Dampak Kenaikan Harga BBM bagi Masyarakat

tulisan ini adalah pendapat penulis tentang bagaimana resah dan dampak bagi masyarakat terhadap kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) di Indonesia.

Indonesia merupakan Negara yang melimpah ruah akan kekayaan alam nya baik hayati maupun hewani, sudah semestinya kita sebagai masyarakat Indonesia menjaga dan melestarikannya. Kekayaan alam merupakan nikmat dari tuhan yang maha esa, tidak bisa diukur berapa banyak jenis kekayaan alam di Indonesia. Salah satunya minyak bumi. Minyak bumi merupakan barang dagangan yang berasal dari hasil bumi, juga termasuk dalam kekayan alam yang telah tuhan berikan.

Kekayaan minyak bumi yang ada di Indonesia seharusnya bisa di pergunakan secara optimal agar perekonomian di Indonesia juga meningkat, namun secara faktanya Indonesia belum mampu melakukan itu di karenakan salah satunya faktor SDM (sumber daya manusia) nya masih kurang bisa mengelola itu semua. Bisa dibayangkan apabila hasil minyak bumi di kelola dengan baik, seperti contoh BBM (bahan bakar minyak) pasti akan mengurangi masalah-masalah terkait dengan BBM, salah satu contoh masalahnya adalah kenaikan harga BBM.

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan isu yang senantiasa mengundang perdebatan di tengah masyarakat. Dalam konteks positivisme, kenaikan harga BBM dapat dilihat sebagai hasil dari kebijakan yang didasarkan pada data empiris dan fakta objektif yang ada. Secara positivistik, pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan berdasarkan analisis ekonomi dan evaluasi dampaknya terhadap berbagai sektor, termasuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, UU atau perpu yang berlaku menjadi landasan hukum yang mengatur proses kenaikan harga BBM, yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan stabilitas ekonomi bagi masyarakat. Meskipun terkadang kontroversial, pendekatan positivisme menekankan pentingnya kepatuhan pada aturan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum.

Deskripsi Masalah

Dalam perspektif positivisme atau post-positivisme, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat menjadi kontroversi yang kompleks. Pendekatan positivisme menekankan pentingnya memahami fenomena sosial dan kebijakan publik melalui data empiris dan analisis objektif. Kenaikan harga BBM sering kali dipandang sebagai hasil dari keputusan pemerintah yang didasarkan pada UU atau perpu yang berlaku, yang menetapkan kerangka kerja untuk pengaturan harga dan subsidi energi.

Namun, dalam perspektif post-positivisme, pengambilan keputusan pemerintah juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks, yang melampaui aspek hukum semata. Oleh karena itu, penilaian terhadap kebijakan kenaikan harga BBM memerlukan pemahaman yang holistik, mengintegrasikan aspek-aspek positif dan non-positif dalam konteks pengambilan keputusan yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pembahasan

Pendekatan post-positivisme memperluas pemahaman kita tentang kenaikan harga BBM dengan mengakui bahwa pengambilan keputusan pemerintah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, tetapi juga faktor-faktor sosial, politik, dan budaya yang kompleks. Dalam konteks ini, UU atau Perpu yang berlaku hanyalah satu dari banyak faktor yang memengaruhi kebijakan harga BBM (Kurniasih U, 2022). Misalnya, tekanan politik dari berbagai pihak, opini publik, dan pertimbangan politik jangka panjang juga dapat memainkan peran dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, aspek keadilan sosial dan distribusi pendapatan juga menjadi perhatian dalam perspektif post-positivisme, yang menyoroti perlunya mempertimbangkan dampak kenaikan harga BBM terhadap kelompok masyarakat yang rentan dan tidak mampu. (Silbaqolbina Y, 2022), karena setiap nasib manusia tidak lah sama, kenaikan harga BBM biasnya lebih cenderung terasa bagi masyarakat yang kurang mampu. Kenaikan harga BBM berdampak pada banyak aspek salah satunya kenaikan harga sembako, kenaikan harga sayur, atau lain sebagainya. Oleh karena itu ketika kebijakan ini keluar banyak sekali masyarakat yang turun ke jalan mengaspirasikan keluhan kepada pemerintah setempat.

Pemerintah perlu mendengarkan berbagai pendapat dan kepentingan yang terlibat, serta memperhitungkan implikasi jangka panjang dari kebijakan harga BBM yang diambil (Nurhusen M, 2023). Sebagai contoh, pendekatan ini mendorong pemerintah untuk memperkuat transparansi dalam penetapan harga BBM dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang alasan di balik kenaikan harga tersebut.

Selain itu, pendekatan post-positivisme menyoroti pentingnya keterlibatan lembaga-lembaga non-pemerintah, seperti LSM dan organisasi masyarakat sipil, dalam memantau dan mengadvokasi kebijakan harga BBM yang adil dan berkelanjutan (Pratiwi E, 2022). Hal ini memperluas ruang lingkup pengambilan keputusan dari hanya pemerintah menjadi melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam masyarakat. Pemerintah tidak bisa mengambil keputusan sepihak saja, perlu banyak pihak yang harus di libatkan agar ketika kebijakan ini keluar pihak yang lain bisa memberi pemahaman serta pengertian pula kepada masyarakat.

Dalam kesimpulannya, pembahasan kenaikan harga BBM dari perspektif post-positivisme memberikan kerangka yang berguna dalam memahami dan mengevaluasi kebijakan harga BBM, serta mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keadilan dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik, sehingga masyarakat tidak merasa ini adalah masalah yang sangat besar.

Kesimpulan

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat dalam menggunakan perspektif post-positivisme memberikan sudut pandang yang berharga sehingga bisa memperluas pemahaman kita dengan mengakui kompleksitas faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang turut mempengaruhi kebijakan harga BBM.

Keadaan masyrakat adalah hal utama yang harus di perhatikan dalam pengambilan keputusan ini, pemerintah sudah seharusnya sadar dan peka bahwa apabila kenaikan harga BBM akan berimbas pada seluruh lapisan masyrakat. Keputusan yang telah di tetapkan pemerintah ini membawa perubahan pada keberlanjutan kehidupan, sehingga masyarakat perlu beradaptasi dengan keadaan setelah adanya kebijakan kenaikan harga BBM.