Kelompok warga miskin kota sudah mulai beraksi mengusung gerakan tagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam waktu yang hampir bersamaan, masyarakat adat juga mulai bersuara dengan tema yang sama, tagih janji Jokowi. Bagi warga miskin kota dan masyarakat adat, janji Nawacita Jokowi pada pemilihan presiden lalu kini seakan berubah menjadi duka cita.
Jika kita mengikuti sepak terjang Presiden Jokowi memang lebih menitikberatkan pada pembukaan pasar untuk investasi. Sementara persoalan masyarakat, dalam hal ini warga miskin kota dan masyarakat adat, yang justru sering menjadi korban investasi yang ugal-ugalan seperti tidak disentuh sama sekali.
Entah sudah berapa kali kebijakan yang tujuannya menarik investor dikeluarkan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Dari sisi korporasi berbagai insentif kebijakan ini tentu sesuatu yang sejak lama ditunggu-tunggu. Kebijakan itu akan sangat menguntungkan bagi mereka untuk terus mengakumulasi laba. Namun, di sisi lain, bagi masyarakat, jika tidak dikendalikan kebijakan pemerintah yang terlalu ramah terhadap kepentingan korporasi bisa mengikis, bahkan menghilangkan kedaulatan rakyat dan diganti dengan kedaulatan korporasi.
Kedaulatan korporasi terjadi bila kebijakan-kebijakan negara dikendalikan oleh korporasi dengan tujuan melayani kepentingannya. Sementara, kepentingan mayoritas rakyat yang membayar pajak diabaikan. Pertanyaan berikutnya tentu saja adalah apakah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, kedaulatan rakyat telah berubah menjadi kedaulatan korporasi?
Untuk menjawabnya, marilah kita lihat beberapa fenomena yang terjadi. Baru-baru ini misalnya, meskipun sebagian wilayah Indonesia sedang dilanda kabut asap akibat pembakaran lahan dan hutan, pemerintah Presiden Jokowi justru mengeluarkan kebijakan mempermudah perijinan pelepasan hutan. Sesuai kebijakan deregulasi Presiden Jokowi, ijin pelepasan kawasan hutan yang semula bisa mencapai 2-4 tahun bisa dipersingkat menjadi 12-15 hari. Padahal hutan bukan saja berfungsi ekonomi, namun juga ekologi. Hutan di Indonesia juga bukan ruang hampa yang tidak berpenghuni. Di Indonesia, sebagaian masyarakat adat telah turun temurun tinggal di dalam hutan dan memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari.
Sebuah penelitian Rights and Resources Initiative yang berjudul “Global Capital, Local Concessions: A Data Driven Examination of Land Tenure Risk and Industrial Concessions in Emerging Market Economies” mengungkapkan bahwa sedikitnya 56.102 ha lahan adat di Kalimantan mengalami tumpang-tindih dengan konsesi perkebunan kelapa sawit.
Melihat fakta tersebut di atas, lantas bagaimana kajian tentang tumpang tindih ini bisa dikaji dan diselesaikan dalam waktu kurang dari sebulan? Bagaimana pula kajian dampak lingkungan hidup dapat dilakukan secara menyeluruh dan dalam bila perijinannya dipatok harus selesai dalam waktu maksimal 15 hari? Dari sini jelas terlihat bahwa kepentingan mayoritas warga negara telah dikalahkan untuk melayani kepentingan segelintir korporasi di sektor industri ekstraktif, terutama yang beroperasi di kawasan hutan.
Sementara itu, dalam isu warga miskin kota, Presiden Jokowi seakan membiarkan penguasaan lahan secara besar-besaran oleh segelintir korporasi di sektor pengembang properti. Akibatnya, tanah di perkotaan semakin mahal. Warga miskin kota semakin tersingkir di kawasan-kawasan kumuh. Dan kemudian digusur pula dari kawasan-kawasan kumuh itu atas nama ketertiban dan perluasan ruang terbuka hijau.
Gerakan tagih janji Jokowi yang dipelopori oleh warga miskin kota dan masyarakat adat ini adalah sebuah peringatan keras bagi presiden. Masyarakat ingin Presiden Jokowi merealisasikan janji Trisakti dan Nawacita yang sekarang telah tersandera daulat pasar.
Firdaus Cahyadi, Executive Director OneWorld-Indonesia
Ikuti tulisan menarik firdaus cahyadi lainnya di sini.
