Sejak lama Surabaya dikenal sebagai sumber kelakar. Maksud saya, kehidupan masyarakatnya yang khas menjadi bahan kelakar banyak komedian: mulai dari era Cak Markeso di RRI, kelompok Srimulat yang melahirkan puluhan komedian, hingga kini. Mereka mengangkat kepahitan hidup dan mencandainya agar beban hidup terasa lebih enteng.
Tapi, yang terjadi di saat pendaftaran peserta Pilkada, dalam hal ini untuk memperebutkan kepercayaan masyarakat terhadap pengemban jabatan walikota Surabaya, bukanlah kelakar. Pemilihan kepala daerah sudah disepakati berjalan serentak dan baru memasuki tahap awal, yakni pendaftaran. Meski begitu, masyarakat sudah disuguhi tontonan yang getir karena pelaku dan aktornya terkesan menganggap masyarakat tidak cerdas.
Di Surabaya, semula akan ada dua pasang calon walikota dan wakilnya yang mendaftar untuk berkompetisi dalam Pilkada. Di arena pendaftaran, mendadak calon wakil walikota salah satu pasangan menghilang. Tak seorang pun mengaku tahu kemana perginya calon ini. Sungguh ajaib, apakah ia punya ilmu menghilang atau pandai bermain sulap hingga tak seorang pun melihatnya pergi?
Jika langkah menghilang itu dimaksudkan untuk ‘ndhagel’ seperti Cak Markeso atau para jebolan Srimulat, ya tidak lucu. Jika calon peserta pemilihan kepala daerah sudah bertekad maju, mestinya ia sudah merasa siap untuk terjun ke arena kompetisi politik. ‘Dagelan’ itu tidak menghibur dan terasa sangat pahit bagi masyaarakat: mengapa bakal calon dan partai yang mengusungnya terlihat main-main?
Pilkada adalah salah satu arena kompetisi untuk menemukan calon pemimpin masyarakat lewat jalur politik. Masyarakat menanti siapa saja yang hendak memasuki arena kompetisi. Ketika calon kontestan tiba-tiba menghilang, masyarakat bertanya-tanya: apa yang sedang terjadi? Apakah sekedar ketidaksiapan calon ataukah ini bagian dari permainan politik partai dan para elitenya?
Mengapa begitu? Dengan hanya ada pasangan calon tunggal, sesuai aturan yang berlaku dan belum dianulir, Pilkada kemungkinan terpaksa ditunda dua tahun lagi. Risma, walikota Surabaya sekarang yang begitu populer di antara warganya, bukan hanya kehilangan kesempatan untuk jadi walikota kedua kali, tapi sekaligus sangat mungkin kehilangan jabatan itu. Mendagri mungkin akan mengangkat pelaksana tugas walikota begitu masa jabatan Risma habis bulan depan.
Orang awam seperti saya berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Apakah hanya karena Risma sangat populer sehingga calon kompetitor dan partai pengusungnya tiba-tiba merasa bertarung melawan Risma tidak ada gunanya, toh akan kalah dalam pemungutan suara? Jika menghilangnya calon atas inisiatif individu dan bukan perintah partai, mengapa partai pengusung terlihat santai-santai saja? Apakah partai pengusung calon ini pecah kongsi sungguhan?
Mengapa partai pengusung Risma tampak tenang-tenang pula? Adakah alasan lain, misalnya lantaran Risma selama ini tidak mudah dikendalikan oleh partai dan saat ini sukar untuk tidak mencalonkan Risma lantaran popularitasnya tinggi? Jadi, hanya dengan taktik meminta calon kompetitor untuk ‘menghilang’ saat pendaftaran maka peluang Risma akan hilang pula karena ia segera turun dari jabatannya? Selanjutnya, partai dapat mengusung nama lain?
Melalui ajang kompetisi yang dibiayai negara, jadi notabene dibiayai oleh warganya, masyarakat ingin mendapatkan pemimpin yang mereka kehendaki dengan cara-cara yang benar—termasuk kesungguhan dalam ikut serta berkompetisi. Para ketua partai pun kerap berbicara soal pendewasaan cara berpolitik, tapi fakta memperlihatkan praktik yang sebaliknya. Di lapangan, para aktor memainkan skenario para elite, tapi dagelan yang mereka sajikan sungguh tidak lucu dibandingkan dengan kelakar Cak Markeso atau Srimulat. (foto: tempo.co) ***
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
