x

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua DPR Setya Novanto (kanan) dan para menteri Kabinet Kerja sebelum dimulainya rapat konsultasi bersama pimpinan DPR‎ di Gedung Nusantara 4, Gedung DPR/MPR, Jakarta, 6 April 2015. Rapat ini juga membahas A

Iklan

Mukhotib MD

Pekerja sosial, jurnalis, fasilitator pendidikan kritis
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Kenaikan Tunjangan DPR, Jokowi Bilang Memalukan

Menteri Keuangan menyetujui usulan kenaikan tunjangan anggota DPR RI. Tetapi Jokowi Bilang, membiarkan kenaikan tunjangan memalukan.

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Meski Menteri Keuangan sudah menyetujui kenaikan tunjangan anggota DPR RI, tampaknya keputusan itu tak akan berjalan mulus. Selain tak semua anggota DPR menyetujui kenaikan itu, pernyataan Jokowi sangatlah menghantam nurani para anggota DPR yang mulia itu.

Pasalnya, Jokowi mengatakan membicarakan soal kenaikan gaji dan tunjangan, menurutnya memalukan. Apalagi di tengah melemahhya pertumbuhan ekonomi, dan diprediksi sangat mungkin akan menghadapi krisi ekonomi.

Pernyataan Presiden tentu saja menjadi pukulan telak bagi anggota DPR dan juga Menteri Keuangan. Bagi anggota DPR pernyataan Jokowi tentu saja menunjukkan bagaimana para anggota DPR itu tak memiliki sensitivitas terhadap perdoalan bangsa. Tak memiliki kepedulian sama sekali terhadap kondisi rakyat yang terus menerus nenurunnya daya belinya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Argumentasi apapun yang diajukan terkait dengan kenaikan tunjangan tak bisa diterima akal sehat. Meski ada yang mengatakan, biaya komunikasi anggota Dewan dengan konstituennya bisa habis sampai angka 100 juta. Sebuah angka yang sangat fantastis, dan cenderung mengundang ketidakpercayaan kalau tak bisa dibilang mengada-ada.

Bagi Menteri Keuangan, tentu saja pernyataan Jokowi menjadi hantaman yang sangat mengerikan. Bagaimana tidak, dengan blaka suta, Jokowi mengatakan tak tahu menahu mengenai kenaikan tunjangan DPR itu. Jokowi memersilakan untuk bertanya langsung ke Menteri Keuangan, sebab dirinya tak mengetahui rencana kenaikan tunjangan itu.

Sebagai pembantu Presiden, sudah semestinya tindakan yang hendak diambil seorang Menteri harus dikoordinasikan dengan Presiden, terutama terhadap persoalan yang sensitif. Seperti kenaikan tunjangan di tengah persoalan ekonomi yang melemah. Jika tak diajukan koordinasi, tindakan seorang Menteri justru akan memermalukan Presiden.

Sikap PDI-P untuk mengajukan surat resmi penundaan kenaikan tunjangan ini tentu saja patut dipuji. Meskipun bisa diduga pengajuan surat itu tak akan pernah diajukan manakala kebijakan kenaikan tunjangan itu tak dipersoalkan publik. Apalagi jika Presiden tak mengatakan dirinya tak tahu menahu soal kenaikan tunjangan, dan disusul dengan pernyataan memalukan.

Memang benar, banyak tindakan elit di negeri ini yang masih sangat memalukan!

Ikuti tulisan menarik Mukhotib MD lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Terkini

Terpopuler