x

Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan. TEMPO/Aditia Noviansyah

Iklan

Budi Hatees

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Dilema Presiden Memilih Kapolri

Jika Presiden Joko Widodo memilih Budi Gunawan sebagai Kapolri, maka masa jabatannya tidak akan sampai setahun.

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Kapolri Badrodin Haiti akan memasuki masa pensiun pada 24 Juli 2016.  Presiden Joko Widodo harus memilih siapa dari para perwira tinggi Polri yang akan menjadi penggantinya.  Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sudah mengajukan beberapa nama. Komjend Pol Budi Gunawan, yang juga Wakil Kapolri, masuk dalam bursa calon Kapolri.

            Banyak kalangan memperkirakan peluang Budi Gunawan sangat besar untuk menjadi Kapolri.  Sebagian wakil rakyat di DPR RI  mendukung, karena Budi Gunawan pernah lulus uji kelayakan dan kepantasan di DPR RI sebagai calon Kapolri.

            Tapi Budi Gunawan yang lahir tahun 1959, kini sudah 57 tahun. Sedangkan usia pensiun Kapolri sesuai Pasal 30 Ayat 2 UU No.2 Tahun 2000 tentang  Kepolisian Republik Indonesia (Polri) hanya sampai 58 tahun. Jika Presiden Joko Widodo memilih Budi Gunawan sebagai Kapolri, maka masa jabatannya tidak akan sampai setahun.

            Sejarah akan mencatat Budi Gunawan sebagai Kapolri dengan masa menjabatannya sangat singkat.  Dalam kurun waktu hanya beberapa bulan, Budi Gunawan harus melakukan percepatan guna mengatasi banyak persoalan di lingkungan Polri. Utamanya persolan manajemen sumber daya manusia (SDM) Polri, yang belum mampu memotivasi para anggoita Korps Bhayangkara untuk bekerja profesional.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

            Persoalan sistem manajemen SDM itu sudah berkarat di Polri. Persoalan itu menjadi penghambat terwujudnya amanat reformasi Polri. Beberapa kali pergantian Kapolri tetap tidak mampu mencarikan solusinya.  Konon lagi seorang Kapolri yang hanya punya waktu beberapa bulan.

            Kendala usia akan menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo untuk memilih Budi Gunawan sebagai Kapolri. Jika tetap memaksakan, energi Jokowi akan tersita untuk urusan mencari calon Kapolri baru. Dalam kurun waktu yang singkat, Budi Gunawan akan pensiun.  Begitu masa pensiun Budi Gunawan sudah dekat, Jokowi harus mengeluarkan energi lagi untuk mencari penggantinya Kapolri.

            Urusan seorang Presiden bukan hanya mencari dan melantik Kapolri. Masih banyak persoalan lain yang lebih krusial. Sebab itu, energi yang akan tersita untuk mencari calon Kapolri, sebaiknya dimaksimalkan. Makanya, Jokowi akan lebih memilih calon Kapolri yang masa tugasnya masih panjang.

            Jika pilihan ini ditempuh Presiden Jokowi, resikonya akan menyebabkan ada angkatan Akpol yang jadi korban. Para junior Budi Gunawan yang angkatan 1983, akan naik jadi Kapolri. Sudah tentu situasinya akan runyam, karena sulit membayangkan seorang junior di lingkungan Mabes Polri menjadi Kapolri, sementara Wakil Kapolri berasal dari angkatan seniornya.

Hal lain yang akan jadi pertimbangan Presiden Jokowi tentu saja kepentingan partai politik.  Sejumlah partai politik memberikan dukungan pada sosok Budi Gunawan sebagai Kapolri baru. Bahkan, sosok Budi Gunawan sendiri sangat dekat dengan PDI Perjuangan, partainya Jokowi.

            Mantan ajudan Megawati Soekarnuputri saat menjadi Presiden RI ini, sangat diharapkan menjadi Kapolri. Daya tawar Budi Gunawan di hadapan Megawati Soekarnoputri sangattinggi, dan Megawati sendiri sudah memberi isyarat kepada Jokowi agar melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri.

            Kita masih ingat saat Jokowi mengusulkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Pengusulan itu kuat dipengaruhi kehendak Megawati Soekarnoputri selaku pimpinan PDI Perjuangan. Padahal, saat itu sudah santer bahwa Budi Gunawan akan dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

            Kita bisa membayangkan situasi dilema yang dihadapi Jokowi terkait penentuan Kapolri pengganti Badrodin Haiti. Tapi, Jokowi bukan tidak pernah tersudut terkait penentuan Kapolri, dan Jokowi tetap bisa keluar dari sekian banyak tekanan yang mengarah pada dirinya.

            Masih kuat dalam ingatan ketika Jokowi tiba-tiba menghapus Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, mengajukan nama Badrodin Haiti yang saat itu menjabat pelaksana tugas Kapolri.  Jokowi bergeming meskipun DPR RI memprotes keputusan itu, dan meminta Jokowi menunggu keputusan sidang praperadilan yang diajukan Budi Gunawan.  Tapi Jokowi tidak goyah, lalu melantik Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Jokowi tetap dengan keputusannya meskipun Budi Gunawan kemudian dinyatakan menang dalam gugatan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK.

            Melihat sepak terjang Jokowi yang selalu punya keputusan jelas dan tetap,  bisa dibayangkan Presiden akan mengatasi dilema yang kini menderanya. Karena sosok Budi Gunawan terlalu sering membuat Jokowi terpojok, bisa dibilang kali ini Jokowi tidak akan mau terpojok lagi seperti ketika publik meragukan keputusannya memilih calon Kapolri yang diduga terlibat sejumlah kasus kriminal.

            Taruhlah Jokowi tidak akan memilih Budi Gunawan dengan berbagai pertimbangan. Lantas, sosok seperti apa yang akan dipilih Jokowi untuk menjadi Kapolri? Pada tataran inilah peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang kini menjadi representasi pemerintah, akan diberi peran besar untuk meneliti para perwira tinggi Polri yang layak jadi Kapolri. Penelitian yang lebih konprehensif ini akan mengkaji banyak aspek, termasuk kemungkinan seperti ada atau tidak “barisan sakit harti” di tubuh Polri seandainya para junior yang dipilih jadi kapolri?

Satu per satu nama yang telah diajukan Kompolnas akan dikaji ulang. Banyak pertimbangan yang harus dilakukan. Pasalnya, tidak mudah mendapatkan figur ideal di Polri untuk menjadi Kapolri. Tak gampang mendapatkan perwira dengan integritas, kapabilitas, dan sifat kepemimpinan seperti diharapkan banyak pihak.

Negeri kita hanya sekali pernah melahirkan Hoegeng yang jujur. Setelah Hoegeng, negeri kita hampir tak pernah punya sosok polisi yang layak dibanggakan. Padahal, publik mengharapkan pemimpin Polri yang terpilih adalah sosok yang senantiasa berorientasi pada kesetaraan, kesamaan hak, tak arogan, tak diskriminatif, tak represif, dan profesional.

            Nilai-nilai kebajikan pemimpin bisa mengalir ke bawah. Sikap simpatik yang ditunjukkan pimpinan Polri dan jajaran kepolisian akan mampu membuat masyarakat ikut berpartisipasi menjaga situasi kamtibmas. Sebaliknya, sikap arogan dan represif akan membuat masyarakat antipati.

            Semua tergantung pada Presiden Jokowi.*

 

Oleh Budi Hatees

Pengamat masalah kepolisian dan pemolisian, bekerja pada Matakata Institute

Ikuti tulisan menarik Budi Hatees lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Terpopuler