Pola pembangunan yang bersifat top-down sudah lama dan masih cenderung diterapkan di Indonesia, bahkan dalam sistem desentralisasi saat ini. Pembangunan top-down ini didasarkan pada perencanaan elitis yang sering mengabaikan dan mengeksklusi kepentingan kelas bawah. Dalam konteks Jakarta, salah satu kelas sosial yang tereksklusi adalah masyarakat yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung. Sebagai kelompok marginal, masyarakat di bantaran Kali Ciliwung sering dianggap hanya sebagai pengganggu pembangunan yang perlu ditertibkan demi kenyamanan bersama.
Dianggap sebagai sumber penyebab banjir, Kali Ciliwung menjadi fokus perhatian perancang kebijakan pembangunan Jakarta. Kali Ciliwung sudah tidak mampu menampung limpahan air dan limbah dari berbagai industri dan pemukiman sepanjang alirannya. Dari semua sungai yang mengalir di Jakarta, Ciliwung memiliki dampak yang paling luas ketika musim hujan, karena ia mengalir melintasi tengah Kota Jakarta, melalui banyak perkampungan, perumahan, dan pemukiman kumuh. Sungai ini mengalir sepanjang 120 kilometer melintasi Bogor, Depok dan Jakarta. Selain kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) di bagian hulu (Puncak dan Bogor), besarnya potensi banjir juga disebabkan penyempitan dan pendangkalan DAS di bagian hilir (Jakarta).
Bukit Duri dan Kampung Pulo merupakan penghuni bagian hilir Kali Ciliwung, yang tidak hanya mengalami kesulitan mengakses air bersih, tetapi juga rawan terkena penyakit-penyakit yang disebabkan oleh banjir. Meski demikian, tidak sedikit masyarakat yang memilih untuk membangun kehidupannya di sekitar aliran sungai ini, dan bahkan membentuk sebuah komunitas untuk saling bekerja sama dalam menghadapi berbagai permasalahan. Sejak dulu, warga Bukit Duri memupuk rasa kebersamaan dan membangun pola perekonomian yang dinamis dalam sektor informal. Meski menghadapi berbagai persoalan, warga tetap hidup harmonis, saling mendukung dan bekerja sama.
Sementara itu, upaya pemerintah dalam menangani banjir ini lebih banyak terfokus pada sistem infrastruktur sungai, mulai pelebaran sungai, pengerukan sungai, membuat codetan sungai, hingga membuat kanal tambahan untuk menyalurkan limpahan air yang berlebih di sungai-sungai utama di Jakarta. Solusi yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta sering menimbulkan masalah baru dan menuai berbagai protes, bukan hanya karena kebijakan pemerintah tidak melibatkan warga dalam pengambilan keputusan, tetapi juga karena penekanannya pada ketertiban dan keamanan berujung pada penggusuran.
Warga di bantaran Kali Ciliwung lebih mengkhawatirkan adanya penggusuran atau relokasi oleh pemerintah DKI Jakarta, ketimbang adanya banjir yang melanda wilayah itu. Sebab, lokasi itu menjadi satu-satunya tumpuan warga dalam mencari penghidupan. Warga di bantaran Kali Ciliwung tidak mampu membayangkan bagaimana memperoleh pendapatan di tempat lain setelah direlokasi.
Sejak dulu, warga Bukit Duri dan Kampung Pulo membangun pola perekonomian yang dinamis di sektor informal, disebabkan letaknya yang strategis, yakni berdekatan dengan Pasar Jatinegara, tiga stasiun kereta api, serta terminal Kampung Melayu. Kondisi warga yang berada dalam garis kemiskinan hanya memungkinkan mereka untuk mengembangkan perekonomian di sektor informal.
Masyarakat yang berpenghasilan rendah mengembangkan beragam usaha yang tak dihitung sebagai pekerjaan resmi, seperti menjual sayuran, membuka kedai kopi, warung nasi, jasa mencuci baju, pemotongan ayam, usaha sapu lidi, dan sebagainya. Usaha-usaha informal ini dapat bersirkulasi dengan dinamis pada pusat-pusat perekonomian yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka.
Membangun Solidaritas Komunal
Seringnya banjir yang datang membuat warga Bukit Duri dan Kampung Pulo lebih waspada. Pemilik warung makan terbiasa membungkus dan mengamankan barang-barangnya dengan terpal, yang biasanya ditempatkan di ruang kosong di bawah atap rumah sebagai penyimpanan sementara saat banjir datang. Namun, kewaspadaan saja ternyata belum cukup. Terkadang banjir datang di luar dugaan, dan bahkan genangan air pernah bertahan hingga seminggu, sehingga banyak alat elektronik yang rusak. Masyarakat perlu lebih bersiaga.
Sebagian warga mengungsi ke dataran yang lebih tinggi. Ada yang mengungsi di mesjid dan posko tanggap darurat, meski ada pula yang memilih bertahan di rumah masing-masing. Tak sedikit warga yang bersedia merelakan rumahnya sebagai tempat pengungsian. Setelah mendengar pengumuman, Posko bekerja secara spontan. Sebagian warga menjadi tim konsumsi, dan sebagian lagi menjadi tim kesehatan, lengkap dengan obat-obatan medis pertolongan pertamanya.
Selain itu, terdapat pula tim pencari dan penyelamat, yang berangggotakan anak-anak muda berumur 15 hingga 27 tahun. Tugas mereka memberikan bantuan darurat bagi warga yang terlambat menghindari banjir. Dengan menggunakan perahu karet, mereka mendatangi lokasi banjir. Selain mendistribusikan makanan siap saji, tim penyelamat ini juga memantau perkembangan banjir.
Solidaritas komunal juga muncul saat salah satu warga mengalami sakit berat dan harus menanggung biaya pengobatan yang mahal. Biasanya banyak warga yang memberikan sumbangan untuk membantu biaya pengobatannya, sehingga ikatan emosional antarwarga terus terjalin. Oleh karena itulah Kongstad dan Monsted, seperti dikutip John Martinussen, menekankan bahwa ruang komunal dan pekerjaan informal memiliki peran penting sebagai tumpuan hidup masyarakat miskin, yang tidak boleh diabaikan dalam pengembangan civil society. (Martinussen, 1997: 314).
Ikuti tulisan menarik Syiqqil Arofat lainnya di sini.
