Pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla secara resmi terpilih menjadi Presiden RI ke 7, setelah mengalahkan pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa pada Pemilu lalu. Dan besok tanggal 20 Oktober, JKW-JK akan dilantik oleh MPR sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Jokowi selama ini lebih kental dengan sosok yang simpel dan murah senyum, namun yang lebih fantastis dalam diri Jokowi yakni blusukannya. Blusukan ibarat jurus bagi Jokowi untuk memuluskan program pembangunan yang merakyat. Dan ternyata pula blusukan Jokowi mulus mengantarkannya ke tahta tertinggi dalam jabatan politik.
Blusukan Jokowi harus diakui mampu menyelesaikan persoalan masyarakat. Dengan blusukannya, Jokowi bisa mengetahui langsung apa keinginan masyarakat dan apa kendala dalam membangun masyarakat. Setelah blusukan dilakukan, Jokowi pun mendesain kebijakan yang memberikan solusi atas persoalan masyarakat, seingga kecepatan dan ketepatan dalam bertindak dirasakan langsung oleh masyarakat. Terlepas apakah blusukan Jokowi dinilai sebagai bentuk pencitraan, namun masyarakat bisa merasakan langsung dampak positif blusukan tersebut.
Sepertinya tidak bisa disamakan ketika Jokowi menjadi Walikota dan Gubernur dan sekarang sudah menjadi Presiden. Presiden, selain sebagai Kepala Negara, juga sekaligus sebagai kepala Pemerintahan. Untuk urusan dalam Negeri, ada sekitar 270 Juta rakyat yang harus diurus, beribu-ribu pulau yang harus dijaga dan dikelola dengan letak geografis yang cukup sulit. Belum lagi 33 Provinsi yang harus ditata, dan lebih gila lagi harus mengelola sekitar 500 lebih Kabupaten/Kota dengan keganasan Otonomi Daerah, di mana Bupati/Walikota adalah Raja kecil di daerahnya. Belum cukup di situ, APBN sekitar Rp 1.800 triliun harus diatur oleh Jokowi dengan pembantunya, sehingga terdistribusikan secara adil. Sementara itu, untuk urusan luar negeri, Jokowi akan dihadapkan dengan segala persoalan yang serius dan kompleks. Baik itu dari aspek politik, sosial, teroris, lingkungan, tenaga kerja, dan ekonomi. Bukan urusan mudah jika dipikir secara sederhana.
Tidak lama lagi, awal tahun 2015 nanti, Indonesia harus tunduk kepada kesepakatan yang sudah dibuat bersama dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Kesepakatan itu dinamai Asean Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sebagaimana dipahami oleh kita, urusan ekonomi adalah urusan perut manusia, urusan kedaulatan dan harga diri bangsa, dan urusan kelangsungan hidup untuk jangka panjang. Kalau dalam menghadapi percaturan ekonomi ASEAN tidak dipersiapkan secara matang dari segala aspek seperti anggaran, SDM, infrastruktur, lingkungan, teknologi dan lain-ain, maka bersiaplah kita menjadi penonton. Belum kalau kran perdagangan bebas dunia sudah dibuka nantinya, tidak terbayangkan apa yang bakal terjadi kalau dalam ekonomi asean saja kita tidak mampu berkompetisi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia bisa dikatakan masih bisa bersaing di kancah Internasional.
Hanya satu kata kunci dalam menghadapi dan memenangkan percaturan ekonomi asean bahkan dunia yakni keberhasilan pembangunan dari segala aspek, artinya pembangunan yang dilaksanakan harus komprehensif di segala bidang. Karena, perlu diketahui, bahwa dibukanya kran ekonomi asean tidak saja berkutat pada bidang ekonomi saja, namun bidang politik, sosial, budaya, agama dan pendidikan akan terkena dampaknya.
Sebagaimana penjelasan di atas, dengan blusukannya Jokowi bisa memberikan solusi atas persoalan masyarakat. Kebijakan Jokowi selama ini dipandang kebijakan riil sesuai kebutuhan masyarakat. Sehingga dalam siklus kehidupannya, masyarakat terlihat lebih maju dan bisa menikmati apa yang diinginkan selama ini. Sehingga tidak berlebihan kalau blusukan adalah jawaban atas persoalan masyarakat.
Ke depan, Indonesia akan masuk dalam percaturan ekonomi global. Indonesia akan masuk dalam siklus pasar bebas. Dibukanya kran pasar bebas, bisa dikatakan ancaman bagi Indonesia kalau tidak mampu berkompetisi. Dan dapat juga dikatakan berkah bagi kita kalau kita mampu berkompetisi. Syarat agar Indonesia mampu berkompetisi yakni keberhasilan Indonesia dalam membangun masyarakatnya, dan remote pembangunan itu berada di tangan sosok Jokowi. Hitam dan putinya pembangunan tergantung Jokowi beserta pembantu di bawahnya.
Jokowi harus mampu mempersiapkan anggaran, SDM, dan infrastruktur untuk membangun. Selain itu, Jokowi harus bisa mendistribusikan anggaran masing-masing bidang kehidupan secara proporsional, adil, tepat waktu dan tepat sasaran. Jokowi harus bisa merangkul seluruh rakyat Indonesia dan para elit, agar dalam melaksanakan pembangunan, tidak akan ada hambatan yang signifikan.
Kesimpulan bagi Jokowi agar Indonesia bisa lebih maju untuk bersaing, Jokowi harus memiliki perencanaan pembangunan yang matang, pelaksanaan pembangunan yang sesuai, pengawasan pembangunan yang ketat, dan evaluasi hasil pembangunan yang sudah terlaksana. Sebelum perencanaan pembangunan dilakukan, Jokowi perlu memiliki informasi dari bawah apa yang mendesak untuk segera dilakukan dan persiapan apa kedepannya. Seraya menjalankan program pembangunan dimana Pemerintaan SBY sudah menetapkan APBN 2015, Jokowi dipastikan akan melakukan blusukan sebagaimana kebiasaannya selama ini.
Tinggal sekarang, apakah akan ada desain atau model baru dalam blusukan yang dilakukan Jokowi nantinya, mengingat membangun sebuah Negara dipastikan akan lebih sulit, atau tetap dengan model blusukannya selama ini.?
Ikuti tulisan menarik Miftahul Yani Yani lainnya di sini.
