x

Iklan

Kamaruddin Azis

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

ARB: Kuncinya Komunikasi dan Trust

Adalah refleksi seorang pejabat di Pemerintah Kota Makassar saat terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir selama 4 tahun terakhir.

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

PIU atau unit pelaksana proyek pemberdayaan masyarakat pesisir—CCDP Kota Makassar mendapat pujian dari Kantor Pengelola Proyek Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pujian ini buah penilaian tim Joint Review Mission dari lembaga pembiayaan bonafid internasional, the International Fund for Agricultural Development sebagai penyokong proyek berdurasi lima tahun ini.

Sebagai cabang struktur sekaligus perpanjangan tangan PMO, PIU Makassar tampil menawarkan inspirasi sekaligus barometer dalam upaya mengakselerasi pencapaian hakikat dan tujuan proyek di wilayah-wilayah pesisir yang mempunyai potensi namun belum dimanfaatkan secara efektif.

Apa latar hingga PIU Makassar dapat menjalankan pengelolaan proyek secara efektif dan membanggakan tersebut dapat disimak dari hasil wawancara Kamaruddin Azis (anggota tim Knowledge Management PMO) dengan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar,  Abdul Rahman Bando, SP, M.Si (ARB) yang sekaligus sebagai ketua PIU makassar, berikut ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

(Keterangan foto: ARB tengah, bersama Adi P. Pasaribu dari PMO dan tim pembelajar kantor IFAD Roma dan Brazil saat berkunjung ke Makassar, minggu ini)

***

Selamat Pak Kadis atas ragam apresiasi pada kinerja PIU Kota Makassar. Apa kiat PIU mengelola proyek hingga bisa sekreatif ini?

Bukan saya sajalah, ini karena semua komponen pelaksana program yang terdiri dari  konsultan, PIU, Tenaga Pendamping Lapangan, tim koordinasi, dan kelompok kerja kelurahan, senantiasa menjaga kekompakan serta saling membuka diri untuk menerima masukan. Kita semua responsif dan aktif mengkomunikasikan tujuan proyek ke kelompok.  Komunikasi dan trust, saya kira itu kunci utamanya. Kita ini sama saja dengan kabupaten/kota lain, perlakuan pun sama dari PMO, memang dari sisi budget agak besar, namun  lebih banyak samanya. Disamping itu  komitmen bapak Walikota untuk kesuksesan program ini sangat luar biasa terbukti dengan tingginya  alokasi anggaran penunjang pelaksanan program di kota makassar .

Dengan trust, kami berprinsip untuk saling percaya, semua yang terlibat akhirnya punya kepercayaan diri, tidak setengah-tengah, kita berikan tanggung jawab dan kewenangan. Itulah yang melahirkan kepercayaan diri. Mulai dari ketua PIU, anggota tim hingga dapat menjangkau 15 kelurahan yang kita harus kontrol. Dengan demikian, semua berjalan dengan sendirinya. Intensif.

"Abdul Rahman Bando adalah pria kelahiran Enrekang, tepatnya pada 10 Februari 1970. Sebelum menjadi Kadis KP3 di Kota Makassar pernah menjadi pegawai dan pejabat di BKKBN Kabupaten Enrekang—kurang lebih 300 km ke utara Makassar. Dia mendapat promosi pindah ke Kota Makassar pada  kantor keluarga berencana, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB dan Ketahanan Pangan, terakhir saat ini menjabat kepala Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Peternakan sejak tahun 2013 sampai sekarang."

Apa pembelajaran penting selama 4 tahun mengawal pelaksanaan proyek ini?

Jadi, prinsip kerja yang saya maksudkan ini juga telah saya terapkan di kantor-kantor sebelum saya gabung di DKP3 ini. Saya masuk di Dinas pada bulan Juni 2013 dan melanjutkan perjuangan dari Kadis sebelumnya.

Setelah proyek ini ada, saya dalami dan pelajari.  Saya kira yang berbeda dengan proyek lain adalah, proyek ini fokus pada perbaikan proses identifikasi, verifikasi, penentuan kelompok lalu diikuti dengan kelengkapan admistrasi/dokumen, SK, penyusunan struktur pengelola kelompok lalu dilakukan pelatihan-pelatihan baik pelaksana program maupun penerima bantuan (Kelompok).

Kita mengisi wawasan peserta dengan penjelasan tujuan program, sistematika pelaksanaannya, bahkan mengarahkan peserta untuk melihat kelompok pemberdayaan masyarakat yang sudah berjalan atau studi banding lalu kita kucurkan anggarannya.

Yang kedua, yang saya anggap perlu di-kloning adalah spirit pemberdayan masyarakat yang berciri perencanaan parsipatif. Ini dijabarkan dengan pembentukan kelompok sesuai dengan potensi lokalnya, misalnya abon. Abon ini betul-betul sesuai dengan potensi setempat, kita dorong agar warga atau kelompoklah yang memutuskan usaha apa yang akan dikembangkan Tidak diintervensi. Merekalah yang merumuskan dan menentukan sarana prasarana apa yang dibutuhkan dalam kegiatan melalui proposal dan dibiayai oleh CCDP-IFAD.

Jadi peran kami hanya mendampingi,  mengontrol dan mengawasi sesuai proposal, sesuai jumlah anggaran, jadi bentul-betul dimanfaatkan. Tentang peran tenaga pendamping kelurahan kami memandang TPD sebagai perpanjangan tangan, mata dan telinga PIU. Saya kira itu juga poinnya.

Yang ketiga, program ini tidak berhenti ketika bantuan sampai di kelompok, tidak seperti instansi lain yang mungkin saja berhenti ketika bantuan telah sampai. Kalau CCDP-IFAD tidak, kita asistensi dan dampingi terus menerus.

Cara menjamin keberlanjutannya?

Karena harus didampingi jadi kita mendorong terbangunnya jejaring dan penguatan kelembagaan termasuk berkoperasi. Kami fasilitasi MoU antara kelompok-kelompok dampingan dengan koperasi Fatimah Azzahrah, CV. eltisya, Toko oleh oleh, minimarket dan lain lain. Selama ini terkait produk perikanan atau pasca panen kita sering kalah di packaging-nya.

Selama ini, kita  di Indonesia bagian Timur belum ada packaging yang modern dan efisien, meski kita punya home industry namun masih memesan kemasan ke Jawa dengan sistim minimum order. Ketika dibutuhkan banyak produk di minimarket atau swalayan namun jumlah lembaran packaging masih sangat terbatas, sedangkan modal setiap rumah tangga juga sangat terbatas.

Nah, sekarang, kita di Makassar sudah punya Rumah Kemasan atas fasilitasi PIU, kita ikat kontrak dengan pengusaha profesional, ada Pak Askari melalui perusahaan CV.Eltiza. Pak Askari ini adalah spesialis packaging dan pemasaran, saya kira ini bisa membantu mendongrak petumbuhan dan berkompetisi di pasar, apalagi kita sudah fasilitasi kelompok-kelompok dampingan CCDP IFAD ini dengan pengurusan izin usaha PIRT, sertifikat halal dari MUI, meski belum semua namun telah menjadi legitimasi untuk masuk ke pasar seperti mini market.

Saya berkeyakinan bawa progam CCDP ini telah membangun dan melahirkan masyarakat yang bisa mandiri karena ini murni berbasis potensi lokasi.

Perlu diketahui bahwa kami sangat tegas, kami tidak akan merestui pembentukan kelompok jika tak mampu menunjukkan potensi lokal  di kelurahannya, misal, ikan kering apakah ada bahan bakuya, begitu juga dengan usaha pengolahan lainnya seperti abon ikan, Nuget ikan, bakso ikan dll. Untuk ini kita turun verifikasi.

Bagi saya, ini memang program yang harus dipertahankan walaupun akan berakhir namun kita perlu tiru, perlu replikasi.  Saya pernah usulkan ke PMO pada saat ada misi JRM Roma, bahwa ini perlu direplikasi, baik ke daerah lain maupun untuk instansi dan kelembagaan lain, pelaku pasar termasuk koperasi.

Terkait pengelolaan potensi pesisir Makassar, apa yang telah dilakukan?

Sebagi contoh untuk sektor wisata bahari, kita mendorong  pengembangan Eko-mina Wisata Bahari. Dengan memanfaatkan potensi keindahan aliran Sungai Tallo, delta Lakkang, hutan mangrove di pesisir utara Makassar, serta keindahan  Anjungan Pantai Losari, kecantikan pulau- pulau serta keindahan hutan bawah laut/terumbu karang.  Kita kembangkan ini dan ternyata ini relevan dengan konsep pembagunan kota Makassar 2014-2019.

Pemkot Makassar dalam hal ini Pak Danny telah meletakkan dasar-dasar konsep pembangunan di tahun 2015 dan tahun infrastruktur pada tahun 2016 ini, Tahun 2017 dicanangkan oleh Bapak walikota sebagai tahun pariwisata namun Alhamdulilah dinas KP3 telah memulainya  tahun 2015 melalui CCDP IFAD. Kita bentuk kelompok pengelolaan Eko-mina wisata bahari, Kelompok pengelola sumberdaya di Lakkang, Bira, Untia, Parangloe.

Ada pula floating market di depan Anjungan Losari. Bahkan pak Gubernur (Sulsel) dan Walikota minta ini dikembangkan. Kita kemudian tambah, ada 16 kotak keramba jaring apung, ada outlet apung di samping restoran dan nanti akan ditempatkan produk-produk kelompok binaan kita.

Hal ini bisa kita koneksikan dengan bantuan di Pulau Samalona dimana ada keramba jaring apung modern dengan 36 kotak dan nanti akan ada tambahan 24 kotak. Jadi kita punya 60 kotak jaring apung akan ada di Pulau Samalona. Inilah konsep Eko Mina wisata Bahari. Perpaduan antara lingkungan,  budidaya ikan, keindahan alam laut dan pariwsata. Tidak saja itu, kami juga membuat perahu wisata.  Perahu didesain sedemikian rupa sehingga membuat pengunjung sangat senang serta fasilitas wisata lainnya yang menarik.

Misalnya, di Kelurahan Lakkang, ada kafe berjalan/kafe terapung, ada etalase produk dan sajian keindahan muara Sungai Tallo, ada minuman yang sesuai selera penumpang, misalnya kopi Toraja dan minuman khas lainnya. Memang belum berjalan penuh namun  sudah ada dan perlahan berjalan sambil melakukan penyempurnaan.

Di Lakkang kita sudah mulai dengan satu unit perahu wisata, dua unit perahu katamaran bahkan tim evaluasi IFAD Roma sudah lihat itu. Konsepnya seperti yang ada di Singapura, sekitar Sentosa itu, beli tiket satu kali dan boleh singgah di mana saja yang pengunjung mau dan tidak bayar lagi ketika mau lanjutkan perjalanan  Kita mau seperti itu konsepnya. Saat ini kita mulai membuat pos-pos wisata di sepanjang aliran Sungai Tallo dan ketika orang mau mancing boleh mampir.

Untuk merealisasikan itu, kami  perlu sinergi dengan pihak lain. Kami telah bertemu dengan beberapa pihak seperti Dinas Pariwisata, Lurah Lakkang, Bappeda, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Pemerintah kecamatan. Kami datang ke kantor mereka.

Tentang pengelolaan sumberdaya pesisir laut dan aktivitas terkait lainnya seperti di atas itu, CCDP-IFAD ada di dalamnya.

Terkait CCDP, apa gambaran dampak pada masyarakat miskin kota?

Jumlah masyarakat miskin di Makassar tidak terlalu banyak namun mereka dominan di pesisir dan pulau, dan saya pastikan bahwa program IFAD telah menjangkau masyarakat miskin itu meski belum semuanya, tetapi CCDF IFAD telah menjawab harapan mereka.

Kemajuannya pun sudah nampak, dari tidak ada pendapatan di pesisir, dari nongkrong di rumah saja, sekarang sudah ada pendapatan dan telah bertambah baik nelayan maupun wanita wanita pesisir atau istri nelayan. .

Coba lihat itu Kelompok di Tanjung Merdeka (Mangga Tiga), ketuanya ibu Ratna yang telah bekerja dengan serius dan telah mendatangkan manfaat ekonomi bagi keluarga anggota. Nanti bapak bisa datang ke sana, tanyakan. Dulu, ibu Ratna itu, kalau dibilang pengangguran sih tidak, tapi tidak ada pendapatan income, sekarang omzetnya sudah 30 jutaan perbulan.

Mereka memproduksi abon ikan lele/ ikan gabus, nugget, bakso ikan, kerupuk rumput laut dan alhamdulillah, pada event muktamar Muhamadiyah se-Indonesia, dialah yang menyuplai kebutuhan abon ikan untuk peserta muktamar. Ibu Ratna dan kelompoknya masuk dan diterima produknya, alhamdulillah malahan permintaan lebih besar dibanding kemampuan produksi. Ini yang luar biasa.

Bukan hanya itu, di Pulau Barrang Caddi, ada kelompok abon ikan tenggiri dan menyuplai jemaah haji. Ini contoh konkret dampaknya, dari yang tidak pernah punya harapan berusaha seperti ini kemudia ada harapan hidupnya, coba lihat Kelompok Mawar yang diketuai Ibu Nurhayati di Barrang Caddi itu.

Ada kisah menarik lainnya?

Tentang pengelolaan sumberdaya pesisir, mangrove dan terumbu karang, kita telah tunjukkan di Untia dan pulau-pulau di sekitar Makassar.

Saya ingin memberi contoh, di Kampung nelayan Kelurahan Untia, kita pertama ke sana tahun 2013, ada mangrove namun perlu diperluas, banyak warga pesisir yang menebang mangrove untuk dijadikan kayu bakar,kita gunakan dana  APBD namun sangat minim untuk  menyiapkan 7-10 ribu bibit mangrove. Setelah kita bentuk kelompok konservasi atau pengelola sumberdaya alam di CCDP-IFAD, kami yakinkan warga untuk memaknai mengapa perlu menjaga mangrove (dan terumbu karang).

Saya tanya mereka waktu itu. Jika esok ada gelombang besar yang datang, siapa punya rumah yang kena? Kalau angin kencang datang rumah siapa yang kena? Pohon yang ada saat ini ada yang 15 meter tingginya, untuk sampai seperti ini butuh 15 sampai 20 tahun, tetapi kalau mau menebang hanya butuh waktu 15 menit.

Coba bayangkan bapak-bapak, pohon mangrove ternyata kita butuh 10-15 tahun untuk bisa setinggi ini, betapa sulitnya memelihara. Demikian pula terumbu karang. Ini jangan semudah itu kita babat dan bom. Hasil nyata dari upaya penyuluhan konservasi itu adalah PIU/Dinas diundang untuk menanam pohon yang bibirnya merupakan  hasil swadaya anggota kelompok dan masyarakat dalam kawasan. 

Saya bilang ke mereka, bapak ibu harus ikut bertanggung jawab  pada ekosistem ini. Kalau hancur, orang luar akan memberi ucapan duka, musibah ditanggung oleh bapak ibu. Akan mucul kengerian.

Jadi saya bilang ke mereka jangan menebangi pohon mangrove dan mereka taat. Mereka kini adalah polisinya Dinas. Untuk aktivitas pemboman ikan, kita punya Daeng Jala yang selalu menjaga perairan sekitar Pulau Lanjukang dan Langkai namun ini membutuhkan banyak mitra, pendukung, kita butuh integritas dalam menjaga lingkungan laut.

Ada informasi lain?

Ada pulau Ibu Nuraini yang selama kita libatkan untuk membagikan pengetahuan dan pengalamannya. Dia sudah berhasil membina kelompok-kelompok dampingan kita (CCDP) dan terhubung dengan Koperasi Fatimah Azzahrah.

Sejak 2014, Nuraini dan Koperasinya berhasil meraih juara satu Nasional yang disebut Basca Caraka, juara yang mengantarkan Walikota kami menerima penghargaan tersebut di Jakarta.

Sejarah ibu Nuraini ini dimulai dari bantuan 5 juta dari Dinas, CCDP belum masuk waktu itu, dan setelah berhasil Ibu Nuraini bermitra dengan PIU dan mulai menjadi pemateri untuk pemrosesan produk perikanan dan pengembangan koperasi. Ini menarik sebab ada anggota kelompok yang telah menjadi pengusaha kecil dan telah keluar dari persoalan. Income anggota kelompok perempuan telah datang dari hasil tetes keringat sendiri, bukan oleh suami saja.

Oh iya, manfaat Pondok Informasi yang kita bangun pun sangat besar juga, saya lihat salah satu kesuksesan adalah peran kelurahan sehingga memotivasi kelompok-kelompok seperti di Lakkang dan Untia. Beberapa pondok informasi digunakan untuk pertemuan-pertemuan kelurahan.

Agak makro, apa yang harus dibenahi ke depan untuk pesisir dan laut kita?

Kita perlu membenahi empat hal di pesisir dan pulau-pulau. Kita ada persoalan pada sarana air bersih yang terbatas, listrik, komunikasi dan insfrastruktur. Maksudnya begini,  Kita ini banyak perahu 3 GT ke bawah, jadi kalau hanya bawa ikan 60 kilogram misalnya dari Pulau Lanjukang ke dermaga TPI di Makassar, bayangkanlah biaya transportasinya yang tinggi.

Demikian pula listrik, di pulau-pulau kita di Makassar, listrik belum berfungsi maksimal, kadang nyala kadang padam, ini kan parah. Ini bisa berdampak pada anak-anak kita, pada pendidikan dan lain sebagainya. Sarana prasarana komunikasi pun demikian.

Kalau tidak ada infrastruktur pendukung listrik, air bersih dan komunikasi ya repot juga bagaimana bisa menjalankan usaha pengolahan sumberdaya alam kalau air bersih dan listrik tidak ada . Ini bisa berlaku di makro Indonesia termasuk pulau-pulau kecil sekitar Makassar.

 

Makassar, 19/07/2016

Ikuti tulisan menarik Kamaruddin Azis lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Terkini

Terpopuler