Sepertinya bibir Ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri belum kering, usai mengingatkan seluruh kadernya untuk menjauhi praktik korupsi, dalam Rakornas partai berlambang kepala banteng hitam bermoncong putih itu beberapa hari lalu, tiba-tiba publik dikejutkan dengan OTT (Operasi tangkap tangan) KPK terhadap anggota Komisi V DPR, Damayanti Wisnu Putranti, yang tak lain dan tak bukan berasal dari fraksi PDIP sendiri.
Tak terbayangkan murkanya seorang Megawati dengan kasus tersebut. Apalagi kasus tertangkapnya anggota Dewan dari fraksi PDIP periode 2014-2019 bukan sekali ini saja, melainkan kali kedua setelah sebelumnya KPK menangkap tangan Adriansyah, anggota Komisi IV DPR dari Kalimantan Selatan, pada 9 April 2015 saat sedang berada di Bali. Padahal dalam setiap kesempatan, Mega selalu mengingatkan kadernya agar tidak menggunakan kekuasaan politiknya untuk korupsi.
Akan tetapi jika menengok ke belakang, sebagaimana pernah dirilis oleh Indonesian Corruptions Watch (ICW), indeks partai politik terkorup antara 2002-2014 ternyata PDIP menduduki peringkat paling atas. Dan publik pun tentu masih ingat bagaimana sebanyak 19 kader PDIP di DPR, antara lain 1) Panda Nababan, 2) Williem M Tutuarima, 3) Sutanto Pranoto, 4) Agus Chondro Prayitno, 5) M Iqbal, 6) Budhiningsih, 7) Poltak Sitorus, 8) Aberson M Sihaloho, 9) Rusman Lumban Toruan, 10) Max Moein, 11) JeffeyTongas Lumban Batu, 12. Matheos Pormes, 13) Engelina A Pattiasina, 14) Suratal HW, 15) Ni Luh Mariani Tirtasari, 16) Soewarno, 17) Emir Moeis, 18) Sukarjo, dan 19) Dudhie Makmun Murod secara berjamah menerima suap saat memilih Miranda S. Gultom sebagai Deputi Senior Gubernur BI.
Sehingga kita pun bertanya-tanya, apakah ada yang salah antara nasihat Megawati dengan fakta yang diputar-balik para kadernya - yang justru malah melakukan hal yang dilarangnya?
Bisa jadi pameo Power tend corrupt masih tetap berlaku, meskipun dingatkan pimpinannya. Apalagi dewasa ini PDIP disebut sebagai partai berkuasa di negeri ini, setelah sekian lama berada di luar pemerintahan, dan menyatakan diri sebagai partai oposisi. Hanya saja anehnya, sekalipun ketika itu berada di luar lingkaran kekuasaan, sungguh menarik dengan yang dikatakan Kwik Kian Gie, “Tidak aneh kalau PDIP disebut sebagai partai paling korup. Saya melihat dengan mata-kepala sendiri anggota Dewan dari PDIP berseliweran dengan mobil mewah, padahal sebelumnya mereka tidak memilikinya.”
Tidak menutup kemungkinan juga terjadinya hal seperti itu, karena yang selalu dikatakan Megawati dalam kenyataannya hanyalah sebagai pemanis bibir belaka. Sebagaimana biasanya politisi selalu tampil dengan bermuka dua. Di depan khalayak akan terlihat kalau dirinya berada paling depan sebagai penggiat anti-korupsi. Karena paling tidak hal itu untuk menimbulkan rasa simpati. Akan tetapi dalam kesempatan lain, dengan wajah yang satunya lagi, seolah korupsi sudah menjadi tradisi.
Sudah menjadi rahasia umum bila seorang kadernya digadang-gadang untuk menjadi caleg, atau pun calon kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota), maka yang bersangkutan dituntut memberikan mahar berupa lembaran rupiah yang jumlahnya cukup fantastis. Sehingga apa boleh buat, jika kebetulan kader itu terpilih, untuk mengembalikan modal mahar yang dikeluarkan, tak ada jalan lain kecuali mengandalkan kekuasaannya untuk melakukan penyelewengan.
Atawa jangan-jangan peribahasa lama yang berbunyi: Guru kencing berdiri, murid kencing berlari, masih tetap dapat diterapkan hingga sekarang ini. Publik masih ingat bagaimana skandal BLBI yang diduga menyebut nama Megawati, sampai sekarang masih belum terkuak juga. Sehingga tidak menutup kemungkinan, secara tak langsung, si cantik Damayanti Wisnu Putranti pun tadinya ingin mengikuti jejak guru-nya. Hanya saja sungguh sayang, dia kalah gesit dengan KPK yang keburu menangkapnya.
Apa boleh buat. Si cantik pun saat ini mungkin sedang meratap. Betapa nasibnya begitu sial sangat. Di balik terali besi tahanan KPK sekarang ia ditambat.***
Sumber foto: Di sini
Ikuti tulisan menarik Adjat R. Sudradjat lainnya di sini.
