Siapa tidak mengenal Setya Novanto dan Fadli Zon. Mereka adalah Ketua dan Wakil Ketua DPR. Saat ini mereka menghadapi kecaman publik gara-gara hadir dalam kampanye Donald Trump, pebisnis dan raja properti Amerika yang saat ini sedang mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika.
Banyak tokoh partai yang menuntut mereka agar mundur dari jabatan yang mereka pegang saat ini. Permintaan agar mereka diadili di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pun santer terdengar. Kehadiran mereka dalam kampanye tersebut sangat menyakiti hati rakyat dua belah negara. Menghadiri kampanye Donald Trump berarti mendukung miliarder tersebut untuk menjadi orang nomor satu di Amerika.
Kehadiran keduanya dalam jumpa pers yang dilakukan oleh Trump dengan memakai atribut kenegaraan, dipersepsikan oleh banyak kalangan sebagai tindakan yang tidak etis yang berpotensi merusak hubungan pemerintah Indonesia dengan Amerika. Fadli Zon boleh saja membantah telah memberikan dukungan politik kepada Trump, tetapi apa yang mereka lakukan di luar agenda kegiatan yang mereka ikuti membuktikan sebaliknya. Setidaknya, itu pendapat kalangan yang menuntut mereka untuk dibawa ke MKD.
Sebagai kader politik, kita ingat, mereka adalah dua tokoh muda yang kuat bersuara membela kepentingan partainya khususnya pada saat Pilpres 2014 yang lalu. Mereka cukup lihai dalam melakukan interpretasi banyak hal untuk kepentingan partainya. Kita ingat betul bagaimana Fadli Zon menyerang Jokowi dan para pendukungnya pada saat kampanye. Bahkan pada masa awal pemerintahan Jokowi, tidak segan Fadli Zon memberikan penilaian yang miring terhadap kinerja Jokowi.
Saya tidak yakin kalau Setya Novanto maupun Fadli Zon tidak memahami resiko yang mungkin timbul atas keberadaan mereka di samping Trump. Bisa diyakini bahwa kedua orang tersebut mengetahui persis apa yang sedang terjadi di Amerika. Pemahaman mereka akan geopolitik tentu sudah sangat matang sehingga mereka akan bisa membuat pilihan-pilihan yang tepat untuk menjaga karir mereka. Mereka akan menghindari hal tersebut kalau mereka memahami 'isi' dari komunikasi dan bagaimana berkomunikasi pada situasi yang tepat.
Atau, jangan-jangan, mereka tidak memahami bahasa inggris dengan baik ketika berdialog dengan Trump sehingga mengikuti saja ketika mereka diajak untuk konferensi pers. Kalau mereka memahami substansi dan isi komunikasi dengan baik, dan efek yang akan terjadi sebagai akibat dari pilihan mereka, tentu sebagai cendekiawan politik, mereka akan menolak dengan cara yang halus, khas cara orang timur. Apakah dugaan ini benar? Kalau ada rekaman dialog dalam bahasa Inggris, akan bisa mengklarifikasikan hal ini. Kalaupun benar demikian, kendala bahasa Inggris menjadi bumerang bagi Ketua dan Wakil Ketua DPR.
Ikuti tulisan menarik sono rumungso lainnya di sini.
