Perkembangan Infrastruktur di Indonesia  menjadi perhatian utama pemerintah untuk merealisasikan kesejahteraan dan target pembangunan untuk empat tahun kedepan (2015-2019) nanti. Hal ini, dapat dilihat dari total anggaran untuk pengembangan infrastruktur 2015 yaitu sebesar Seratus enam puluh Sembilan Triliun rupiah (Rp 169 T). Total anggaran tersebut dimaksudkan untuk mendorong geliat ekonomi yang berujung pada kesejahteraan masyarakat Indonesia secara meluas. Dari total anggaran tersebut, untuk sector infrastruktur dibagi untuk empat kementerian, masing-masing Kementerian Pekerjaan Umum Rp 81,3 Triliun, Kementerian Perhubungan Rp 44,9 Triliun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rp 10 Triliun, serta Kementerian Perumahan Rakyat Rp 4,6 Triliun. Pembagian anggaran dari masing-masing kementerian difokuskan untuk infrastruktur prioritas yang dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi-Kalla yaitu, untuk pembagunan infrastruktur perhubungan dan maritime, ketahanan energy, pariwisata, serta kedaulatan pangan

Sektor perhubungan dan maritime menjadi prioritas utama Bapak Presiden Jokowi pada saat kampanye dalam pemilihan umum Presiden 2014-2019 kemarin, yang akan membangun tol laut, hal tersebut dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang memiliki ribuan pulau besar dan kecil yang saling terhubung melalui laut. Tol laut yang dimaksudkan merupakan penjabaran dari transportasi laut yang membutuhkan sarana dan prasarana seperti pelabuhan, dermaga, kapal, dan peralatan bongkar muat barang. Hal ini bertujuan untuk menunjang kondisi perekonomian dan peningkatan iklim investasi terhadap suatu daerah yang belum mampu meningkatkan perekonomiannya melalui jalur transportasi laut¹

Tol laut yang direncanakan pemerintah berdasarkan data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan membangun dua puluh empat pelabuhan baru yang tersebar di setiap pulau dan provinsi yang ada di Indonesia.

Pembangunan dua puluh empat pelabuhan tersebut memberi angin segar bagi daerah-daerah yang berada di luar pulau jawa dan sumatera, hal ini dikarenakan kegiatan industry yang sebagian besar hampir terpusat di pulau Jawa menyebabkan besarnya disparitas deviasi suatu barang pada biaya pengiriman logistik.

Kemajuan Peradaban Daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia

Pola kehidupan masyarakat yang dinamis dan semakin berkembang berdampak pada permintaan akan kebutuhan hidup dan produksi barang, lazimnya disebut perdagangan. Faktor tersebut memaksa produsen dari suatu daerah untuk memperluas wilayah pasarnya. Perluasan wilayah pasar inilah yang membentuk moda transportasi untuk menjangkau kebutuhan masyarakat.

Perkembangan moda transportasi dari waktu ke waktu semakin mempengaruhi kemajuan peradaban dari suatu daerah, realitas ini disebabkan oleh pengaruh timbal balik oleh aktivitas transportasi dan perdagangan dari satu daerah ke daerah lainnya.

Transportasi yang mempunyai pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat serta perkembangan perekonomian di suatu daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri dari obyek, sarana dan prasarana, serta regulasi. Obyek yang terdiri atas manusia dan barang serta sarana dan prasarana dalam hal ini pelabuhan, dermaga serta kapal menjadi suatu sistem yang saling mempengaruhi.

Kawasan Timur Indonesia yang selalu menjadi perhatian khusus pemerintah direncanakan akan dibangun delapan pelabuhan baru yang tersebar di pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kegiatan pembangunan yang masih lesu khususnya di pulau Papua memperlihatkan kesenjangan yang begitu besar daripada pulau-pulau di Jawa dan Sumatera. Tujuan dari pengembangan infrastruktur Kawasan Timur Indonesia dan pembangunan terkhusus pada infrastruktur perhubungan, dalam hal ini pelabuhan, tidak lain untuk menggairahkan tumbuhnya perdagangan dan iklim investasi, serta deviasi pada biaya logistik dari daerah lain ke pulau Papua agar tidak menjulang tinggi.

Ketersediaan Logistik

Konsep dan system transportasi saling berintegrasi dalam mewujudkan ketersediaan barang produksi dan konsumsi di berbagai tempat maupun suatu daerah dalam hal ini system logistic menjamin untuk memberikan kemudahan produsen dan konsumen atas pengadaan barang.

Meminjam istilah World Bank dalam memandang system logistic, bahwa “dalam menekan biaya dan meningkatkan kualitas system logistic dan transportasi  akan meningkatkan akses ke pasar Internasional, yang akan berdampak langsung pada peningkatan perdagangan, dan melalui hal ini, akan meningkatkan pendapatan dan berarti mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan”.

Dari pandangan sebelumnya menerjemahkan bahwa cakupan ataupun ruang lingkup dari system logistic meliputi kebutuhan komoditi suatu barang, penyimpanan barang, dan tata lokasi.

Kawasan Timur Indonesia yang sebagian besar berada pada jalur dan akses transportasi laut internasonal seperti pulau Sulawesi dan Papua dapat meminimumkan biaya-biaya produksi dan upaya-upaya efisiensi serta efektifitas terhadap transportasi untuk distribusi komoditas, baik input maupun output.

Sebagai contoh mengenai permasalahan pembangunan Smelter PT. Freeport Indonesia (PTFI) yang direncanakan untuk dibangun di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Hal ini mendapat reaksi keras dari organisasi masyarakat dan berbagai kalangan karena dianggap tidak berkontribusi terhadap pembangunan di Papua. Hal ini sejalan dengan konsep otonomi daerah khususnya di Papua bahwa seluruh kekayaan alam di Papua harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Papua.

  Jika pembangunan smelter di Papua terwujud hal tersebut akan memungkinkan bukaan lahan-lahan baru serta infrastruktur sarana pendukung seperti jalan, pembangkit listrik, dan lain-lain.

  Jalur-jalur yang transportasi yang terbuka nantinya, baik jalur laut maupun darat akan melayani pemenuhan pergerakan. Jaringan pelayanan akan semakin meluas sehingga pemenuhan pergerakan produksi maupun konsumsi dapat dimaksimalkan. Jika telah maskimal, maka indeks pembangunan manusia dapat terlihat dari segi kesejahteraannya.

Regulasi

Faktor regulasi sangat memengaruhi tingkat perkembangan infrastruktur dari suatu wilayah, oleh karena itu pembangunan infrastruktur semestinya dikhusukan di bagian kawasan timur Indonesia agar terjadi keseimbangan dalam aktifitas-aktifitas ekonomi.

Situsai politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor regulasi. Untuk itu pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan yang bersifat lebih mendukung terhadap pembangunan di kawasan timur. Pembangunan infrastruktur yang akan terwujud nantinya dapat meningkatkan mobilitas yang lebih dinamis. Pola hidup serta kemajuan peradaban di kawasan timur Indonesia dapat menemukan kesejahteraannya.

Kegiatan maupun aktifitas ekonomi yang berlangsung akan semakin meningkat seiring pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang dibangun. Maka dari itu, peran pemerintah dalam membuat kebijakan dan regulasi akan menjamin dan mendukung pembangunan khususnya di Papua yang selalu menjadi perhatian dan isu nasional bahkan internasional dalam  hal pembangunan indeks kesejahteraan manusia. Karena pembangunan dan pengembangan infrastuktur di kawasan timur Indonesia akan memuluskan laju cita-cita NKRI dalam menyejahterakan elemen seluruh lapisan masyarakat nantinya.

Kegiatan maupun aktifitas ekonomi yang berlangsung akan semakin meningkat seiring pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang dibangun. Maka dari itu, peran pemerintah dalam membuat kebijakan dan regulasi akan menjamin dan mendukung pembangunan khususnya di Papua yang selalu menjadi perhatian dan isu nasional bahkan internasional dalam  hal pembangunan indeks kesejahteraan manusia. Karena pembangunan dan pengembangan infrastuktur di kawasan timur Indonesia akan memuluskan laju cita-cita NKRI dalam menyejahterakan elemen seluruh lapisan masyarakat nantinya.

Ikuti tulisan menarik Uhwan Subhan lainnya di sini.