Menguji Ketegaran Politik PDIP: Lebih Terhormat Jadi Oposisi Daripada Mengemis Jabatan

Publik menyambut tepuk tangan meriah ketika Ganjar Pranowo dengan gagah berani menyatakan sikap sebagai oposisi. Namun publik kecewa karena PDI-P masih belum tegas bersikap. Akankah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri akan menarik semua menterinya di kabinet saat ini?

D itengah isu didepaknya Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka dari PDI-P yang belum tuntas, saat ini jahat politik nasional kembali terjadi riuh berita berkaitan tidak diundangnya Jokowi baik secara pribadi atau mengatasnamakan Presiden RI di acara formal PDI-P.

Absennya Jokowi dalam acara Rakernas PDI-P V bagi Jokowi ini menjadi pukulan politik kedua setelah diacuhkan oleh PDI-P. 

Sesuai rencana, PDI Perjuangan (PDIP) bakal menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V Partai yang digelar pada 24-26 Mei 2024 mendatang di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta. 

Dikutip dari berbagai media, jika Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP mengungkap alasan tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V di Beach City Internasional Ancol. 

Melansir pernyataan Djarot Saiful Hidayat, Ia mengatakan Presiden Jokowi tampak sibuk dan menyibukkan diri. Djarot menyebut partainya juga tidak mengundang Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Djarot menyatakan agenda Rakernas PDIP kali ini hanya untuk kalangan internal. Pihaknya akan membahas sejumlah hal strategis, termasuk di antaranya sikap politik PDIP pada pemerintahan mendatang hingga strategi pemenangan Pilkada 2024.

Ketua Steering Committee (SC) Rakernas V PDIP, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, bahwa Rakernas akan dihadiri langsung oleh 3 pilar partai: Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPD-DPP, Kepala Daerah dari PDIP dan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota petahana dan terpilih 2024.

Diinformasikan juga jika dalam jadwal Rakernas V PDIP akan mengusung tema Satyam Eva Jayate yang berarti kebenaran pasti menang. Rakernas tersebut akan menjadi yang terakhir sebelum kongres partai yang akan digelar pada 2025 mendatang. 

"Bagaimana ketegasan sikap PDIP sebaiknya ditunggu saja. Kejutan-kejutan apa saja yang nanti akan muncul di Rakernas tunggu saja termasuk juga yang akan diundang," kata dia.

Kekalahan Pilpres 

Ada yang menarik bahwa dalam Rakernas PDI-P ini bakal membahas isu panas dan strategis. PDI-P akan memberikan kejutan berbagai isu yang disoroti oleh masyarakat Indonesia dan entitas politik nasional.

Menurut analisa penulis, Rakernas ini berlangsung saat proses pemilu selesai melangsungkan Pileg dan Pilpres 2024. Namun demikian Pemilu 2024 banyak menelan kerugian dan kepedihan yang diderita PDI-P. Kerugian terbesar kali ini adalah kalah Pilpres dan penurun peroleh suara di pileg. Seperti diketahui, Palson 03 ( Ganjar -Mahfud) harus tumbang di putaran pertama Pilpres.

KPU RI mengumumkan hasil Pilpres 2024 pada Rabu (20/3/2024). Hasil Pilpres 2024 tersebut ditetapkan berdasarkan berita acara KPU nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024.

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024. Prabowo-Gibran menang dengan perolehan suara 96.214.691 dari total keseluruhan suara sah nasional sebanyak 164.227.475 suara atau 58,59%.

Pasangan Anies-Muhaimin Iskandar memperoleh suara 40.971.906 atau 24,95% dari suara sah. Sementara itu, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengumpulkan 27.050.878 suara atau 16,47% dari suara sah.

Peroleh hasil Pilpres Paslon 03 hanya 16,47% secara politik dan psikologis membawa dampak atmosfir negatif terhadap cara pandang dan perspektif politik PDIP pada Presiden dan Wakilnya terpilih.

PDI-P dan partai pengusung Paslon 03 tidak menerima hasil pemilu dan dianggapnya pemilu gagal karena banyak dipenuhi oleh kecurangan pemilu.

Kecurangan Pemilu dianggap sebagai noda demokrasi dan adanya perilaku elite dan penyelenggaraan pemilu yang menyimpang. Dua jalur konstitusi ditempuh untuk mendapat keadilan pemilu. 

PDI Perjuangan (PDIP) menggugat dugaan kecurangan Pemilu 2024, yang meliputi Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur. 

Salah satunya terkait karpet merah yang diberikan kepada putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonannya sebagai wakil presiden di Pilpres 2024.

Gugatan Ditolak MK

Rasa sedih dan frustasi kembali harus diterima oleh entitas PDI-P.  Semua pasal gugatan kecurangan pemilu ke MK ditolak. PDIP yang diwakili Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dalam jumpa pers usai usai Rakornas di kantor DPP PDIP, Senin (22/4), menegaskan bakal menggugat hasil Pilpres 2024 ke PTUN usai kalah di MK.

Putusan MK yang menolak seluruhnya permohonan dari capres 01 Anies-Muhaimin diwarnai dengan orasi kekecewaan di luar gedung MK, Senin (22/04).

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) membacakan putusan saat sidang putusan MK. Dalam idang putusan pada Senin, 22 April 2024, menolak seluruhnya gugatan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dalam sengketa hasil penghitungan suara Pilpres 2024 oleh KPU. Putusan itu diwarnai dissenting opinion dari tiga hakim konstitusi, yakni Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menegaskan akan tetap maju memperjuangkan hasil Pemilu 2024 lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) usai gagal dalam sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Didasarkan oleh keresahan PDIP dalam proses demokrasi dan kepentingan kepemimpinan nasional Indonesia ke depan, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya anggap putusan MK menegaskan pemilu di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural. Konsekuensinya, kepemimpinan nasional akan bermasalah.

"Dampaknya, legitimasi kepemimpinan nasional ke depan akan menghadapi persoalan serius, terlebih dengan berbagai persoalan perekonomian nasional dan tantangan geopolitik global," jelas Hasto ketika membacakan sikap atas putusan MK dalam Rakornas di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

Merosot Suara Pileg 

Kerugian kedua yakni PDIP dalam keseluruhan Pileg harus turun jumlah peroleh suara yang berhubungan langsung dengan kursi DPR RI kendati dalam Pilpres 2024 kemarin posisi peroleh suara masuk menempati puncak alias menjadi pemenang pileg. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional Pileg 2024, Rabu (20/3/2024). Berikut daftar perolehan suaranya.

PDIP: 25.387.279 suara (16,72%)

Partai Golkar: 23.208.654 suara (15,28%)

Partai Gerindra: 20.071.708 suara (13,22%)

Sementara hasil pileg 2019 ditetapkan dalam Keputusan Nomor 135/PL/KPU/V/2019 tentang Penetapan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Tahun 2019. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional itu terdiri atas perolehan suara di 34 provinsi dan 130 PPLN dengan jumlah suara sah 139.971.260.

Peroleh 3 parpol dengan urutan pertama PDIP: 27.053.961 (19,33%), urutan Ke-2 Gerindra: 17.594.839 (12,57%) dan urutan Ke-3 Golkar: 17.229.789 (12,31%). Jika melihat Pemilu 2019 lalu, parpol yang lolos ke DPR ada 9 partai. Sementara pada Pileg 2024 hanya 8 parpol di mana satu partai yang gagal ke Senayan yakni PPP.

Oposisi Atau Gabung Pemerintah 

Kali ini suara Ganjar Pranowo menjadi lantang dan berani. Publik dibuat kaget ketika Ganjar Pranowo, mendeklarasikan diri sebagai oposisi di pemerintahan yang akan datang keputusan politik paling dahsyat dan juga mandat politik yang menantang.

Dengan tidak ragu, Ganjar memastikan kritik terhadap pemerintah akan disampaikan melalui jalur yang benar. Pernyataan ini disampaikan Ganjar saat acara halalbihalal TPN Ganjar Mahfud, di Jakarta, Senin (06/05/2024) kemarin.

Apa yang dideklarasikan Oposisi oleh Ganjar Pranowo bukan mandat atau perintah partai. Lebih tepatnya jika sikap oposisi mantan Gubernur Jateng sebagai mandat moral dan etika.  Menjadikan keputusan politik pribadi untuk tetap mengawal demokrasi berjalan pada rel demokrasi yang sebenarnya.

Sikap Berbeda ditunjukkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan PDI Perjuangan (PDIP) belum memutuskan sikap terkait posisinya di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hasto menjelaskan sebelum mengambil keputusan, pimpinan pusat PDIP akan mendengarkan pendapat dari kader-kader di daerah. 

Kemungkinan besar keputusan politik PDIP untuk menentukan sikapnya bakal dibahas intensif dalam Rakernas PDI-P V. Keputusan apakah akan bergabung dengan pemerintah baru atau mendukung keputusan politik oposisi seperti yang sudah di deklarasikan oleh mantan Capres Paslon 03.

Perlu dicatat sampai saat ini PDIP masih mempertahankan kursi menteri di Kabinet Jokowi. Keperpihakan Jokowi yang dianggap tidak netral dan membantu kemenangan Paslon 02 semakin membuat jarak hubungan politik semakin renggang. Sampai saat ini belum ada agenda rekonsiliasi politik antara Jokowi dengan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Melalui Sekjen Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri belum merestui keinginan sejumlah menteri untuk mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo. Perilaku dan sikap politik ditafsirkan jika PDIP masih berkeinginan untuk tetap berada di pemerintahan (status quo).

Hal ini juga memberikan pesan politik jika PDI-P masih mempertahankan dan memperhitungkan kalkulasi politik sebagi acuan dasar masih berada di pemerintahan Jokowi sampai saat ini. Beda jauh dan bertolak belakang dengan sikap Ganjar Pranowo menyatakan oposisi.

Jangan sampai publik berfikir PDI-P sudah pernah 2 periode sebagai penopang utama Pemerintah Jokowi hingga terlalu nyaman hingga lupa menjadi partai yang pernaj juga berada di luar pemerintah, jaman Soeharto dan di jaman SBY. Jangan biarkan Opini liar mengadili PDIP-P dengan persepsi publik PDI-P menjadi partai "Plintat-Plintut". 

.