Ironi Pembangunan: Desa Tertinggal Akibat Infrastruktur yang Lumpuh

Infrastruktur buruk di desa-desa Indonesia menghambat akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

***

Pembangunan infrastruktur sering kali menjadi sorotan utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di desa-desa yang tertinggal. Namun, ironi muncul ketika infrastruktur yang seharusnya menjadi pendorong kemajuan justru menjadi penyebab ketertinggalan.

Di banyak daerah, terutama di Indonesia, infrastruktur yang tidak memadai mengakibatkan desa-desa terisolasi, akses pendidikan yang terbatas, serta rendahnya kualitas layanan kesehatan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, sekitar 22,5% desa di Indonesia masih tergolong tertinggal, yang sebagian besar disebabkan oleh kondisi infrastruktur yang buruk (BPS, 2021). 

Infrastruktur dan Aksesibilitas 

Salah satu aspek terpenting dari pembangunan infrastruktur adalah aksesibilitas. Di banyak desa, jalan yang rusak dan tidak terawat menghambat mobilitas masyarakat. Misalnya, di Desa Cikadu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, masyarakat harus menempuh jalan berbatu dan berlumpur untuk mencapai pusat desa. Hal ini mengakibatkan banyak anak-anak kesulitan untuk pergi ke sekolah, dan petani kesulitan untuk mengangkut hasil pertanian mereka ke pasar. Data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan bahwa sekitar 40% jalan di desa-desa di Indonesia dalam kondisi rusak (PUPR, 2022). Ketidakmampuan untuk mengakses pendidikan dan pasar menjadi salah satu faktor utama yang mengakibatkan desa tertinggal. 

Pendidikan dan Kualitas Sumber Daya Manusia 

Pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan, namun infrastruktur yang buruk sering kali menghalangi akses pendidikan. Di Desa Nusa Loka, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, sekolah yang ada hanya memiliki satu ruang kelas yang tidak memadai. Akibatnya, anak-anak harus belajar dalam kondisi yang tidak nyaman dan terkadang harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Menurut data UNESCO, tingkat putus sekolah di daerah terpencil mencapai 30%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan yang hanya sekitar 5% (UNESCO, 2021). Pendidikan yang tidak memadai akan berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi desa. 

Kesehatan dan Kualitas Hidup 

Kualitas infrastruktur juga berdampak pada layanan kesehatan. Di banyak desa, fasilitas kesehatan seperti puskesmas sering kali tidak terjangkau karena kondisi jalan yang buruk. Di Desa Pucangrejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, warga harus berjalan kaki selama dua jam untuk mencapai puskesmas terdekat. Hal ini menyebabkan banyak warga yang tidak mendapatkan perawatan medis yang diperlukan. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa angka kematian ibu dan bayi di daerah dengan infrastruktur buruk jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang memiliki akses yang baik (Kementerian Kesehatan, 2022). Ironisnya, meskipun pemerintah telah mengucurkan dana untuk pembangunan kesehatan, tanpa didukung oleh infrastruktur yang memadai, upaya tersebut menjadi sia-sia. 

Ekonomi dan Peluang Usaha 

Infrastruktur yang buruk juga mempengaruhi perekonomian desa. Banyak petani dan pengusaha kecil yang kesulitan untuk memasarkan produk mereka akibat jalan yang tidak memadai. Di Desa Tanjung, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, petani sayuran sering kali mengalami kerugian besar karena hasil panen mereka tidak dapat diangkut ke pasar tepat waktu. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, sekitar 60% petani di daerah terpencil mengaku mengalami kesulitan dalam memasarkan produk mereka akibat infrastruktur yang buruk (LPEM UI, 2021). Hal ini mengarah pada rendahnya pendapatan dan berkontribusi pada kemiskinan yang berkepanjangan di desa. 

Solusi dan Harapan 

Meskipun tantangan yang dihadapi desa-desa tertinggal sangat besar, ada beberapa solusi yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki kondisi infrastruktur. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. Program pembangunan berbasis masyarakat yang melibatkan partisipasi warga juga dapat menjadi solusi efektif. Misalnya, program “Pembangunan Jalan Desa” yang dilaksanakan di beberapa daerah telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan aksesibilitas (Bappenas, 2022). Selain itu, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan inovasi dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. 

Kesimpulan 

Ironi pembangunan infrastruktur yang lumpuh di desa-desa tertinggal menunjukkan bahwa tanpa perhatian serius dan upaya yang terintegrasi, pembangunan tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Aksesibilitas, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi adalah aspek-aspek yang saling terkait dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk berkolaborasi dalam memperbaiki kondisi infrastruktur di desa-desa tertinggal agar pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, harapan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kualitas hidup di desa-desa tertinggal dapat terwujud. 

Referensi 

1. Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Statistik Desa: Data dan Informasi Desa di Indonesia. Jakarta: BPS.
2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Laporan Tahunan Kesehatan. Jakarta: Kemenkes.
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (2022). Data Infrastruktur Desa. Jakarta: PUPR.
4. Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia. (2021). Survei Ekonomi Pedesaan. Jakarta: LPEM UI.
5. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2021). Global Education Monitoring Report. Paris: UNESCO.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2022). Rencana Pembangunan Infrastruktur Desa. Jakarta: Bappenas.