Karpet Merah untuk Praktik Money Politic, Karpet Merah untuk Matinya Demokrasi

Sebenarnya apa akar permasalahan adanya praktek money politic yang kian menjamur ini. Dalam beberapa pemilu belakangan ini yang menjadi akar masalahnya adalah minimnya edukasi masyarakat mengenai adanya money politic.

Pernyataan kontroversi yang dilontarkan oleh salah satu anggota dewan saat dengar pendapat di Gedung DPR RI tentang money politic membuat gaduh di kalangan masyarakat.

Pernyataan tersebut menjadi pukulan telak bagi demokrasi Indonesia yang kini masih pada tahap pencarian format terbaik terkait pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Bagaimana tidak, salah seorang anggota DPR RI tersebut meminta KPU RI melegalkan praktik money politic yang jelas-jelas melanggar konstitusi.

Dalam pernyataan tersebut, ia meminta agar praktik money politic dilegalkan lantaran praktik money politic menjadi penentu keterpilihan dalam setiap kontestasi pemilihan umum di Indonesia.

Lebih lanjut ia meminta agar praktik money politic dilegalkan dengan batasan nominal, dengan kata lain money politic tidak lagi dimaknai dengan memberikan uang kepada konstituen akan tetapi ada batasan maksimal pemberian money politic.

Meski pada kenyataannya money politic memang sudah mengakar di masyarakat, melegalkan money politic bukanlah jalan keluar yang bijak dalam menanggapi fenomena yang marak di masyarakat belakangan ini.

Para calon anggota dewan harus mengeluarkan sejumlah uang yang jumlahnya cukup fantastis jika ingin terpilih menjadi anggota dewan.

Belum lagi biaya kampanye lain yang jumlahnya juga tidak sedikit, hal ini menjadi kegelisahan kita semua bahwa hari ini bukan ketokohan atau rekam jejak yang menjadi acuan akan tetapi uanglah yang berkuasa.

Pada akhirnya nanti yang bisa menduduki posisi strategis hanya kalangan borjuis, konglomerat, atau bahkah saudagar yang akan mendominasi, kelas masyarakat lain yang sebenarnya mempunyai kapasitas dan kemampuan akan sulit menembus batas tersebut.

Lantas, sebenarnya apa akar permasalahan adanya praktek money politic yang kian menjamur ini. Dalam beberapa pemilu belakangan ini yang menjadi akar masalahnya adalah minimnya edukasi masyarakat mengenai adanya money politic.

Masyarakat menganggap money politic adalah hal yang lumrah dan diboleh dalam setiap pemilu, pemahaman ini sangat keliru jika dikaitkan dengan regulasi yang ada.

Selain itu, ketidaksiapan masyarakat dalam mengikuti proses politik dengan sistem demokrasi juga mempunyai andil besar menjamurnya praktik ini.

Selain dari sisi pemilik pihak penyelenggara dan pengawas juga seyogyanya menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya sehingga praktik money politic bisa ditekan.

Jika money politic dibiarkan bahkan dilegalkan bukan tidak mungkin demokrasi di indonesia hanya akan menjadi sampul saja, sedangkan praktik sebenarnya tidak. Dengan kata lain jika praktik money politic dilegalkan sama seperti menggali kuburannya sendiri bagi demokrasi.

Untuk itu yang bisa diperbuat adalah kesadaran penuh bagi semua pihak yang bersangkutan dengan pemilu untuk bekerja sesuai amanat undang-undang serta memberikan edukasi masyarakat mengenai bahayanya praktik money politic, agar demokrasi yang berdaulat yang kita cita-citakan bisa terwujud dan benar memberi dampak pada perjalanan bangsa ini.