Selamat malam Ibu Tri Rismaharini. Apa kabarnya? Semoga sehat wal'afiat. Mungkin, hari-hari ini adalah waktu yang membuat ibu sedikit jengkel. Ibu katanya ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembangunan Pasar Turi di Surabaya, kota yang ibu pimpin. Begitu berita yang saya baca. Semua media memberitakannya bu. Bahkan berita ibu jadi tersangka, mengalahkan berita ditahannya Mas Rio Capella serta diperiksanya Pak Surya Paloh oleh KPK. Ibu pasti tahu, Mas Rio itu mantan Sekjen Partai NasDem dan Pak Paloh bosnya partai tersebut.
Saya kaget saat membaca itu. Pasti ibu lebih kaget lagi. Tapi, saya suka respon ibu, meski agak emosional. Kata ibu, demi warga Surabaya, ibu rela mati. Ya, harus seperti itu seorang pemimpin, siap tanggung jawab apa pun resikonya dan tak menyalahkan siapa pun.
Mohon maaf bu, saya ikut nimbrung. Saya bukan warga Surabaya. Saya pemilik KTP Jakarta, tinggal di Depok. Jadi, saya bukan yang akan sumbang suara untuk ibu di pemilihan Wali Kota Surabaya nanti. Tapi, entahlah saya merasa perlu ikut nimbrung merespon. Ya, mungkin karena saya merasa ibu pemimpin yang menurut pikiran saya pantas dibela.
Ibu orang baik. Karena itu ibu harus dibela. Itu menurut saya bu. Lagian, kok kasus ditersangka-kannya ibu janggal sekali. Di umumkan tepat saat ibu mau maju lagi. Dan, yang lebih janggal serta aneh, simpang siur terjadi.
Coba ibu perhatikan, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dengan tegas menyatakan kasus ibu sudah SP3 alias sudah dihentikan. Dan, kata Pak Badrodin, tak ada yang jadi tersangka. Namun, lain lagi pernyataan Pak HM Prasetyo, Jaksa Agung RI. Kata Pak Prasetyo, aneh bila polisi tak mengakui ibu jadi tersangka. Toh, status tersangka itu berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP yang dikirimkan polisi ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kian simpangsiur dan membingungkan, Pak Kapolda Jawa Timur juga kaget, ibu jadi tersangka. Dan membantah Polda Jatim sudah menetapkan ibu jadi tersangka. Kemudian itu diperkuat oleh pernyataan pihak Humas Polda Jatim yang menguatkan pernyataan Pak Kapolri dan Pak Kapolda, bahwa kasus Pasar Turi sudah dihentikan karena tak ada alat bukti.
Ibu pasti bingung. Apalagi saya. Tapi begini bu, di negeri ini, keanehan serta kejanggalan adalah menu yang sudah biasa. Dan, sudah biasa pula, hal itu diproduksi oleh institusi negara, tak terkecuali institusi hukum yang tugasnya menegakan hukum, bukan kemudian membelokan hukum.
Makin membingungkan, kepala kejaksaan tinggi Jawa Timur menginstruksi jajarannya tutup mulut. Ada apa ini, kok setelah melansir pernyataan yang menghebohkan, kenapa sekarang mau berbungkam ria? Kenapa mau cuci pernyataan? Ah, lidah mereka memang tak bertulang. Mohon maaf bu, saya ikut tersulut.
Sampai kemudian Pak Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo pun angkat suara. Kata Pak Tjahjo, kegaduhan ini motifnya politik. Tujuannya adalah menjegal ibu. Pak Tjahjo minta, yang memulai kegaduhan diberi sanksi. Katanya, biro humas instansi tertentu yang memulai bikin gaduh. Ya, saya tahu ke arah mana, Pak Menteri menunjuk hidung.
Menurut kawan saya, kisah ditersangka-kannya ibu memang tak lepas dari pusingnya 'lawan-lawan' ibu untuk menggusur ibu. Ibu sangat populer. Elektabilitas ibu sing ada lawan. Berbagai strategi pasti ibu tahu sudah dilakukan untuk membuat ibu tak jadi berlaga di Pilkada. Dari mulai calon tunggal tak boleh ikut, sampai yang terbaru, ibu jadi tersangka.
Lewat jalur cara calon tunggal, ibu nyaris tergusur. Ibu pasti tahu 'dagelan', tentang mundurnya Pak Haries Purwoko saat mendaftar bersama Mas Dhimam Abror ke KPU Surabaya. Pak Haries menghilang sesaat sebelum meneken surat persetujuan mendaftar sebagai calon Wali Kota. Karena kisah lucu itu, ibu nyaris tak bisa berlaga. Sebab, kontestan hanya satu pasangan calon.
Tapi kemudian muncul pasangan baru, yakni duet Pak Rasiyo dengan Mas Dhimam Abror. Itu pun tak lama, karena Mas Dhimam Abror dinilai tak penuhi syarat. Ibu bersama Pak Whisnu Sakti Buana pun kembali jadi pasangan calon tunggal. Dan, waktu itu belum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang akhirnya membolehkan pasangan calon tunggal bertarung di pemilihan. Namun Pak Rasiyo akhirnya dapat pasangan penganti yakni Ibu Lucy Kurniasari.
Nah, karena lewat cara itu tak berhasil dicari cara lain untuk menjegal ibu. Begitu kata kawan saya. Dan cara itu, menurut kawan saya, adalah dari sisi hukum, yakni ibu jadi tersangka. Dengan begitu, ibu jadi orang 'tercela' karena berstatus tersangka. Dengan begitu pula, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian bakal berubah, alias tak lagi dengan caatatan baik, namun sudah tercatat ada cela. Kalau kemudian SKCK berubah, tentu syarat pencalonan ibu sebagai Wali Kota berkurang atawa jadi minus. Ibu pun jadi tak memenuhi syarat, karena pernah jadi orang tercela. Dengan tak memenuhi syarat, ibu tak sah ikut Pilkada. Itu yang mau dibidik. Tapi itu kata kawan saya bu. Saya pun coba pikirkan itu. Dan, kesimpulannya, analisis kawan saya itu masuk akal juga.
Ya siapa pun tahu, ibu secara politik memang kuat. Survei mencatatkan itu. Mau ada lawan, atau tak ada lawan, kans ibu untuk menang dalam pemilihan di Surabaya sangat besar. Maka, dalam kondisi seperti itu, diperlukan cara lain untuk 'mengalahkan' ibu. Cara yang bisa membuat ibu cacat di mata hukum juga publik. Sayang, racikan cara itu tak rapih. Terjadi saling lempar tanggung jawab.
Syukurnya, Gusti Allah ora sare. Namun ini jadi sebuah pembelajaran, di negeri ini, orang baik tak disukai jadi pemimpin. Yang disukai jadi pemimpin itu orang yang abu-abu, yang bisa disetir, disetor serta yang bisa diajak berbagi jatah keuntungan. Dan, yang saya bikin tenang, sikap ibu yang tak peduli sebesar apa pun badai menyerang. Ibu tegar, bahkan melawan.
Ikuti tulisan menarik Agus Supriyatna lainnya di sini.
