Sejarah berdirinya RRI

Radio Republik Indonesia (RRI) adalah satu-satunya stasiun radio nasional milik pemerintah Indonesia. RRI didirikan pada 11 September 1945, hingga saat ini tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Radio milik pemerintah ini didirikan setelah mengadakan rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman. Dari hasil rapat itu, terpilihlah pemimpin umum RRI yang pertama, yaitu Dr. Abdulrahman Saleh. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17.00, delegasi penyiaran berkumpul di bekas gedung Raad Van Inje Pejanbon dan diterima oleh Menteri Luar Negeri.

Perwakilan radio yang hadir dalam pertemuan saat itu  adalah Bapak Abdulrahman Saleh, Bapak Adan Kadarsuman, Bapak Suhardi, Bapak Sutarj Harjorkita, Bapak Suemaldi, Bapak Sudomomart, Bapak Hart, dan Bapak Maradi. Ketua Delegasi, Abdulrahman Saleh  menguraikan  rencana tersebut pada pertemuan tersebut. Salah satunya adalah meminta pemerintah memperkenalkan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat ketika pasukan Sekutu mendarat di Jakarta pada akhir September 1945. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku. Hal itu, sekretaris negara dan para menteri mengalami keberatan karena alat-alat tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu. Para delegasi pun mengambil sikap meneruskan rencana mereka dengan memperhitungkan risiko peperangan.

Pada akhir pertemuan tersebut, Abdulrachman Saleh membuat simpulan antara lain, dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa, mempersembahkan RRI kepada Presiden dan Pemerintah RI sebagai alat komunikasi dengan rakyat, serta mengimbau supaya semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdulrachman Saleh. Bataviase Radio Vereniging (BRV) adalah siaran radio pertama di Indonesia (Nederlands Indie-Hindia Belanda) yang disiarkan di Jakarta (Batavia) tepatnya di Hotel des Indes. Radio pertama ini resmi didirikan pada 16 Juni di Jakarta Pusat (Weltevreden). Semenjak itu, mulai muncul badan-badan siaran radio lainnya seperti Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij (NIROM). Serta Solosche Radio Vereniging (SRV), Mataramse Vereniging Voor Radio Omroep (MAVRO), dan masih banyak lagi. Di antara badan-badan siaran radio tersebut, yang paling besar dan lengkap adalah NIROM karena mendapatkan bantuan penuh dari pemerintah Hindia Belanda.

SRV menjadi pelopor munculnya siaran radio yang berasal dari bangsa Indonesia. Radio ini didirikan pada 1 April 1933 oleh seorang bangsawan Solo bernama Mangkunegoro VII bersama dengan Ir. Sarsito Mangunkusumo yang merupakan seorang insinyur. Sejak saat ini, mulai muncul banyak badan-badan siaran radio lainnya di beberapa kota yang merupakan hasil bangsa Indonesia, yaitu SRV, CIRVO, MARVO, VORL, EMRO. Perjalanan siaran radio di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Di masa pendudukan Jepang yang dimulai pada 1942, radio-radio siaran Jepang mulai berkumandang. Siaran ini akhirnya berhenti pada 19 Agustus 1945 menyusul kekalahan Jepang dari sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.

Pada Februari 1946, RRI diposisikan berada di bawah Departemen Penerangan.  Sejak saat itu, RRI menjadi sarana bagi pemerintah yang baru berdiri pada saat Revolusi Nasional Indonesia. Stasiun pusat RRI di Jakarta menjadi salah satu objek vital yang direbut oleh Gerakan 30 September pada 1 Oktober 1965. RRI mengabarkan mengenai Gerakan 30 September kepada para perwira tinggi anggota “Dewan Jenderal”, serta mengumumkan terbentuknya “Dewan Revolusi” yang dipimpin Letkol. Untung Sutopo. Pada masa Orde Baru, stasiun-stasiun radio swasta mulai berjamuran dan secara langsung mengakhiri monopoli RRI pada siaran radio. Walaupun demikian, siaran berita RRI menjadi program yang wajib direlai oleh stasiun-stasiun tersebut. Selain itu, Pembenahan organisasi dan manajemen dilakukan seiring dengan upaya penyamaan visi di kalangan pegawai RRI yang ketika itu berjumlah sekitar 8.500 orang. Dengan PP tersebut, RRI kemudian berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) yang tidak mencari untung.

MASA DEPAN RRI SAMPAI 10 TAHUN KEDEPAN

Perubahan yang begitu cepat di segala bidang kehidupan manusia telah menciptakan  lingkungan yang semakin mengglobal yang  ditandai dengan hilangnya batas-batas negara/nasional (state borderless). Konektivitas, integrasi, dan saling ketergantungan  menjadi ciri  dunia saat ini, yang  dikenal sebagai globalisasi. Dalam konteks globalisasi, batas-batas negara/bangsa menjadi kabur, sementara uang, barang, jasa dan manusia dapat bergerak bebas tanpa hambatan, terutama dengan adanya bantuan teknologi digital, dan tentunya dapat mentransformasikan dalam bidang sektor ini. Dampak positifnya adalah masyarakat dapat berjejaring dan belajar satu  sama lain, berkolaborasi dalam  gerakan global untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, dan membangun solidaritas untuk kehidupan yang lebih  baik. Di sisi lain, dampak negatifnya adalah  globalisasi dapat menghasilkan nilai-nilai yang tidak sejalan dengan kearifan lokal atau nasional.

Ciri khas globalisasi lainnya adalah saling ketergantungan, dunia bergantung satu sama lain. Apa yang terjadi di satu belahan dunia akan berdampak pada belahan dunia lainnya. Oleh karena itu, informasi menjadi semakin penting karena masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan kesadaran tentang dirinya dan lingkungannya melalui informasi. Pengetahuan dan kesadaran ini memungkinkan mereka untuk berpartisipasi sebagai agen dalam kehidupan publik. Digitalisasi membawa dampak besar terhadap kehidupan masyarakat di seluruh dunia.

Meskipun banyak sektor yang mengalami akselerasi, namun ada yang justru mengalami penurunan peranannya. Hal ini menggambarkan bagaimana institusi dapat memanfaatkan dan mempercepat teknologi digital dalam proses bisnis mereka untuk menciptakan sistem komunikasi yang efisien dan adil yang melayani semua warga negara dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik. Globalisasi informasi dan komunikasi melalui penyebaran informasi ke seluruh dunia memungkinkan suatu budaya memperoleh hegemoni atas budaya lainnya. Bagi suatu bangsa untuk memiliki strategi kebudayaan agar kebudayaannya tidak dilindas oleh globalisasi, dan hanya menjadi sekadar pasar bagi produk-produk budaya lainnya

Dalam upaya menjalankan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, terdapat beberapa permasalahan yang harus diwaspadai agar tidak mengganggu proses pelayanan. Selama berdirinya Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Indonesia yang telah berdiri masih belum ada peta jalan yang jelas dan masyarakat sendiri belum mengetahui kemajuan apa yang akan dicapai. Ketiadaan peta jalan ini tidak hanya terjadi di RRI dan TVRI, namun juga di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL). Bahkan laporan kinerja tahunan pada umumnya tidak mudah diperoleh di website suatu instansi. Padahal sebagai penyiaran publik semestinya RRI, TVRI, dan LPPL lebih terbuka dibanding lembaga pemerintah karena transparansi menjadi modal utama untuk terwujudnya partisipasi publik sebagai kekuatan dasar LPP (Smith, 2016; Masduki, 2017).

Pada pantauan tahun 2018 dan 2022, berita RRI dan TVRI tidak masuk dalam daftar sepuluh besar link berita yang direkomendasikan algoritma Google. Media cetak, televisi swasta, dan media online lebih mendominasi. Temuan ini menunjukkan bahwa kehadiran RRI dan TVRI sebagai LPP bukanlah isyarat terpenting bagi masyarakat untuk mencari informasi. Di era post-truth ini menjadi sebuah era yang seiring meningkatnya kematian media cetak dan penyebaran berita palsu di internet dan masyarakat luas membutuhkan media yang dapat menjadi sumber utama dukungan mereka informasi yang dapat diandalkan, dan dalam kondisi seperti ini.

RRI dan TVRI sebagai LPP harusnya menjadi yang terdepan. Potensi yang memungkinkan dapat dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terhadap masa depan sampai 10 tahun ke depan dalam memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti  luasnya jangkauan siaran RRI di seluruh Indonesia dan Luar Negeri, pengembangan layanan siaran RRI berbasis multiplatform (audio, video dan teks), dan peran RRI sebagai second track diplomacy melalui siaran luar negeri (voice of Indonesia) yang bersiaran dalam 9 bahasa (bahasa Indonesia, Mandarin, Jepang, Perancis, Arab, Inggris, Spanyol, Jerman dan Belanda), serta RRI media yang efektif dan efisien dalam menyebarluaskan informasi ke seluruh wilayah NKRI

Namun, kurangnya branding RRI sebagai radio publik berbasis multiplatform (radio publik modern) yang berkualitas masih belum tersosialisasikan dengan baik, luas jangkauan siaran RRI belum dimanfaatkan secara optimal oleh stakeholder sebagai media penyebarluasan informasi atau media partner (bridging information), populasi pendengar RRI yang belum sebanding dengan luas jangkauan siaran dan layanan siaran RRI berbasis multiplatform belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat serta belum optimalnya sasaran Siaran Luar Negeri (VOI) sebagai media diplomasi bangsa (second track diplomacy). Fenomena seperti ini menyebabkan LPP dalam jangka panjang terancam kehilangan konektivitas dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utamanya.

Dalam hal ini, solusi dan strategi dalam mengantisipasi masa depan RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP), sebagai berikut:

• Menjadikan RRI sebagai media utama dalam peningkatan literasi masyarakat dan radio rujukan pengetahuan yang aktual, faktual dan kredibel melalui peningkatan kualitas isi/program siaran. Konten yang disiarkan akan selalu mengedepankan pengetahuan dan berbasis riset, sehingga selain berkualitas juga dapat menjadi sumber wawasan pengetahuan baru.
• Menjadikan RRI sebagai media rujukan utama berita dan informasi yang akurat, netral, independen, dan objektif.
• Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses produksi konten, baik melalui pengiriman konten oleh pendengar maupun melalui program-program interaktif seperti talk show, forum diskusi, dan polling.
• Menjadi radio publik yang terdepan terkait konten-konten kebudayaan dalam rangka membangun identitas bangsa, memperkuat jati diri dan budaya bangsa, serta mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal melalui berbagai acara siaran, melalui optimalisasi programa khusus budaya, Programa 4 (Pro-4) dengan tagline “Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan”.
• Melakukan diversifikasi usaha dengan melakukan transformasi digital dalam penyiaran radio dengan memanfaatkan infrastruktur TIK dalam meningkatkan layanan informasi dan hiburan berbasis multiplatform, serta meningkatkan fasilitas pendukung transformasi penyiaran radio digital di seluruh Indonesia.

Dengan mengimplementasikan beberapa solusi tersebut, diharapkan RRI dapat terus relevan dan efektif dalam memenuhi peran sebagai penyiaran publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.

Ikuti tulisan menarik Daniel Octavian lainnya di sini.