Fungsi Sosiologis Hukum dan Pertahanan Sipil

Dalam negara demokrasi modern, hukum dan pertahanan sipil bukan hanya perangkat normatif dan teknis, melainkan juga fenomena sosial.

^{Ahmad Wansa Al-faiz.}

Dalam negara demokrasi modern, hukum dan pertahanan sipil bukan hanya perangkat normatif dan teknis, melainkan juga fenomena sosial. Keduanya bekerja dalam ruang masyarakat, membentuk relasi, menciptakan legitimasi, sekaligus menjaga stabilitas sosial.

Pertama, hukum sebagai instrumen sosial tidak semata-mata memuat aturan tertulis, tetapi juga mewakili kontrak sosial yang hidup di tengah masyarakat. Ia berfungsi menjaga keseimbangan, mengatur interaksi, serta memberi rasa keadilan. Dari kacamata sosiologis, hukum efektif bila selaras dengan nilai dan norma sosial. Sebaliknya, hukum kehilangan wibawa bila dianggap hanya melayani kepentingan elit atau institusi tertentu.

Kedua, pertahanan sipil merupakan konsep yang lebih luas daripada sekadar persiapan menghadapi ancaman fisik. Ia mencakup kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana, krisis ekonomi, bahkan disinformasi yang mengancam kohesi sosial. Pertahanan sipil adalah manifestasi dari resilience sosial: bagaimana komunitas mampu bertahan dan bangkit bersama ketika berhadapan dengan guncangan.

Keterkaitan hukum dan pertahanan sipil menjadi jelas ketika kita menyadari bahwa keduanya bertemu pada satu titik: partisipasi masyarakat. Hukum memberi legitimasi dan aturan main, sementara pertahanan sipil menyediakan wadah partisipasi nyata dalam menjaga keamanan dan ketahanan. Tanpa hukum, pertahanan sipil bisa berubah menjadi aksi spontan yang rawan kekacauan. Sebaliknya, tanpa pertahanan sipil, hukum hanya menjadi teks yang jauh dari kehidupan sehari-hari.

Namun, ada risiko yang harus diwaspadai. Bila hukum terlalu berpihak pada logika militeristik, ia dapat mempersempit ruang sipil dan menormalisasi kekerasan. Sebaliknya, bila pertahanan sipil kehilangan dasar hukum yang kuat, ia bisa melemah dan hanya bersifat seremonial.

Oleh karena itu, dalam kerangka sosiologis, hukum dan pertahanan sipil harus dipahami sebagai relasi dialektis: hukum memberi rambu, pertahanan sipil menghidupkan nilai partisipasi. Keduanya hanya efektif bila dijalankan dalam ruang yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Pada akhirnya, fungsi sosiologis hukum dan pertahanan sipil adalah sama: membangun kepercayaan sosial. Sebab hanya dengan kepercayaan, masyarakat dapat merasa aman, negara hadir tanpa menakutkan, dan demokrasi tumbuh bukan di bawah bayang-bayang senjata, melainkan di bawah naungan kesepakatan bersama.