Setelah resmi menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang memasuki masa pension, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto praktis berhadapan dengan sejumlah ‘PR’. Tiga poin yang dipaparkan oleh Direktur Imparsial Al Araf (kompas.com, 4/12/2017).
Pertama, modernisasi alat utama system persenjataan (alutsista). Dalam pandangannya, lima puluh persen dari alutsista yang dimiliki oleh TNI sudah tidak layak pakai. Tetapi Al Araf menambahkan bahwa dalam modernisasi alutsista harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Selama ini sorotan publik adalah perihal pengadaan. Yakni tidak ada transparansi dan tidak akuntabel. Sehingga ujung-ujungnya adalah tindak pidana korupsi. Satu hal, misalnya, yang dipaparkan oleh Direktur Imparsial itu perihal transparansi dan akuntabilitas adalah tidak menggunakan pihak ketiga dalam pengadaan alutsista.
Kedua, sang panglima TNI yang baru harus memastikan jaminan kesejahteraan bagi prajurit-prajuritnya. Jaminan kesejehtaraan adalah pilar yang sangat penting. Hal ini diperlukan demi mewujudkan profesionalitas di tubuh TNI. Program pengadaan rumah dinas bagi prajurit-prajurit TNI adalah salah satu wujud jaminan kesejahteraan.
Terakhir, panglima TNI juga berhadapan dengan tuntutan reformasi birokrasi di TNI. Tuntutan reformasi birokrasi ini adalah cita-cita besar yang memang disuarakan sejak era reformasi dimana hampir semua institusi pemerintahan tidak luput dari tuntutan ini. Reformasi birokrasi adalah nafas yang tumbuh dan lahir dari kesadaran tercapainya pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance). Peradilan militer, kata Al Araf, adalah salah satu yang belum terwujudkan.
Menjawab Tantangan dengan 11 Program Prioritas
Bagi panglima TNI, poin-poin yang disampaikan oleh Direktur Imparsial, yang disebutnya sebagai ‘PR’ bagi sang panglima, adalah fakta penting di TNI. Poin-poin tersebut memang merupakan hal-hal yang perlu dilaksanakan olehnya. Selain itu, sang panglima juga telah memperhatikan dan mempertimbangkan tiga hal penting lainnya: komitmen kebijakan pemerintah, pembangunan gelar kekuatan TNI, dan pembangunan nasional.
Dengan mempertimbangkan ketiga hal penting ini, juga dari berbagai tuntutan lainnya seperti dipaparkan Direktur Imparsial di atas, panglima TNI kemudian menetapkan 11 program prioritas pembangunan TNI. Kesebelas program tersebut antara lain (kompas.com, 25/1/2018): Pertama, revitalisasi program-program di dalam Minimum Essential Force. Ini dikenal juga sebagai “Kekuatan Pokok Minimum”, yakni proses untuk modernisasi alat utama system pertahanan (alutsista) Indonesia.
Kedua, penyempurnaan doktrin TNI dan doktrin angkatan. Ketiga, penyempurnaan organisasi TNI. Keempat, pengembangan sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) TNI yang berbasis kompetensi. Kelima, pembangunan TNI AD menjadi kekuatan terpusat, kewilayahan dan pendukung. Keenam, pembangunan TNI AL melalui penyusunan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) terdiri atas Kapal Perang, Pesawat Udara, Marinir dan Pangkalan. Keempat, pembangunan TNI AU untuk mencapai air supremacy atau air superiority.
Kedelapan, pembangunan unit khusus yang terdiri dari pasukan-pasukan khusus Tri Matra. Kesembilan, pengembangan sistem operasi Tri Matra yang berbasis teknologi yang meliputi Network Centric Warfare, C4ISR dan Cyber Warfare. Kesepuluh, penguatan diplomasi militer dan peningkatan kontribusi dalam rangka memenangkan kepentingan nasional. Kesebelas, mewujudkan sistem pengadaan alutsista yang berpedoman pada effect based dan interoperabilitas yang dilakukan secara transparan dan akuntabel serta bebas dari KKN.
Apa yang dilakukan oleh sang panglima dengan menetapkan program tersebut tak lain dari keinginan besar untuk mentransformasikan sebuah organisasi pertahanan negara sehingga menjadi lebih professional, modern dan tangguh. Langkah-langkah progresif ini tentu perlu mendapat apresiasi dan dukungan dari kita semua. Sebagai organisasi yang bertugas menjaga keamanan negara, sudah selayaknya TNI memodernisasi sistem persenjataannya.
Panglima TNI juga menyampaikan beberapa hal penting lain: TNI memerlukan payung hukum yang kuat, penyesuaian doktrin yang integrative, pengembangan SDM yang berjiwa kesatria, militant, loyal dan profesional.
Ikuti tulisan menarik Nugrohoali lainnya di sini.
