Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Ketua FASS Jabodetabek
Pilkada serentak digelar. Parpol sibuk nyari kandidat. Tanya sana-tanya sini, semua lembaran survey dibuka. Merapat ke tokoh ini, lalu pindah ke tokoh yang lain. Bisik-bisik, pelan sekali, punya dana berapa? Lalu dikalkulasi, oh... kurang, pindah lagi.
Ada yang cocok, telepon partai A, hubungi partai B, lalu ajak koalisi. Rapat demi rapat diadakan untuk mencocokkan kepentingan. Alot, ribet, banyak dinamika dan negosiasi. Jatah wakil diperebutkan, kursi sekda dan posisi jabatan mulai dibicarakan. Partaimu mau ini, partaiku itu saja. Deal, koalisi jalan.
Masuk partai lain, koalisi berubah lagi. Hanya tidak berubah jika bohirnya menyanggupi. Bohir seperti raja, dan partai-partai sebagai punggawanya. Raja punya fatwa, punggawa tampil untuk mengawalnya.
Menjelang pendaftaran, satu partai cabut diri, MoU terancam. Buat kesepakatan baru. Tidak deal, koalisi bubar. Deal, calon wakil diserang paha. Lalu muncul prahara. Mundur, koalisi diperbaiki lagi.
Itulah demokrasi kita saat ini. Pengamat dibuat pusing, apalagi rakyat awam. Di warung kopi ribut, tukang rongsok dan penjual cendol berdebat soal politik. Rakyat pening kepala, apalagi pimpinan partai.
Hiruk pikuk tak berkesudahan. Tak ada partai yang konsisten. Atau hukum konsistensi tak berlaku di koalisi. Terlalu beragam dan mudah berubah. Makin lama makin buram. Ibarat pelangi, warnanya sudah tidak aturan. Tak enak dilihat, apalagi diimpikan. Atau mungkin ini indikasi bangsa mau kiamat? Serahkan saja ke para ustaz untuk menjawab. Mereka yang tahu tanda-tanda kiamat.
Saat kampanye, bawa-bawa NKRI dan jualan pancasila. Aku pancasila, aku NKRI, aku ini dan aku itu. Blegedes. Penjual agama bertarung dengan penggiat agama. Saling fitnah dan caci. Tuduh teroris dan ISIS mewarnai. Khilafah dibidik dan jadi kartu mati. Adu tafsir membuat media makin bising.
Calon yang sukses dapat tiket diusung. Mereka senyum, gembira dan eforia. Yang gagal, teriak tidak terima. ILC jadi ajang untuk mencurhatkan luka. La Nyalla menyesal, tapi makin terkenal.
Yang pasti, koalisi penuh ketidakpastian. Yang jelas, koalisi penuh ketidakjelasan. Baik proses, apalagi tujuan. Hanya satu yang jadi standar ukuran: kemenangan. Minimal keuntungan dari cost dan mahar politik, jika ada kelebihan.
Di Jawa Tengah PDIP gabung PPP dan Demokrat. PKB ada di kubu seberang. Di Jawa Barat Demokrat sama PKB, PPP, Nasdem dan Hanura. PDIP di kubu lawan. Di Jawa Timur PDIP dan PKS merapat ke PKB untuk melawan koalisinya Demokrat, PPP dan Hanura.
Bingung bukan? Sama! Penulis lebih bingung. Semua rakyat juga bingung. Bingung berjama'ah.
PPP dukung calon non muslim sudah biasa, Perindo usung kader muslim bisa terlaksana. Alasan bisa dibuat. Dalil tinggal pilih yang mana. Jangan bawa-bawa agama. Itu SARA! Waduh...
Alih-alih bawa ideologi, sekedar janji dan konsistensi pun tak mampu dipenuhi. Bicara seolah dari hati, praktek koalisi jelas tak berbasis nurani.
Inilah fenomena koalisi saat ini. "Acak adut". Para calon dengan seluruh timsesnya bertarung dengan total energi, sementara "pemain sejati" (para bohir) sibuk mengkalkulasi. Proyek ini berpotensi, proyek itu masuk nominasi. Para akuntan dikontrak untuk menghitung yang pasti-pasti.
Sedih? Setidaknya prihatin melihat fakta ini. Mengapa koalisi model "acak adut" itu yang terjadi? Pertama, rasio koalisi berbasis kepentingan untuk menang, bukan perjuangan. Sahwat menang lebih dominan. Platform bukan utama, konstituen tak jadi pertimbangan. Yang penting menang, lalu berkuasa. Bagi partai, kekuasaan adalah sumber penghidupan.
Jadi oposisi terlalu menyakitkan. Sudah miskin, dicari-cari kesalahan pula. Kepleset omongan bisa jadi bulan-bulanan. Banyak partai tak sanggup bertahan. Golkar dan PAN jadi buktinya.
Kekuasaan target utama. Karena itu, harus menang. Koalisi dengan partai mana tak jadi soal. Asal bisa menang, tetap dilakukan. Platform, ideologi dan agama itu urusan nomor sekian.
Kedua, demokrasi berbiaya sangat tinggi. Mahar dan cost politik teramat mahal. Parpol terpaksa menentukan pilihannya pada calon yang memiliki dua syarat: elektabilitas dan uang. Siapa berpotensi menang dan sanggup menyediakan uang, koalisi bisa dibuatkan. Mudah! Tak peduli dengan siapa dan partai apa.
Tak penting itu uang pribadi atau modal taipan. Pokoknya, harus ada jaminan kalau uang itu tersedia dan bisa digunakan.
Orang partai tahu mana yang beneran punya uang, mana yang janji doang. Jangan bilang punya, ditagih bilang gak ada. Gak dicalonkan, eh nyanyi di media. Begitulah demokrasi uang.
Ketiga, partai tak punya calon yang dipersiapkan. Kalau ada, tak laku jual. Popularitas dan elektabilitas tidak nendang. Tak ada yang tertarik untuk menyediakan biaya.
kaderisasi tidak jalan, partai tidak memiliki calon yang layak untuk dimajukan. Tak ada pilihan, kecuali harus bergabung dengan koalisi yang sudah siap uang.
Layaknya organisasi, proses kaderisasi mesti dilakukan. Ada proses dan tahapan. Nilai, prinsip dan visi partai wajib jadi bagian dari materi pengkaderan. Semua kader mesti terkualifikasi. Mereka ngerti platform partai, visi dan misi. Sehingga, tak ada lagi kader loncat ke partai sana dan pindah ke partai sini.
Para kader yang memenuhi kualifikasi disiapkan. Urutan calon sudah ada nomornya . Formasi anggota legislatif, pimpinan daerah dan bangsa ada stok personilnya. Semua sudah sesuai kapasitas dan kelayakan. Mereka inilah yang berhak diiklankan dan mengiklankan diri. Test pasar, diterima rakyat, lalu siap terjun dalam pertempuran
Umumnya, partai tak mengenal perkaderan. Jika ada, mereka adalah putra mahkota dan putri juragan. Sang pengeran dan putri karbitan punya hak istimewa untuk memotong banyak kader yang berkiprah lama dan sudah berjuang duluan.
Fenomena di atas menjadi faktor penyebab koalisi selalu terjadi secara serampangan. Syahwat menang, terbatas uang dan miskin kader, membuat partai jadi kendaraan yang gentayangan. Ditawari calon ini diterima, calon yang itu boleh juga. Koalisi kanan ok, kiri apalagi. Yang penting bisa menang, lalu bagi-bagi kekuasaan. Minimal ada sisa uang operasional. Gak sisa? Nasib!
Posisi kader tak jelas nasibnya. Kuat, ya bertahan. Gak kuat, segera hengkang. Banyak kader bagus dan berkualitas berguguran karena gak punya uang. Ironis!
Nyawalkot, nyabup, yagub dan nyapres butuh uang. Siapa berpotensi menang dan sanggup menyediakan uang, koalisi dengan siapapun bukan persoalan.
Tak perlu uang sendiri. Elektabilitas dan kedekatan dengan taipan bisa jadi jaminan. Tinggal tandatangan, uang bisa dikeluarkan. Sangat pragmatis!
Apa dampak koalisi "acak adut" dan serampangan ini? Pertama, platform perjuangan tak dihiraukan. Kedua, kader terabaikan. Ketiga, pemilih dilupakan. Keempat, bangsa dikorbankan.
Hal ini hanya bisa diakhiri jika partai membangun koalisi permanen. Koalisi pola ini hanya berlaku jika orientasi partai mengutamakan perjuangan.
Cocokkan visi, misi dan platform perjuangan, sepakati, lalu konsisten menjaga koalisi di semua wilayah pemilihan. Menang jadi penguasa, jika kalah siap bersama-sama berjuang sebagai oposisi. Gentle! Penguasa dan oposisi hanya posisi dalam sebuah arena memperjuangkan bangsa.
PKS, PAN dan Gerindra sudah mulai mencobanya. Sayangnya, hanya di satu dua tempat. Mestinya di seluruh wilayah. Masih ada kesempatan kedepan untuk mengujicobakan.
Jika praktek ini menjadi pilihan partai, maka koalisi hanya akan terbelah jadi dua: koalisi penguasa dan koalisi oposisi. Keduanya akan terdorong adu kualitas dalam setiap persaingan, baik di pileg, pilkada maupun pilpres.
Rakyat mudah mengidentifikasi dan memilihnya. Mana yang putih dan mana yang hitam ketahuan. Sebab, pilihan cuma dua: ini atau itu. Para pemilih tidak dibingungkan. Bangsa juga diuntungkan, karena persaingan akan cenderung lebih sehat dan transparan.
Ikuti tulisan menarik tony rosyid lainnya di sini.
