Fadli adalah kita. Save Fadli.

Oke, baik. Selamat Hari Ibu kepada semua Ibu-Ibu yang telah dan akan melahirkan, telah dan akan merawat-membesarkan. Apresiasi yang tulus, mendalam dan setinggi-tingginya kepada Ibu yang telah mendidik, penuh perjuangan menjadi madhrasatul ula: sekolah pertama bagi putra-putrinya. Tidak ketinggalan untuk para calon Ibu-Ibu masa depan [termasuk untuk kamu ;)]. Selamat, selamat, selamat.

Sekali lagi, selamat. Selanjutnya, sejenak cukupkan dulu selamatan-seremoniknya. Apa pasal? Pasalanya, di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, ada seorang Ibu – juga bagian dari Ibu-Ibu yang hari ini sedang kita rayakan hari besarnya – harus dimutasi ke suatu dusun terpencil. Dia adalah Rukmini, janda berusia 53 tahun yang bekerja sebagai Guru SMA di Gowa. Ibu Rukmini dimutasi setelah anaknya mengkritik Bupati Gowa pada obrolan semacam “gossip politik” di suatu grup chating media sosial– LINE.

Kritikan yang pada alam demokrasi adalah sesuatu yang wajar, bahkan dibutuhkan sebagai suplemen kontrol terhadap Negara/Pemda/Bupati. Kritikan yang mestinya menjadi suplemen tambahan bagi Bupati demi peningkatan dan perbaikan kwalitas pelayanan dalam usaha mewujudkan kesejahteraan bagi warga. Kritikan yang secara yuridis adalah legal, dilindungi bahkan dianjurkan.

Sekitar Mei 2014 lalu, Fadli menuding Bupatinya menerima fee dari beberapa proyek, sementara tidak melakukan apa-apa untuk kesejahteraan warganya. Kritikan yang disampaikan oleh seorang yang berstatus sebagai abdi Negara/PNS di Kabupaten yang sama. Mungkin saja (mungkin) si pengkritik mengerti bagaimana model pembagunan di sanah dijalankan.  

Tapi oleh Bupati Gowa Ihsan Yasin Limpo, kritikan Fadli dijawab dengan bui. Fadli Rahim (33 tahun) – PNS Kab. Gowa – anak dari Ibu Rukmini, dibui akibat kritikan yang ditujukan pada Bupati Ihasan. Fadli tidak saja dibui, dia juga diturunkan pangkat dari golongan III B ke III A. Sedangkan Ibunya yang sebelumnya mengajar di SMA N 1 Sungguminasa, dimutasi ke SMA Pedalaman di Parangloe, dekat bendungan Bili-Bili. Setiap hari Ibu Rukmini harus menempuh perjalanan dari rumahnya di BTN Andi Tonro ke SMA Parangloe sejauh 30 km, pulang pergi[1].

Fadli adalah anak dari seorang Ibu. Ibu yang saat ini dimutasi dan harus pulang pergi menempuh jarak 30 km untuk mengajar. Pukul 16.00 tidak ada lagi pete-pete (angkot) yang masuk ke daerah sekitar Sekolah tempat Ibunya Fadli (Ibu Rukmini) mengajar. Kalau mau pulang, Ibu Rukmini harus menelpon atau menunggu ojek atau bentor (becak motor).

Sejatinya demokrasi adalah urusan hidup kita (warga) sehari-hari, rutinitas yang dekat dan kita jalani. Dan Fadli adalah bagian dari problem demokrasi kita. Konkrit. Di depan mata. Bukan hanya menolak UU Pilkada via DPRD.

Sebab di antara tanda-tanda otoritarian-tirani adalah ketika kritik terhadap pengusa dijawab bui.

#FADLIadalahKITA #SaveFADLI   

Ikuti tulisan menarik Moh Alie Rahangiar lainnya di sini.