Bersiap-siaplah menghadapi kiamat internet ketika jaringan internet mati total. Dampaknya bakal kita rasakan, secara pribadi, organisasi, maupun sosial. Kita tak akan bisa berkirim e-mail, sulit mencari informasi dari belahan dunia manapun, tidak bisa mengisi blog, tidak bisa berbagi pengetahuan dengan mudah dan cepat, dan banyak lagi. Sekitar 71 juta pengguna internet tidak lagi bisa mengakses jaringan yang menghubungkan warga dunia ini.
Puluhan juta orang yang menggunakan internet positif akan kehilangan kesempatan untuk mereguk pengetahuan yang tersebar di jejaring internet. Masyarakat juga kehilangan ruang untuk mengekspresikan opininya terhadap isu yang menyangkut nasib mereka: dari soal pilkada langsung hingga pelajaran matematika 6x4 atau 4x6.
Belum lagi layanan pemerintahan berbasis internet yang bakal berhenti, seperti BPJS dan pajak. Bukan cuma masyarakat yang dirugikan, pemerintah juga berpotensi kehilangan pemasukan. Kinerja seluruh institusi yang berbasis internet akan menghadapi masalah serius yang mengancam kelangsungan kerja mereka. Pelayanan masyarakat sudah pasti terganggu.
Secara bisnis, banyak perusahaan dirugikan karena jalur pemasaran terputus, toko-toko online tidak bisa berjualan, iklan-iklan tidak bisa tayang online, dan transaksi keuangan berhenti. Pihak Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (IPJII), misalnya, memperkirakan bakal terjadi kemacetan transaksi di industri keuangan, yang nilainya mencapai Rp 1,5 miliar per menit atau Rp 90 miliar per jam atau Rp 2,160 triliun per hari.
Benarkah akses internet kita bakal kiamat? Potensinya besar ketika seluruh penyedia layanan internet (ISP) serentak menghentikan layanannya lantaran khawatir masuk bui. Mengapa? Mereka becermin pada nasib yang menimpa Indar Atmanto, Direktur Utama Indosat Mega Media (IM2), yang diharuskan masuk hotel prodeo karena Mahkamah Agung menguatkan keputusan pengadilan di bawahnya bahwa IM2 dan Indar selaku direktur utama IM2 telah menyelenggarakan jasa internet tanpa memiliki izin frekuensi dan tidak berhak memakai jalur tersebut.
Sebagai penyedia jasa internet (ISP), IM2 sebenarnya sudah menyewa bandwidth secara sah kepada operator 3G tanpa perlu izin frekuensi karena memang tidak ada kewajiban untuk itu. Yang punya kewajiban untuk mengantongi izin frekuensi 3G adalah operatornya, yang tak lain induk perusahaan IM2, Indosat. Selain Indosat, ada tiga perusahaan yang mengantongi izin frekuensi 3G, yaitu Telkomsel, XL Axiata, dan Hutchison.
Keputusan MA itu bisa jadi preseden yang mencemaskan, lantaran 300 lebih perusahaan ISP menggunakan model bisnis serupa dengan IM2. Mereka umumnya menyewa bandwidht tanpa memiliki izin frekuensi karena memang tidak ada kewajiban untuk itu. Bila keputusan MA itu dipegang, boleh jadi sebagian ISP ini akan ditutup atau menutup diri ketimbang pengelolanya masuk bui. Bila perusahaan ini akhirnya bubar jalan, ribuan orang bakal kehilangan pekerjaan.
Pemerintah semestinya menegaskan kembali aturan main yang benar. Penegak hukum seyogyanya tidak memakai kacamata kuda dan mempertimbangkan betul praktik bisnis di seluruh dunia serta implikasi luas dari keputusan mereka.
Tapi, bila kiamat internet benar-benar terjadi, bersiaplah mengucapkan selamat tinggal media sosial dan selamat datang kembali zaman pra-internet! Siapkah Anda? Maukah Anda? (sbr foto: blogs.unpas.ac.id)
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
