Jokowi sudah membuat Perpres untuk mewujudkan industri hilirisasi aspal Buton guna mensubstitusi aspal impor, maka pak Jokowi sudah dianggap telah berbuat banyak untuk aspal Buton. Khususnya untuk rakyat di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara.
Selain pak Jokowi membuat Perpres, pak Jokowi juga harus menginstruksikan dan memastikan agar industri hilirisasi aspal Buton ini masuk sebagai prioritas ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Dengan demikian, presiden yang baru, pengganti pak Jokowi, tinggal akan meneruskan saja segala upaya-upaya yang sudah pak Jokowi rencanakan dan laksanakan dengan baik untuk menyejahterakan rakyatnya.
Adapun di dalam Perpres ini sudah disebutkan, bahwa Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dam/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
Apabila mewujudkan industri hilirisasi aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor sudah masuk di dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagai proyek pengadaan bahan baku utama untuk mendukung proyek pembangunan infrastruktur jalan tol, proyek jalan nasional atau strategis nasional non-tol, maka sekarang rakyat baru merasa lega, tenang, dan senang. Karena akhirnya aspal Buton telah menemukan jalan hidupnya sendiri untuk mampu mensubstitusi aspal impor. Selanjutnya seluruh rakyat Indonesia akan menunggu hari-hari bahagia, kapan sejatinya Presiden RI ke 8 akan mewujudkan hilirisasi aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor.
Terima kasih pak Jokowi, apabila pak Jokowi masih mau berbuat banyak untuk aspal Buton di akhir masa jabatannya yang tinggal 10 bulan lagi.
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
