Blusukan adalah trade mark Joko Widodo atau Jokowi, Presiden RI saat ini. Ya, sejak jadi Gubernur DKI Jakarta, mantan pengusaha mebel asal Surakarta itu memang gemar turun ke lapangan. Eks Wali Kota Solo itu memilih lebih banyak di lapangan, turun ke daerah, ketimbang duduk manis di kantor atau sekarang di Istana Negara.
Nah, saat sudah jadi Presiden, Jokowi punya patokan pola kerja. Adalah Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang menceritakan pola kerja Presiden Jokowi. Menteri Tjahjo menceritakan pola kerja Presiden asal Solo itu saat berpidato di hadapan Penjabat Gubernur, Wali Kota, Bupati se-Bengkulu, di Bengkulu, 21 Januari 2016.
" Bapak Presiden (Jokowi) di Jakarta itu hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat sampai Minggu, beliau ke lapangan, cek sejauh mana proyek pembangunan sudah berjalan. Kata beliau, dia harus melihat langsung. Kalau hanya ground breaking, tapi tidak ada progres fisik, kata beliau tak usah," ujar Tjahjo.
Menurut Tjahjo itu pola baku Presiden, meski memang tak sekaku itu. Karena sering juga, Senin atau Selasa, Presiden juga turun ke lapangan. Presiden sendiri menekankan pentingnya kerja nyata, bukan wacana semata. Begitu sudah direncanakan, langsung kerjakan. Karena itu perencanaan program pembangunan tak boleh jangka pendek. Mesti punya jangkauan yang sifatnya jangka panjang.
" Karena itu, perencanaan gubernur, bupati, wali kota harus jangka panjang, mau itu bangun pelabuhan bandara, kawasan ekonomi, harus jangka panjang. Jangan ajukan 10 hektar misalnya untuk bangun lapangan terbang, bila perlu 1000 hektar, untuk kemanfaatan 50 tahun kedepan," tuturnya.
Tjahjo melanjutkan, khususnya dalam pembangunan infrastruktur, harus jelas antara rencana dan kapan waktu pengerjaannya. Jangan lantas, sudah ada konsep, tapi tak bisa dieksekusi. Jadi, begitu sudah direncanakan, langsung dikerjakan.
" Saya contohkan, pembangunan bendungan Jatigade, perencanaannya itu zaman Bung Karno, pembebasan tanahnya zaman SBY. Pengucuran airnya zaman Pak Jokowi," kata dia.
Dalam pidatonya, Tjahjo juga bercerita tentang kenapa proyek MRT di Jakarta, jalurnya kemudian mengambil jalur di bawah tanah, terutama untuk jalur sepanjang Jalan Sudirman. Waktu itu, pembangunan jalur sempat mangkrak. Kontraktornya kebingungan melanjutkan pembangunan jalur yang melewati jalan Sudirman.
" Saya panggil gubernurnya, kontraktor. Saya tanya, pak Gub gimana ini. Kontraktornya bilang, kalau diteruskan kami rugi. Harga tanah di kawasan Sudirman itu sudah 150 juta per meter perseginya. Rugi katanya. Saya bilang, lha dulu perencanaan bagaimana, merencanakan harus tepat. Akhirnya ngebor di bawah tanah," tutur Tjahjo menceritakan kembali pertemuannya dengan Gubernur DKI Jakarta dan kontraktor MRT.
Kata Tjahjo, bagi rakyat, pembangunan itu ada bukti konkritnya. Dulu banyak yang menghujat Jokowi karena memotong subsidi BBM. Sekarang, hasilnya bisa dirasakan dan dilihat. Pembangunan jalan tol trans Sumatera jalan. Pun pembangunan jalan tol trans Sulawesi. Begitu juga dengan pembangunan rel kereta trans Sulawesi.
" Sebentar lagi pembangunan jalan kereta api di Papua. Jalur kereta api juga akan dibangun melalui Lampung sampai Aceh. Juga jalan kereta di Sulawesi," katanya.
Jadi kata Tjahjo, semua rencana pembangunan harus terprogram dengan baik. Begitu juga dengan program pembangunan di perbatasan juga sama. Perencanaan mesti dirancang tepat. Setelah itu langsung kerjakan, jangan terus diulur waktu.
" Kemarin saat rakor evaluasi kebakaran hutan, Pak Presiden menegaskan itu tanggung jawab Kapolri, Kepala Daerah dan Panglima. Pak Presiden tegas, yang lahan gambut stop ijinnya. Dulu itu, 4 bulan sebelum pergantian presiden ada sekian juta ijin hak kelola lahan gambut dikeluarkan,"katanya.
Ikuti tulisan menarik Agus Supriyatna lainnya di sini.
