Dari sepuluh Calon Ketua Umum Golkar, belum semuanya menyerahkan mahar satu Milyar yang telah ditentukan. Munaslub yang digelar beberapa hari lagi, memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mahar itu dimaksudkan sebagai 'tanggung renteng' atau urunan untuk mengatasi kebutuhan dana.

Di antara para calon Ketua Umum, ada yang terang-terangan menolak pembayaran mahar tersebut, misalnya Yasin Limpo. Tetapi ada juga yang beralasan menunggu keputusan KPK apakah mahar tersebut merupakan money politic. Jika termasuk dalam kategori tersebut, maka Calon Ketua Umum tidak perlu membayarnya.

Apakah mahar menjadi unsur penting dalam pemilihan Ketua Umum sebuah partai? Jawabnya adalah Ya. Adalah suatu kelaziman di dalam sebuah partai, terutama di Indonesia bahwa para Calon Ketua Umum,  suka tidak suka harus menyumbangkan sebagian uangnya untuk menyelenggarakan Munas yang memungkinkan dia sebagai calon terpilih.

Mengapa demikian? Pertama, karena para Calon Ketua Umum tersebut bertendensi untuk memenangkan pemilihan. Wajar jika mereka harus memberikan pengorbanan dahulu supaya meraih kemenangan. Kedua, sebagai indikasi bahwa dia layak menjadi Ketua Umum. Sebab salah satu tanggung jawab mengelola partai adalah dengan membiayai operasional partai. Jika mahar saja tidak mampu membayar, bagaimana kelak dia mampu menjalankan roda partai.

Karena itu mahar satu Milyar adalah hal yang biasa saja. Bahkan boleh dikatakan cukup murah. Biaya Munaslub yang berkisar di atas 40 juta tidak ditanggung sendiri. Padahal biasanya Calon Ketua Umum yang dominan, tak segan-segan membayar lebih besar atau bahkan seluruh pengeluaran dalam Munaslub. Murahnya biaya satu Milyar tersebut mungkin dikarenakan jumlah Calon Ketua Umum yang cukup banyak, dan ada sokongan dana dari kader lain.

Maka sungguh aneh dan menggelikan jika ada Calon Ketua Umum yang enggan membayar mahar. Bisa jadi apa yang diperlihatkan mereka hanya sandiwara belaka. Mereka tahu betul peraturan tak tertulis yang dijalankan setiap partai. Mereka sudah tahu bahwa ada resiko keuangan yang harus ditanggung sebagai Calon Ketua Umum.

Malah, persoalan mahar ini seakan sengaja dilebih-lebihkan. Entah untuk menarik perhatian masyarakat kepada partai berlambang beringin tersebut atau untuk memperlihatkan bahwa ada dinamika menjelang Munaslub. Bagaimana pun, diketahui bayar atau tidak, Munaslub akan tetap terselenggara demi masa depan partai peninggalan Orde Baru itu.

Ikuti tulisan menarik muthiah alhasany lainnya di sini.