Melihat antusiasme netizen beberapa hari ini untuk mengoreksi konsep FDS (Full Day School) oleh Mendikbud yang baru membuat saya berpikir berapa banyak suatu kebijakan publik dibuat dengan berorientasi langsung kepada obyek yang dituju di Indonesia. Meskipun pada akhirnya ide ini dihentikan juga. Seringkali, para aktor pemerintah yang memiliki kuasa langsung untuk mencetuskan ide hingga implementasinya hanya membayangkan ilusi tentang keberhasilan atau kegagalan, baik atau tidak baik terhadap sasaran yang dituju.
Kebiasaan berulang menjadikan masyarakat hanya sebagai objek dan bukan subyek dalam satu kebijakan publik justru menjadikan kebijakan tersebut sangat berjarak dengan realitas aslinya. Maka, tak heran apabila banyak sekali implementasi kebijakan hanya menjadi aplikasi prosedural berkas-berkas semata tanpa memberikan kontribusi fungsional yang nyata.
Ditambah, kita sudah paham sekali bahwa salah satu kekurangan utama dari pengambilan keputusan yang bersifat Top-Down adalah keluasan cakupan makronya. Tidak semua masalah bersifat homogen yang seakan-akan bisa diselesaikan menggunakan satu solusi makro. Begitu pula dalam dunia pendidikan.
Mendikbud mencetuskan ide bahwa program sekolah sehari penuh akan menjadi terobosan untuk menyelesaikan banyak hal terkait murid dengan banyak asumsi. Pertama, murid-murid akan menjadi lebih berkarakter karena akan ada penambahan jam di sekolah hingga benar-benar sore hari. Didalamnya digambarkan akan ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang entah mengasyikkan atau dirasa lebih bermanfaat. Asumsinya dengan segala tambahan aktivitas tersebut murid akan menjadi lebih bisa teratur, terawasi dan terhindar dari tindakan-tindakan amoral. Kedua, justru dengan sekolah hingga sore hari maka otomatis orang tua yang bekerja bisa menjemput anaknya dan pulang bersama. Asumsinya, interaksi orang tua dengan anak justru akan semakin meningkat dan aman.
Intinya, semua akan menjadi aman dan terkendali. Lalu, munculah ragam komentar khalayak publik berargumen pro dan kontra tentang ide ini, khususnya orang tua dan guru.
Hanya, bila kita lihat secara lebih jeli, tidak kah ada yang aneh dari ide yang dirasa cemerlang di benak Mendikbud tersebut?
Pada titik ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa satu kebijakan publik tidak lagi menjadi penting dibicarakan tingkat estimasi keberhasilan atau kegagalannya, baik atau buruknya, bagus atau tidaknya tetapi apakah kebijakan itu berangkat dan juga sekaligus melibatkan sasaran yang dituju. Dalam program sekolah sehari penuh, siapa lagi kalau bukan para murid?
Ya, Murid. Pada akhirnya toh ide itu akan diimplementasikan kepada murid. Bila memang benar kebijakan ini diperuntukkan demi “kebaikan” para murid, maka pertanyaan kritis yang bisa diajukan langsung kepada Mendikbud selaku pencetus ide yakni pernahkah Mendikbud bertanya, berdiskusi bahkan mengkonfrontasikan ide “sekolah sehari penuh” dengan para murid di sekolah? Lalu, pertanyaan telak selanjutnya adalah pernahkah beliau pernah bertanya, “Apakah ide yang saya ajukan ini adalah hal yang dibutuhkan oleh kalian di sekolah?” kepada murid-murid.
Agak mustahil bagi saya untuk menalar bagaimana satu kebijakan pendidikan ditujukan secara spesifik kepada murid tanpa melibatkan murid itu sendiri. Tidak ada yang salah bila kita ingin menghargai hak Mendikbud sebagai pemangku kebijakan untuk mencetuskan idenya. Namun, sekali lagi, murid bukanlah obyek melainkan subyek. Murid adalah aktor aktif di sekolah yang dapat diajak untuk terlibat dalam perumusan kebijakan pendidikan.
Bayangkanlah apabila murid-murid dapat terlibat dalam sistem pendidikan nasional Indonesia memberikan suaranya dari mulai kegelisahan hingga ide terliarnya. Sayang, hingga detik ini masih belum tercipta ruang komunikasi publik yang dapat menampung aspirasi dari para murid, bahkan Sekolah atau di ruang-ruang kelas. Alhasil, murid hanya menjadi kelompok kelas dua yang harus menanggung setiap kebijakan dari pemerintah yang barangkali mereka sukai atau tidak disukai sama sekali.
Bila Mendikbud dan segala jajaran profesional dibawahnya mau turun langsung ke ruang-ruang kelas, ikut duduk belajar bersama murid-murid di bangku yang sama, bercengkrama bersama guru-guru di ruang guru, tentu aktivitas tersebut akan memberinya pengalaman sekaligus perspektif berbeda secara lebih jitu ketika merumuskan satu kebijakan. Minimal ia memiliki dasar yang kuat ketika harus menjelaskan kepada publik tentang ide-idenya.
Mungkin bisa diawali dengan sebuah pertanyaan, “Sebagai murid, apa yang benar-benar kalian butuhkan di sekolah? Dan apa yang saya bisa perbuat untuk kalian?”.
Ikuti tulisan menarik Luthfi Ersa Fadillah lainnya di sini.
