Senin, 26 Februari 2024 18:10 WIB

Pelanggaran Etika dan Noktah Hitam Demokrasi dalam Pemilu 2024

Pemilu 2024 kali ini yang harusnya menjadi momentum konsolidasi demokrasi, malah terjadi degradasi etika, moral dan hukum. Ini menunjukkan bahwa demokrasi kita sedang mengalami kemunduran.

Oleh: Dandy Sihotang Mahasiswa biasa

Kamis, 15 Februari 2024 10:26 WIB

Konsolidasi Demokrasi di Tengah Praktik Politik Kekerabatan dalam Pemilu 2024

Di Indonesia fenomena politik kekerabatan sudah ada sejak era Orde Baru. Pada massa itu kekerabatan digunakan sebagai dasar regenerasi politik sekaligus melanggengkan kekuasaan ikatan genealogis. Apakah kini muncul Neo Orde Baru?

Oleh: Agus Sutisna

Senin, 4 Desember 2023 12:10 WIB

Pemilu 2024; Sindrom Transisi dan Paradoks Demokratisasi

Perkembangan demokrasi dalam transisi perjalanan politik di berbagai negara tidaklah berlangsung dalam pola garis lurus. Ibarat sebuah rute perjalanan, kadang ia berliku bahkan kerap harus melewati jalan terjal yang membahayakan. Apakah demokrasi sedang di rute membahayakan tu?

Oleh: Agus Sutisna

Senin, 23 Oktober 2023 07:33 WIB

Fenomena Gibran: Manuver Keblinger dan Demokrasi Minus Kebajikan

Demokrasi yang harus dibangun dan ditumbuhkan oleh bangsa ini mestinya adalah demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan, integritas dan moralitas, serta etika dan keadaban. Bukan demokrasi yang memberi ruang bagi para penerabas jalan pintas, yang ditempuh dengan cara-cara meminggirkan segala jenis kebajikan (virtue) sambil menghempaskan dengan telak segala rambu dan kaidah kedalam tong sampah.

Oleh: yayan hidayat

Kamis, 18 Mei 2023 08:10 WIB

Mengakhiri Fase Konsolidasi Demokrasi

Pemilu 2024 menjadi arena paling strategis dalam sejarah penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Selain karena berbarengan dengan Pilkada, juga menjadi momentum politik untuk mengakhiri fase konsolidasi demokrasi. Banyak catatan tenang kemunduran demokrasi di negeri ini. Namun demokrasi di Indonesia menunjukkan fase di jalur ideal. Transisi demokrasi besar-besaran paska Orde Baru bisa diadaptasi dengan cepat. Tentu dengan menyisakan tantangan yang menjadi refleksi bagi perbaikan demokrasi.

Oleh: Janwan S R Tarigan (Penggembala Kerbau)

Rabu, 8 Juni 2022 12:46 WIB

Apakah Partai Politik Pilar Demokrasi?

Partai politik merupakan ‘kunci pembuka’ pintu demokrasi suatu Negara. Demokrasi harus dimulai dari internal organisasi partai politik. Jika internal Parpol tidak demokratis, bagaimana mungkin ia mampu menjawa demokrasi bernegara? Lagipula, wajah partai politik Indonesia kekinian identik dengan perebutan kekuasaan yang menghalalkan segala cara. Arti partai politik sebagai organisasi masyarakat yang memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, makin kabur.

Oleh: Janwan S R Tarigan (Penggembala Kerbau)

Rabu, 16 Maret 2022 12:56 WIB

Potret Keadaban Politik Kita Hari Ini

Tanpa keadaban politik kesejahteraan hanyalah fantasi, dibutuhkan kerja-kerja mulia membangun keadaban politik. Joseph Schumpeter pernah berucap: Ketika politik mengajarkan bahwa tugas politikus sesungguhnya melaksanakan kehendak rakyat, namun, yang terjadi mereka mementingkan dirinya sendiri. Ketamakan menyebabkan keadaban politik menjadi barang langka.

Oleh: Janwan S R Tarigan (Penggembala Kerbau)

Minggu, 13 Maret 2022 09:01 WIB

Segelintir Orang Kaya Kuasai Aset Nasional; Dimanakah Ekonomi Kerakyatan?

Keterkaitan antara ekonomi dan hukum tampak dalam aktivitas perekonomian yang membutuhkan ketentuan hukum. Tujuannya menciptakan keserasian, keadilan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Dinamika ekonomi pasar perlu diatur sebagai rujukan bersama antar pemangku kepentingan sebagai jaminan ketertiban, keamanan, dan keadilan. Tapi ketika 1 persen orang terkaya negeri ini menguasai 50 persen total aset nasional, dimakah keadilan ekonomi itu?

Oleh: Janwan S R Tarigan (Penggembala Kerbau)

Minggu, 6 Maret 2022 19:35 WIB

Kekurangan Penerimaan Keuangan Negara Jarang Disentuh Penegak Hukum

Fenomena kerugian Keuangan Negara telah menjadi korupsi gaya baru. Praktik itu hingga kini terus berlangsung tapi tidak ditindak sama layaknya kasus korupsi lain. Data BPK menunjukkan ketidakpatuhan pada aturan menyebabkan kerugian paling besar pada sektor kekurangan penerimaan, yakni 5,55 triliun dari total kerugian 8,37 triliun. Sektor penerimaan Negara paling rentan mengalami potensi kerugian.

Oleh: Janwan S R Tarigan (Penggembala Kerbau)

Sabtu, 5 Maret 2022 05:15 WIB

Dari Pungli ke Korpol

Membaca fenomena korupsi belakangan ini berbeda dengan kesaksian Bung Hatta puluhan tahun lalu. Sebenarnya perbedaannya tidak mencolok, hanya saja korupsi saat ini lebih kronik. Jika dulu paling banyak korupsi jenis Pungli dan tersentral di pusat pemerintahan, sekarang ini banyak terjadi korupsi paling berbahaya, yakni korupsi politik dan tersebar di semua sektor institusi negara.

Oleh: Janwan S R Tarigan (Penggembala Kerbau)

Selasa, 22 Februari 2022 12:02 WIB

Jalan Terjal Reformasi Birokrasi

Menyoal birokrasi tidak dapat dilepaskan dari anggaran publik yang membiayai penyelenggaraan birokrasi. Gemuknya struktur birokrasi yang minim manfaat membuat biaya operasional birokrasi mahal. Pemerintah juga harus bergegas melakukan perubahan sistem secara radikal. Reformasi birokrasi harus menyentuh akar persoalan, yakni aparat dan sistem korup.

Oleh: Janwan S R Tarigan (Penggembala Kerbau)

Kamis, 17 Februari 2022 12:34 WIB

Cuma Rp50 Juta? Korupsi Tetaplah Korupsi

Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Tidak ada toleransi bagi pelakunya. Pernyataan Jaksa Agung bahwa korupsi di bawah Rp50 juta dapat diselesaikan dengan pengembalian kerugian, memberi kelonggaran pada praktik pemalingan uang negara. Jaksa Agung tak bisa berkelit pernyataannya itu hanya imbauan. Lupakah ia akan sifat komando institusi? Semestinya ia ikut memperkuat pemberantasan korupsi, bukan malah kendor!

Oleh: Janwan S R Tarigan (Penggembala Kerbau)

Kamis, 20 Januari 2022 16:00 WIB

Dinastokrasi Memupuk Korupsi

Bung Hatta penah menyebut demokrasi sosial tidak cukup hanya berbicara kebebasan dan kesamaan dalam kehidupan politik, akan tetapi harus dipraktikkan dalam konteks perekonomian. Dengan demikian demokrasi akan berlangsung secara substansial. Tapi pemaknaan demokrasi hari ini mengalami pendangkalan. Demokrasi hanya dipandang sebatas pemilu, minim partisipasi. Kita juga menyaksikan fenomena politik dinasti, menjadikan demokrasi sebagai alat mempertahankan kekuasaan. Inilah Dinastokrasi.

Oleh: Janwan S R Tarigan (Penggembala Kerbau)

Rabu, 19 Januari 2022 17:27 WIB

Korupsi Bukan Budaya Kita

Korupsi bukan budaya bangsa. Jika dimaknai dari akar katanya, budaya berarti sesuatu kebiasaan masyarakat yang membawa kebaikan bagi sesama dan peradaban. Lalu pertanyaannya adalah apakah korupsi membawa kebaikan bagi sesama manusia dan peradaban. Jawaban pastinya tidak. Sebaliknya justru korupsi hanya dinikmati segelintir individu dan golongan. Barang kali yang tepat adalah, korupsi budaya koruptor.

Oleh: Janwan S R Tarigan (Penggembala Kerbau)

Minggu, 21 November 2021 07:43 WIB

Merajut Optimisme di Tengah Badai Korupsi

Salah satu agenda utama Reformasi yakni pemberantasan korupsi. Alih-alih korupsi diberangus justru yang kita saksikan sendiri semakin merajalela menggerogoti sendi-sendi bangsa. Akan tetapi kita tidak boleh kalah dari badai korupsi ini, Bambang Widjojanto memandang “Optimisme pemberantasan korupsi harus terus dihidupkan kendati hujan badai dan gelegar petir korupsi terus menghantam persada dari negeri tercinta”.

Oleh: Putu Suasta

Minggu, 2 Februari 2020 19:39 WIB

Bangsa yang Sedang Gaduh Mencari Jati Diri

Indonesia hari ini lebih menunjukkan diri seperti remaja labil yang sedang berada dalam proses pencarian jati diri, daripada sebuah bangsa yang telah matang ditempa sejarah. Dalam proses pencarian jati diri tersebut, kegaduhan lahir dari pertentangan-pertentangan berbagai opini dan sudut pandang tentang bagaimana seharusnya negara ini dijalankan.

Oleh: Putu Suasta

Senin, 2 September 2019 10:02 WIB

Populisme, Ladang Subur Politik Identitas di Indonesia

Masyarakat dikelabui bahwa satu-satunya yang rasional sebagai alat perjuangan adalah identitas. Narasi seperti ini kita perhatikan muncul secara masif di Pilpres 2014, dipertontonkan secara luas dan meraih kemenangan dalam Pilkada Jakarta 2017, dan mengalami penguatan dalam Pilpres 2019.

Oleh:

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Perjalanan Panjang Konsolidasi Demokrasi

Keruntuhnya Orde Baru mengawali era baru dalam politik Indonesia.