x

Iklan

Kamaruddin Azis

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Walikota Solo Dulu, Tantangan Presiden Kini

Tentang perbandingan praktik pengelolaan isu pembangunan di Solo dan situasi Pemerintahan nasional saat ini di bawah kendali Bapak Presiden Joko Widodo

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Sore ini (17/9) saya menonton lagi video inspiratif dari mantan Walikota Solo ini. Seingatku sudah 5 kali. Sekali di Jakarta, 4 kali di Wakatobi pada pelatihan penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara untuk kolaborasi pembangunan daerah berbasis lokal.

Pada video Youtube yang dirilis tanggal 18 Jul 2012 itu, Jokowi berbagi cerita tentang reformasi birokrasi dan pencapaian pemerintah kota Solo kala masa kepemimpinannya. Presentasi disampaikan dalam acara Indonesian Young Changemaker Summit (IYCS) di Gedung Merdeka, Bandung.  Setelah menonton tayangan berdurasi 36 menit itu, ada tiga kesimpulan utama yang bisa dituliskan.

Rekaman itu bercerita kronologi penentangan ke Walikota atas gagasan relokasi pedagang dan pasar, perubahan penampilan Pamong Praja dengan mengganti seragam dengan kostum tradisional hingga ajakan untuk membiasakan bersitatap dengan warga dan melayaninya tanpa sekat.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Banyak demo, karena pintu gerbang tutup terus,” kurang lebih begitu alasan sang mantan Walikota.

***

Berdasarkan alur itu, ada tiga kesimpulan yang bisa diambil. Pertama, menawarkan perubahan melalui praktik pembangunan tidak akan pernah mudah, selalu ada diskursus, selalu ada penolakan, selalu ada demonstrasi pada gagasan baru dan tak biasa.  

Kedua, Butuh waktu relatif lama untuk mengantar warga atau publik pada kesadaran baru mengambil inisiatif berubah.

Ketiga, tantangan perubahan lebih mudah dibaca oleh pihak luar ketimbang masyarakat (Solo). Pada pemaknaan ini, Walikota adalah pihak luar, Pemerintah adalah pihak luar. Di sini berlaku relasi tiga vektor, Pemerintah, warga dan sektor swasta dimana wargalah yang seharusnya menjadi ‘Raja’ atas wilayahnya. Raja yang melayani dan dilayani.

Apa yang ditempuh oleh Jokowi di Solo kala itu seperti dimunculkan di rekaman presentasi itu adalah membangun komunikasi yang intens dengan warga, menjadikan warga pembicara, Walikota sebagai bagian dari sekelompok pendengar.

“Apa yang diprotes? Konsepmu apa?” begitu ingatan Joko Widodo terkait pertemuannya dengan para demonstran. Simpulannya demonstran tak punya konsep, tak punya rencana, tak punya ide. Yang ada penolakan atas gagasan pihak luar. Di sini terang benderang pentingnya dialog dan saling mengisi sebagaimana paparan di video tersebut.

Meski tak disebutkan secara persis, butuh berapa kali pertemuan sehingga warga setuju direlokasi, namun implisit bahwa saat warga bicara, maka pada saat itu Walikota sebagai pemilik gagasan teknokratis (top down) dengan perlahan menyampaikan kehendaknya. Warga juga mulai membahasakan kehendak dan kemampuannya.

Dalam praksis pemberdayaan, Walikota memilih membangun pertemanan ketimbang memaksakan gagasan. Tidak ada main kayu, main pentung apalagi langsung main gusur. Inilah kelebihan Jokowi saat itu.

Disebutkan, yang dilakukan sang Walikota dan jajarannya adalah mulai menghitung anggaran pembangunan Kota Solo, membaca kondisi umum yang melingkupi dunia usaha atau industri di Kota Solo dan perlahan mengidentifikasi jumlah pedagang, jumlah pengunjung pasar, jenis komoditas.

Pada saat yang sama juga mulai mengorganisasi kelompok-kelompok pedagang dan pihak terkait lainnya untuk memperkuat posisi dan daya tawar mereka.  Inilah yang disebut pemberdayaan itu, meski saat ini banyak orang salah kaprah tentang jargon kerja, kerja, kerja. Seakan-akan program pemberdayaan tak relevan lagi sebab orang lebih butuh infrastruktur ketimbang suprastruktur.

“Bagaimana kita bisa menolak program pemberdayaan sementara situasi selalu penuh dengan tantangan baru?” begitu kritik aktivis LSM atas indikasi alergi Pemerintah pada kata pemberdayaan.

Di Solo, kala itu, SKPD bergerak, aparat kelurahan dan kecamatan bergerak simultan sehingga masuk tahun ketiga, fondasi untuk pembangunan infrastruktur ekonomi digelar. Pemerintahan di Kota Solo berhasil mereduksi resistensi menjadi kolaborasi dan kepercayaan rakyat melalui partisipasi mereka dalam menjaga aset dan investasi Pemerintah.  

Cerita di Solo di atas serupa dengan kiat Tri Rismaharini yang fenomenal itu. Risma menggerakkan RT/RW dalam mengelola kebersihan kanal atau sungai, misalnya.

Di Solo, Pemerintah menyiapkan sumberdaya uang, sarana prasarana, sementara pedagang, pengusaha diorganisasikan menjadi pengelola dan pengambil keputusan. Mereka menjadi bagian dari skema pembangunan kota karena telah diperkuat kapasitasnya sebagai stakeholder kunci, sebagai aktor sekaligus benefactor, pemberi dan penerima benefit.

Yang dilakukan Jokowi di video tersebut adalah menunjukkan keberhasilan membangun sarana prasarana pasar, jalan, saluran pembuangan di pasar, mengelola persampahan, hingga membatasi masuknya raksasa swalayan seperti Indo-Indo dan Mart-Mart itu.

Sampai di sini, kita bisa merasakan pemihakan Pemerintah Kota Solo waktu itu, yang piawai menerapkan gaya fasilitasi pembangunan daerah dengan mengadopsi pendekatan teknokratik dan partisipatoris secara bersamaan. Rasa percaya diri warga terangkat karena mereka didengarkan oleh Pemerintah Kota. Begitulah…

Mencari ruh Walikota di Kabinet Kini

Saat ini, kisah manis pengalaman Presiden Joko Widodo saat memimpin Solo itu seperti kisah lama yang takkan bisa terulang lagi. Setidaknya dengan membawa ruh atau sosok mantan Walikota itu untuk menerapkannya dalam menggerakkan ‘SKPD-SKPD’ Kabinet.

Di Solo, tiada yang mbalelo dan berjarak jauh dengan Walikota, sebab semua ‘Yes Boss!” dan bisa dilacak output hingga outcome-nya.  Tak ada silang sengketa, antara Menteri-Menteri hingga berujung resuffle, tidak ada si ‘Kadis’ A bilang ke reklamasi, Kadis lain bilang bilang konservasi. Di Pemerintahan Nasional saat ini, praktik ini seperti lumrah saja, di Solo, nyaris tanpa suara gaduh birokrasi, sepi dari diskursus dan ‘rusuh pikir’ lintas Dinas.

Sebagai warga biasa, saya jadi bertanya-tanya tentang relevansi perencanaan pembangunan nasional dengan hakikat kebutuhan rakyat. Nampaknya ada tantangan internal yang maha dahsyat yang membelenggu aplikasi pengalaman mengelola unsur-unsur pembangunan seperti pengalaman di Solo itu.

Sungguhkah yang dikerjakan Pemerintah saat ini telah relevan dengan isu atau pokok persoalan yang dirasakan rakyat? Untuk siapa sesungguhnya Pemerintah bekerja jika kemudian yang adalah perampasan halus hak warga rentan di pesisir Jakarta yang kemudian direlokasi karena ada kepentingan yang lebih besar, investor dan pemilik modal besar?

Mengapa Pemerintah kesulitan membangun pertemanan dengan warga sebelum membangun infrastruktur atau sarana prasarana?  

Sunggukah Kementerian atau ‘SKPD’ pembantu mantan Walikota Solo (Presiden Jokowi kini) itu benar-benar sudi memberikan input secara totalitas atau sekadar bayang-bayang yang susah ditekuk atau diperintah merealisasikan agenda besar Nawacita?  Lebih senang berdiskursus ketimbang menawarkan meja dan kursi dialog, mengajak warga untuk duduk bersama?

Atau saat ini, Bapak Presiden Jokowi pada posisi sulit untuk duduk bersama dengan warga sebagai pemegang daulat atau pemilik pengetahuan atas lahan, kawasan, laut, teritori sosial ekonomi mereka? Tiga tahun ini nyaris berlalu tanpa bayangan kesuksesan seperti cerita di video Solo itu.

Sungguhkah esensi pembangunan yang mengharuskan bahwa perubahan yang dikehendaki itu harus direncanakan dengan baik telah sepenuhnya memperoleh dukungan ‘SKPD’ Menteri-Menterinya?  Atau jangan-jangan mantan Walikota Solo ini ibarat Raja yang hanya disanjung pembantu dan hulubalangnya tetapi mereka enggan ke medan perang sengkarut kemiskinan, ketidakberdayaan nelayan, petani, pengrajin itu?

Para pembantu yang masih harus digembleng bagaimana melaksanakan blusukan yang baik? yang menyiapkan telinga mendengar ketimbang mulut yang bawel dan cadas memekakkan telinga?

Jangan-jangan mereka, para ‘Kadis’ yang terkesan ‘sebagai stok partai politik’ itu lebih menomorsatukan investor ‘swasta banal’ ketimbang menempatkan rakyat sebagai klien utama Pemerintahan? Klien utama yang seperti di Solo nun lampau itu, justeru lebih didengar dan didekati dengan cinta, bukan dengan makian atau pentungan Polisi Pamong Praja?

Tebet, 17/9/2016

Ikuti tulisan menarik Kamaruddin Azis lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Terkini

Terpopuler