Empat menteri Jokowi telah memberikan keterangan di sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Mahkahmah Konstitusi (MK), pada Jumat 5 April 2024. Mereka dihadirkan atas pertimbangan majelis hakim MK berdasarkan dalil-dalil pihak pemohon.
MK mengundang Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Kesemuanya berkaitan dengan program pemerintah Bansos.
Airlangga merupakan Ketua Umum DPP Golkar, partai yang memiliki andil besar dalam memenangkan pasangan Prabowo-Gibran. Mensos Risma merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai yang tadinya mengusung Jokowi namun sekarang menjadi lawan. Menkeu Sri Mulyani merupakan seorang profesional, tapi sempat juga tercuat isu akan meninggalkan kabinet Jokowi karena masalah keberpihakan Presiden dalam Pilpres 2024.
Sehingga, latar belakang inliah yang menimbulkan kesan bahwa akan ada perselisihan antara empat Kementerian dalam sidang MK. Ada keterangan menteri yang mendukung Jokowi dan ada yang tidak.
Tapi ternyata tidak demikian. Empat menteri Jokowi tersebut menjadi ‘saksi ahli yang meringankan’ baik pihak Prabowo-Gibran maupun Presiden Jokowi.
Salah satu dalil pemohon terkait kecurigaan kampanye terselubung yang diduga dilakukan Presiden Jokowi melalui pemberian Bantuan Sosial (Bansos). Para pemohon menuduh Jokowi telah menggunakan kekuasaannya untuk berkampanye pada saat Pilpres 2024 dengan cara bagi-bagi Bansos serta mengunjungi daerah-daerah, terutama di Jawa Tengah.
Semua menteri kompak menyodorkan data-data dengan isi yang serupa, serta memberikan penjelasan lengkap perihal peran yang dijalankan kementrian masing-masing terkait Bansos.
Intinya, para menteri menjelaskan bahwa semua kementrian hanya menjalankan program yang sudah disiapkan, ditetapkan dan disahkan berbagai pihak jauh sebelum kontestasi Pilpres 2024.
Menkeu Sri Mulyani menyatakan bahwa Bansos beras bukan bagian dari Perlindungan Sosial (Perlinsos). Program Bansos beras yang dilaksanakan selama 6 bulan tersebut telah disetujui DPR pada saat penyusunan APBN 2023.
Penyaluran Bansos beras dilaksanakan tidak hanya untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan, Bansos beras diberikan dengan tujuan utama menstabilkan harga pangan. Harga kenaikan beras melambung tinggi sekali karena banyaknya terjadi gagal produksi, bahkan di negara-negara lain akibat badai El nino. Negara negara yang terdampak juga memberikan Bansos pada masyarakatnya.
Penyaluran Bansos beras dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas), bukan Kementrian Sosial (Kemensos).
Setelah memberikan keterangan lengkap mengenai Bansos, para menteri juga menjawab pertanyaan para hakim MK dengan mantap tanpa ada respon yang ‘berat’, karena keterangan dan jawaban para menteri Jokowi tersebut berdasarkan data komprehensif yang terintegrasi dan sangat sulit terbantahkan. Kehadiran empat menteri tersebut di sidang MK justeru memperkuat posisi Jokowi, serta membuktikan bahwa pasangan Prabowo-Gibran memenangkan suara terbanyak secara mandiri, tanpa Jokowi.
Itu semua tidak hanya membuktikan satu hal Bansos saja, sidang MK tersebut juga menjadi ajang para menteri untuk menyampaikan prestasi masing-masing menghadapi situasi tahun 2023. Bahwa dalam kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu, Indonesia masih dapat bertahan. Bahkan perancangan dan management APBN Indonesia termasuk yang dinilai baik dibandingkan dengan APBN beberapa negara lain.
Ikuti tulisan menarik Ronald Hutasuhut lainnya di sini.
