Presiden Jokowi rupanya benar-benar merealisasikan komitmennya untuk memajukan Papua. Provinsi dengan perkiraan jumlah penduduk 3,43 juta jiwa itu baru-baru ini diguyur dengan berbagai kebijakan langsung oleh Presiden. Terhitung sejak 18 Oktober 2016 seluruh penduduk pulau kepala burung itu akan menikmati harga BBM yang sama dengan penduduk Indonesia lainnya. Akibat “perintah” Presiden, BUMN migas Pertamina menyatakan siap rugi 800 miliar rupiah per tahun karena kebijakan ini.
Rakyat Papua memang sangat lama menderita karena harga-harga melangit sebagai dampak beratnya ongkos logistik. Tidak hanya Papua, daerah-daerah terluar lainnya juga mengalami hal yang sama seperti Kalimantan Utara (Kaltara) dan atau Maluku. Harga premium di Papua sebelum kebijakan satu harga mencapai 100 ribu rupiah per liter, di Kaltara mencapai 25 ribu rupiah per liter, sementara di Maluku 15 ribu rupiah per liter.
Andalan distribusi BBM ke Papua untuk 4 daerah tertentu memang hanya mengandalkan pesawat AT-802 dengan kapasitas 4.000 liter sekali angkut. Daerah tersebut adalah Puncak Jaya, Tolikara, Yalimo dan Memberamo Tengah. Dengan jumlah penduduk total sekitar 356 ribu jiwa praktis diperkirakan memerlukan BBM minimal 26 ribu kiloliter per tahun atau dibutuhkan 6.497 penerbangan AT-802 dengan total biaya distribusi sedikitnya 649,7 miliar rupiah per tahun. Kalkulasi Pertamina bahwa dibutuhkan biaya distribusi 800 miliar rupiah tampaknya make sense dan tidak berlebihan.
Tidak hanya kebijakan harga BBM, Presiden Jokowi juga meresmikan 6 proyek listrik dengan target pada tahun 2019 beroperasi. Proyek tersebut adalah PLTA Orya Genyem 2x10 mw, minihidro Parfi 2x1,25 mw, SUTT 70 kv Genyem-Waena Jayapura sepanjang 174,6 km, SUTT 70 kv Holte-kamp-Jayapura 43,4 km, GI Waena-Sentani dan Jayapura masing-masing 20 mva. Tambahan listrik baru pada 2019 minimal 22,5 mw di Papua dan ini cukup besar kendatipun sebetulnya belum cukup. Pada saat ini rasio elektrifikasi Papua masih 47,2 persen.
Presiden Jokowi memang memiliki “hutang” janji di Papua. Pada Mei 2015 Presiden Jokowi menjanjikan dana insfrastruktur Papua sebesar 6 triliun rupiah. Dana tersebut untuk alokasi proyek jembatan dan jalan 4,7 triliun rupiah, irigasi 600 miliar rupiah, sanitasi dan air minum 400 miliar rupiah dan perumahan 300 miliar rupiah. Janji itu disampaikan saat meresmikan jembatan layang Hamadi-Holtekamp di Jayapura bersamaan dengan komitmen proyek pembangunan jalan trans-Papua 3.985 kilometer yang diharapkan selesai 2019.
Kehadiran Negara
Posisi Papua sendiri berada pada persimpangan jalan yang selama ini terabaikan. Kehadiran negara masih samar-samar, sementara cengkeraman korporasi raksasa internasional Freeport demikian kuat mengakar. Jika penduduk Papua ditanyakan siapakah Indonesia, mereka tidak akan mampu menjelaskan sebaik menjawab jika ditanya siapakah Freeport.
Kontribusi Freeport pun cukup signifikan, sepanjang 2008-2014 mengalirkan dana wajib ke Jakarta sebanyak 8,87 miliar dollar AS dan bukan ke Papua. Terdiri dana untuk deviden 632 juta dollar AS, royalti 917 juta dollar AS dan dana untuk pajak atau non-pajak sebesar 7,322 miliar dollar AS. Inipun belum termasuk dengan dana deviden yang ditunggak Freeport sejak 2012 sampai sekarang. Berdasarkan laman Freeport tersebut kontribusi perusahaan asal Phoenix, Arizona tahun 2015 mencapai 368 juta dollar AS.
Dana Freeport ini tentu jauh lebih banyak dibandingkan janji Presiden Jokowi 6 triliun rupiah yang sampai tahun 2015 ditutup belum ditepati. Padahal itupun akan dipenuhi sampai dengan 2019, atau 3 tahun lagi sejak saat ini. Pada saat yang sama akumulasi kontribusi Freeport juga akan bertambah, dan kehadiran negara tetap samar-samar. Jadi Jokowi bertaruh menghadirkan negara dengan membenamkan 6 triliun rupiah, namun masih ada pertanyaan akankah cukup menjadi jaminan eksistensi Jakarta di Papua?
Betapapun, rencana digelontorkannya sejumlah besar dana APBNP tahun 2015 dan 2016 ke Papua sebetulnya juga menyimpan kecemasan publik. Pada tahun 2011, audit BPK merilis dugaan ada penyimpangan Dana Otonomi Khusus (DAK). Logikanya akumulasi DAK sejak 2002-2013 minimal sekitar 40 triliun rupiah, namun masalah mendasar penduduk Papua masih menjadi tanda tanya besar. Masih terdengar berita penduduk meninggal karena kelaparan dan gizi buruk. Padahal jumlah penduduk sekarang ini tidak melebihi 3,43 juta jiwa.
Pada tahun ini, keadaan Papua masih relatif sama dan kini Jakarta menjanjikan dana baru untuk alokasi yang sama dalam skup DAK. Tumpang tindih anggaran sementara belum selesainya masalah dugaan penyimpangan DAK pada tahun 2011 itu, tentu akan membawa potensi dan resiko yang tidak ringan bagi pemerintahan Jokowi.
Kesiapan Papua
Betapapun, groundbreaking sejumlah proyek dengan satuan triliun tentu berita bagus bagi Papua dan juga Indonesia secara keseluruhan. Masyarakat modern di belahan barat Indonesia yang relatif maju akan segera mengetahui apa resource Papua yang selama ini tidak terasa. Konon Papua kaya akan gas murah, namun langsung dikapalkan ke luar negeri, begitu pula dikatakan menghasilkan emas kualitas satu, juga tidak dirasakan masyarakat.
Yang dirasakan sedikit dari Papua adalah adanya pabrik smelter di Gresik. Jumlah konsentrat tembaga asal Freeport 1,2 juta ton per tahun yang dikirim ke Gresik itu, menjadi sumber penghidupan bagi karyawan pabrik pemurnian itu.
Namun rencana Jokowi dengan menargetkan proyek 6 triliun rupiah akan selesai 2019 juga menyimpan kepesimisan tinggi. Proyek infrastruktur sangat berkaitan erat dengan bahan baku utama semen, besi dan baja, padahal bahan tersebut adalah handicap utama Papua karena mahalnya logistik.
Harga satu zak semen ukuran 50 kilogram di Papua mencapai 900 ribu rupiah, karena semen disamakan dengan manusia yang menjadi penumpang pesawat. Harga besi dan baja pun juga sama tingginya. Di samping itu karena sangat sulitnya akses ke Papua, harga-harga lainnya juga terkerek naik. Harga makanan tiga kali lipat normal, sehingga ongkos tenaga kerja pun sangat mahal. Alhasil jika pemerintah menyiapkan 6 triliun rupiah di Papua, maka dapat diesktrapolasikan di Jawa sekitar 666 miliar rupiah. Dengan anggaran ini, perintah Jokowi untuk menyelesaikan proyek infrastruktur termasuk jalan trans Papua 3.985 kilometer sungguh tantangan mustahil.
Perlu dielaborasi dahulu kesiapan Papua dalam mendukung program kerja pemerintah baik faktor pendukung sampai dengan sumber daya manusia (SDM). Harus diundang terlebih dahulu sektor indutri perintis yakni pabrik baja dan semen atau minimal pabrik semen terlebih dahulu. Dengan semen yang dihasilkan maka akan bisa dibangun dermaga dan pelabuhan agar kapal-kapal besar bisa sandar di Papua. Kapal inilah yang akan mengangkut besi dan baja untuk kontruksi. Dengan logistik yang relatif baik maka harga-harga akan tertekan turun dan ekonomi akan bangkit.
Semoga Papua menjadi kian baik dengan berbagai kebijakan Presiden Jokowi.
*) Effnu Subiyanto, Senior Advisor CikalAFA Umbrella, Direktur Koridor, Memperoleh doktor ekonomi dari Unair
Ikuti tulisan menarik Effnu Subiyanto lainnya di sini.
