"Agama apapun selalu mengajarkan nilai-nilai kebajikan universal. Dan, tak satupun agama di Dunia ini yang mengajarkan nilai-nilai keburukan. Tak terkecuali, terhadap kapitalisme yang imperialistis, semua agama pasti menentangnya ..." (Analisis)

Sebagaimana yang telah saya ulas sebelumnya, pada Bagian-1 artikel saya (Mengundang Investor, Menjadi Penyetor, Negara Jadi Tekor) tentang gambaran umum sistem ekonomi, dimana Indonesia telah berada dalam cengkeraman Sistem Ekonomi Kapitalis (SEK). Sistem tersebut telah menimbulkan berbagai ketimpangan dan kerusakan keseimbangan di keseluruhan aspek kehidupan bangsa dan negara.  

Secara umum kegiatan ekonomi meliputi: sistem produksi, distribusi dan konsumsi. Ketiga hal tersebut dalam Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) harus seimbang, harus sesuai dengan kebutuhan, dan tidak boleh berlebihan, sebab Tuhan Yang Maha Esa tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Tuhan pun melarang produksi barang yang merusak kesehatan atau lingkungan. Nah, kali ini mari dilanjutkan pembahasan tentang gambaran sistem ekonomi Pancasila secara detil dalam tema: "Tegaknya Pancasila, Meruntuhkan Kapitalisme".

Sebenarnya, gambaran model ekonomi seimbang itu terdapat dalam diri kita, yaitu sistem keseimbangan biologis pada tubuh manusia. Perlu diketahui, bahwa sistem biologis pada tubuh manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling seimbang dan sempurna bila dibandingkan dengan mahluk biologis lainnya. Dan, Tuhan pun telah memerintahkan manusia untuk selalu menjaga keseimbangan tubuh kita. Seperti itulah seharusnya kita menjalankan dan mengendalikan aktivitas ekonomi di negeri ini.

Gambaran Mekanisme Produksi yang Mengacu Pada Sistem Biologis Tubuh Manusia

Produksi di sektor hulu seperti halnya pertanian, perkebunan, peternakan dan lain sebagainya yang merupakan sektor usaha terbesar ini, identik dengan "otot-otot luar tubuh" kita, yakni tangan, kaki dan lain-lainnya yang kesemuanya itu bekerja untuk mendapatkan asupan makanan bagi tubuh kita. Tuhan memerintahkan agar apa yang kita makan harus baik, dalam artian tidak merusak kesehatan, halal dan yang bukan merampas dari pihak lain. Pun demikian halnya, masyarakat dalam berproduksi tidak boleh menghasilkan barang yang merusak kesehatan atau lingkungan, juga tidak boleh merugikan orang lain.

Selanjutnya, hasil panen dari sektor hulu dibeli oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan harga layak, yakni harus sesuai dengan biaya dan keuntungan yang wajar yang kemudian diolah menjadi barang konsumsi. Peran BUMN ini identik dengan fungsi organ-organ pencernaan  dalam tubuh manusia. Dalam mekanisme produksi ini, peran dan kewajiban pemerintah adalah sebagai berikut :

• Mengatur sektor-sektor usaha produksi dan menetapkan kuota pada masing-masing sektor secara seimbang agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan barang di pasar.
• Menjamin lapangan usaha bagi masyarakat atau swasta, membagi sektor-sektor usaha yang disesuaikan dengan kondisi warga.
• Membekali pelatihan usaha kepada masyarakat.
• Menyediakan perumahan yang memadai bagi pekerja di sekitar lokasi usaha, dimana lokasi rumah harus dekat dengan lokasi usaha agar masyarakat dapat bekerja lebih optimal dan lebih efisien sehingga berangkat kerja dan pulang kerja tidak memerlukan energi yang besar. Dengan pola ini akan menghemat pemakaian BBM yang cukup besar seperti yang terjadi selama ini.  
• Memberikan bantuan permodalan usaha kepada masyarakat.
• Melakukan pembinaan dan pengawasan aktivitas produksi.
• Memberikan jaminan kepastian pasar yang layak, dalam pengertian adil atau seimbang. 

Sebaliknya, kewajiban masyarakat/swasta dalam mekanisme produksi, antara lain sebagai berikut : 

• Menerima apapun jenis usaha yang ditetapkan oleh pemerintah.
• Mengikuti pelatihan usaha dengan sungguh-sungguh.
• Siap direlokasi di berbagai wilayah RI. 
• Mampu menjalankan aktivitas usaha secara profesional.
• Menjual produksi sesuai dengan ketentuan pemerintah. 

Karena tidak semua bahan atau barang bisa disediakan dari dalam negeri, begitu juga permintaan barang dari luar, maka perlu diatur ekspor dan impor barang, yakni sebagai berikut :

• Barang yang diimpor merupakan barang kebutuhan utama yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri.
• Ekspor atau impor barang dilakukan pemerintah adalah dalam rangka untuk menjaga keseimbangan antara demand dan supply.
• Ekspor barang untuk memenuhi permintaan dari luar harus mempertimbangkan keseimbangan dan kelestarian SDA.
• Impor produk-produk teknologi dilakukan pemerintah  untuk proses transfer teknologi.  

Sitem Distribusi-Konsumsi yang Berlandaskan Pancasila

Perlu diketahui bahwa kegiatan distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Jadi, distribusi adalah jembatan antara produksi dan konsumsi. Dengan kata lain, bahwa produksi harus sama dengan distribusi, dan harus sama dengan konsumsi (Produksi = Distribusi = Konsumsi). Adapun ketentuan dalam distribusi adalah sebagai berikut:

• Untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan konsumsi, maka distribusi semua bahan kebutuhan pokok harus dikendalikan pemerintah. Jadi, bukan hanya BBM seperti yang terjadi saat ini.
• Distribusi harus dilaksanakan secara cepat, tepat dan proporsional atau seimbang. Untuk wilayah dengan jumlah penduduk sedikit, maka kebutuhan distribusi barang juga sedikit, begitu pula sebaliknya.

Sedangkan ketentuan konsumsi adalah sebagai berikut :

• Harus sesuai dengan kebutuhan yang wajar, tidak boleh berlebihan atau melakukan penimbunan barang.
• Tidak boleh mengkonsumsi barang yang merusak atau mencemari lingkungan.

Lebih jelasnya, berikut ini adalah gambaran mekanisme distribusi-konsumsi:

Sama halnya mekanisme produksi yang mengacu pada sistem biologis tubuh manusia yang sangat seimbang, begitu pula dengan mekanisme distribusi dan konsumsi. Barang-barang yang sudah diolah oleh pabrik pengolahan bahan, selanjutnya oleh unit usaha distribusi BUMN mendistribusikan ke seluruh konsumen secara proporsional. Kerja BUMN yang bergerak di sektor distribusi barang kebutuhan pokok ini identik seperti kerja jantung yang memompa darah yang berisi asupan nutrisi ke seluruh sel-sel tubuh kita secara proporsional. 

Dalam hubungan transaksi antara produsen, distributor dan konsumen, maka dibutuhkan uang sebagai alat tukar barang dan jasa untuk mempermudah transaksi. Ketentuan uang sebagai alat tukar barang dan jasa adalah sebagai berikut :

• Jumlah uang yang beredar harus disesuaikan dengan jumlah nilai barang dan jasa yang beredar agar nilai uang selalu stabil.
• Uang tidak boleh diperlakukan sebagai komoditi yang dapat mendatangkan keuntungan. 

Sistem Anggaran Negara

Dalam skala makro, negara adalah sama dengan perusahaan besar. Negara harus dikelola secara profesional demi kesejahteraan rakyatnya. Sebagaimana sebuah perusahaan, maka negara harus membuat rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran yang logis dan terukur. Tujuannya adalah agar jangan sampai perusahaan menjadi rugi (defisit) karena pengelolaan yang tidak efektif dan efesien.

Nah, bagaimanakah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) RI? 

Rencana APBN RI yang disusun oleh pakar-pakar ekonomi kenamaan ternyata dalam realisasinya, "besar pasak daripada tiang". Sungguh sebuah manajemen yang sangat tidak profesional. Negara dengan karunia kekayaan SDA yang sangat luar biasa, namun karena tidak dikelola secara profesional, efektif dan effisien, maka setiap tahun harus menanggung ketekoran pendapatan, sehingga harus "gali lobang tutup lobang". Parahnya, "lubang yang digali" lebih besar dari "lobang yang ditutup". Akibatnya, utang negara selalu membengkak setiap tahunnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? 

• Sebagian hasil eksploitasi SDA masuk ke kantong-kantong kaum kapitalis.
• Terlalu banyak lembaga-lembaga negara, terlalu banyak pegawai-pegawai yang tidak profesional atau produktif, sehingga semakin berat beban pengeluaran negara. 
• Anggaran operasional pemerintah dan proyek-proyek pembangunan yang sangat sarat dengan kebocoran anggaran.

Jadi, pendapatan yang masuk ke kas negara sangat minim, sementara beban pengeluaran operasional pemerintah tetap besar dan pembangunan harus digenjot, sehingga anggaran mengalami defisit dan ujung-ujungnya harus hutang lagi dan hutang lagi.

Sistem Anggaran Negara Berdasarkan Pancasila 

Perlu disadari bersama, bahwa negara adalah milik Tuhan Sang Pencipta, dan Tuhan menghendaki negara yang sehat, yakni negara yang sejahtera dalam keseimbangan. Negara yang sehat sama dengan perusahaan yang sehat, dengan kriteria sebagai berikut:

• Rakyat harus sejahtera.
• Sumber Daya Manusia berkualitas.
• Sumber Daya Alam terjaga keseimbangannya.
• Keuangan Negara surplus (tidak defisit).
• Pembangunan berkembang.
• Tidak bergantung pada hutang.

Karena negara adalah milik Tuhan, maka setiap manusia yang berusaha dalam negara tersebut harus menyisihkan pendapatan dan kekayaannya yang berlebih batas standar untuk disetorkan ke negara sebagai pajak dan menjadi sumber pendapatan negara. Pajak-pajak tersebut antara lain meliputi :

• Pajak Pendapatan Usaha Masyarakat/Swasta.
• Pajak Pendapatan Pegawai BUMN.
• Pajak Pendapatan Pegawai Pemerintah.
• Pajak Kekayaan Rakyat.
• Setoran Keuntungan BUMN.
• Dan lain-lain jenis pajak bila diperlukan. 

Dan, alokasi Anggaran Pajak adalah untuk menjaga kehidupan negara tetap sehat, makmur dan seimbang, antara lain:

• Diprioritaskan untuk  jaminan sosial masyarakat yang kurang mampu.
• Gaji pegawai yang mengatur atau mengelola negara yang dalam hal ini adalah pegawai pemerintah.
• Selebihnya, baru untuk biaya operasional pemerintah dan,
• Dana pembangunan.
• Dan lain-lain. 

Adapun kriteria penerima jaminan sosial, antara lain: 

• Orang-orang fakir, yakni orang-orang  yang secara fisik sudah tak mampu bekerja secara optimal, sehingga tidak punya pendapatan atau pendapatannya di bawah kelayakan. 
• Orang-orang miskin, yakni orang-orang yang pendapatan atau produktivitasnya belum memenuhi standar minimal kelayakan.
• Warga baru atau orang memulai usaha.
• Orang yang gagal usaha atau orang yang mempunyai tanggungan pinjaman.
• Orang yang tidak bisa bekerja atau melakukan usaha produktif karena mendapat tugas dari negara.
• Dan kriteria-kriteria lain yang tidak bisa memenuhi standar kebutuhan hidup minimal. 

Sedangkan alokasi surplus dari Anggaran Negara penggunaanya adalah sebagai berikut, yakni sebagai Dana Cadangan Negara dan Rencana Pembangunan tahun berikutnya bila target pendapatan negara  tidak tercapai. Agar keuangan negara tidak mengalami defisit, maka negara harus melakukan efisiensi untuk menekan pengeluaran, antara lain:

• Pengurangan anggaran pembangunan
• Efesiensi biaya operasional pemerintah
• Pengurangan  gaji pegawai pemerintah, jika diperlukan.

Dengan demikian, maka semua harus ikut menanggung beban risiko atas kemerosotan ekonomi, dan inilah salah satu kunci ketahanan ekonomi.

Target Pertumbuhan Produksi atau Ekonomi

Dalam sistem ekonomi kapitalisme yang serakah dan haus akan pendapatan, maka pertumbuhan ekonomi mutlak harus dicapai setinggi mungkin dengan berbagai upaya. Bila ekonomi tidak tumbuh atau bahkan minus maka negara dalam kondisi resesi atau krisis. Inilah gambaran lemahnya sistem ekonomi kapitalis.

Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pancasila 

Perlu diingat, bahwa Sumber Daya Alam adalah milik Tuhan, sehingga kita harus memanfaatkan sesuai kebutuhan yang wajar dan tidak boleh berlebih-lebihan dan harus seimbang. Jadi, pertumbuhan ekonomi harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang wajar, tidak boleh berlebih-lebihan.  Ketika ekonomi tidak tumbuh, tidak perlu disikapi secara panik, karena:

• Hal tersebut sangat wajar bila ekonomi tidak tumbuh yang disebabkan oleh tidak adanya pertumbuhan kebutuhan. 
• Sistem Ekonomi Pancasila cukup mandiri dan sama sekali tidak bergantung pada investor-investor yang selalu haus akan keuntungan. Tak perlu khawatir dengan investor yang akan menarik dananya karena tidak ada pertumbuhan ekonomi.
• Ekonomi yang tidak tumbuh, harus disikapi sebagai ujian atau latihan terhadap ketahanan sistem ekonomi sosial yang seimbang. 

Apa yang terjadi bila tatanan yang berlandaskan Pancasila benar-benar tegak di Bumi Indonesia Nusantara? Dan, yang lebih spesifik lagi, bagaimanakah perlakuan asset kaum kapitalisme bila Pancasila benar-benar tegak?

Asset kapitalis adalah hasil memeras rakyat dan menjarah SDA, sehingga harus diambil alih oleh negara dan dikelola untuk kemakmuran bersama berlandaskan sistem keseimbangan. Kondisi yang demikian ini pernah terjadi pada masa awal kemerdekaan Indonesia setelah diproklamirkan sebagai negara merdeka dan berdaulat, yakni terhadap asset-asset eks Hindia-Belanda. Namun sayangnya, bangsa ini masih belum siap dengan konsep manajemen BUMN yang ideal-seimbang dan profesional guna mengelola asset-asset tersebut. Jikalau bangsa ini benar-benar berkomitmen terhadap "penghapusan penjajahan", seharusnya bukan hanya asset eks Hindia-Belanda yang diambil alih oleh negara, namun asset-asset para kapitalis lainnya yang sudah memeras SDM dan SDA bangsa ini seharusnya diambil alih oleh negara juga.

Bagaimanakah dengan nasib BUMN yang sangat tidak profesional seperti saat ini?

Maka jawabannya adalah sebagai berikut:

• BUMN harus dikelola secara profesional dan berkeadilan.
• Sistem pengupahan harus dihitung berdasarkan produktivitas kerja, bukan atas dasar posisi jabatan dalam perusahaan.
• Jumlah pegawai harus disesuaikan dengan kapasitas perusahaan, jika kelebihan akan dialokasikan ke sektor usaha-usaha produktif melalui program transmigrasi. 

Bagaimanakah konversi jutaan pegawai pemerintah yang tidak produktif jika tegak tatanan seimbang?

• Tegaknya tatanan seimbang di Bumi Pertiwi ini, berarti harus dilakukan perubahan tatanan bangsa secara mendasar dan negara harus profesional.  
• Lembaga-lembaga yang tidak efektif atau sudah tak diperlukan lagi harus dilikwidasi, jutaan pegawai yang selama ini tidak produktif dan hidup seperti benalu yang menempel pada tanaman inangnya, harus dikonversi menjadi tenaga kerja-tenaga kerja di sektor usaha produktif. Apakah di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan lain-lain.
• Pemerintah akan membekali pelatihan usaha, permodalan dan jaminan kepastian pasar dan mereka harus siap ditransmigrasikan ke daerah yang masih rendah tingkat kepadatan penduduknya.  Sehingga dengan pola tersebut akan terjadi pemerataan sektor usaha, tenaga kerja dan pembangunan. 

Simpulan: 

• Kondisi ekonomi bangsa ini seperti tubuh yang dicengkeram dan digerogoti sel-sel kanker stadium parah dan sudah menyebar kemana-mana.
• Sel-sel kanker identik dengan para kapitalis yang serakah, tumbuh secara ekstrem menguasai dan menghisap nutrisi yang menjadi hak mayoritas masyarakat lain yang tertindas. Semakin lama bangsa ini akan semakin lemah dan berjalan menuju kehancurannya. 
• Oleh karena itu, bangsa yang sudah sekarat ini harus disehatkan kembali, dibersihkan dari sel-sel kanker kapitalisme hingga ke akar-akarnya dengan menegakkan Pancasila sebagai Dasar Negara secara benar, yakni: Tatanan Kehidupan Yang Seimbang. 

Demikianlah gambaran sistem ekonomi Pancasila , yakni sistem ekonomi yang berlandaskan keseimbangan. 

Sekian dan terima kasih. Salam Seimbang Universal Indonesia Nusantara ...

*****

Kota Malang, Februari di hari kesebelas, Dua Ribu Dua Puluh Empat. 

Ikuti tulisan menarik sucahyo adi swasono lainnya di sini.