Penetapan Patrice Rio Capella sebagai tersangka oleh KPK dapat dipandang sebagai anti-klimaks prematur bagi Nasdem. Partai yang sedang tumbuh mekar dan sedang giat-giatnya melakukan langkah-langkah populis ini tiba-tiba diterpa badai maha dasyat. Rasanya terlalu dini bagi partai baru ini untuk menghadapi ujian seberat itu. Tapi tulisan ini tak hendak meratapi nestapa Nasdem, tak juga hendak menerka nasib partai ini ke depan. Penulis lebih tertarik merunut tali temali peristiwa ini dengan dengan ihwal pengangkatan Jaksa Agung oleh Jokowi yang mengundang pro kontra sengit kurang lebih satu tahun lalu.
Power Tends to Corrupt
Andai HM Prasetyo (Kader Nasdem) tidak diangkat Jokowi sebagai Jaksa Agung kurang lebih satu tahun lalu, besar kemungkinan kasus yang kini menjerat Sekjen Nasdem tidak akan terjadi. Sangat mudah dipahami bahwa para petinggi Nasdem memiliki posisi tawar tinggi dan menjadi orang-orang penting bagi sejumlah orang karena mereka dekat dengan Jaksa Agung. Inilah pintu masuk untuk memahami keterlibatan Patrice Rio Capella dalam patgulipat anggaran daerah di Sumut sebagaimana disangkakan oleh KPK. Praktek-praktek seperti ini sudah diduga akan terjadi kalau lembaga penegakan hukum dikepalai oleh orang-orang yang memiliki ikatan kuat dengan partai politik tertentu. Karena itu, publik memprotes keras keputusan Jokowi mengangkat Prasetyo sebagai Jaksa Agung.
Jebakan Jokowi?
Jokowi bergeming dan jalan terus dengan keputusannya. Menjadi amat mengherankan bahwa Jokowi tidak menggubris para pengkritiknya dan dengan santai menepis isu bahwa pengangkatan itu berkaitan dengan praktek bagi-bagi kursi sebagai imbalan atas dukungan politik terhadapnya. Pada titik ini, publik sempat meragukan integritas dan konsistensi Jokowi untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan profesional terutama di bidang penegakan hukum. “Ternyata dia tidak beda dengan pemimpin sebelumnya”, begitu kira-kira persepsi orang.
Kini menjadi terang menderang bahwa posisi Jaksa Agung adalah bagian dari rebutan untuk bagi-bagi kursi kekuasaan. Ketua DPP Partai Nasdem Akbar Faizal baru-baru ini mengeluarkan pernyataan bahwa ada pihak tertentu yang sedang ingin merebut kursi Jaksa Agung dari Nasdem. Walau tidak jelas sama sekali pihak mana yang disebut, pernyataan tersebut mengkonfirmasi bahwa keputusan menunjuk seorang Jaksa Agung bukanlah keputusan mudah. Tekanan politik dari berbagai arah dan persepsi publik mesti dipertimbangkan dengan matang. Tahun lalu Jokowi sepertinya lebih memperhitungkan tekanan politik daripada persepsi publik. Tapi sepertinya dia bukan tidak memiliki perhitungan matang. Kini posisi Jaksa agung tersebut seakan menjadi kuda troya dalam perang antara Anthena dan Sparta. Awalnya kehilatan sebagai hadiah dan pemberian yang menggiurkan, tapi akhirnya menjadi jebakan yang menghancurkan.
Ikuti tulisan menarik Mario Manalu lainnya di sini.
