Munculnya Hindia Belanda tidak dapat dilepaskan dari bangkrutnya kongsi dagang Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) pada pengujung tahun 1799. Aset-aset VOC diambil alih Kerajaan Belanda yang kemudian melanjutkan politik “kompeni” di Kepulauan Nusantara. Sempat tersela pendudukan Inggris (1811 – 1816), praktik kolonialisme Belanda berlanjut dengan sejumlah perubahan-perubahan politik sampai dengan 1900. Sartono Kartodirdjo mengidentifikasi sejumlah periode penerapan sistem politik masa kolonial yaitu: Politik Kolonial Konservatif (1800 – 1848); Cultuurstelsel (1830 – 1870); Permulaan Politik Kolonial Liberal (1850 – 1870); masa antara Politik Kolonial Liberal ke Politik Etis (1870 – 1900), masa menjelang Politik Etis (+ 1900), dan akhirnya masa Pergerakan Nasional pada kurun 1900 – 1942 (Kartodirdjo, 1992: 8 – 33). Penerapan pelbagai sistem politik tersebut – dengan pengecualian masa Pergerakan Nasional – menampakkan sifat imperalisme yang secara dominan ditentukan oleh faktor ekonomi (Kartodirdjo, 1992: 33). Demi mendukung ambisi tersebut, Belanda tidak hanya menempatkan penguasa lokal-tradisional di bawah kontrol mereka, namun juga membentuk tentara sendiri. Lebih-lebih setelah Belanda menelan pil pahit dalam Perang Diponegoro (1825 – 1830). Jika dirunut jauh ke era VOC, Belanda juga pernah menghadapi mimpi buruk dalam Puputan Bayu (1771 – 1772). Satuan tentara ini dibentuk tanggal 4 Desember 1830 oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch dengan nama Nederlandsch Oost Indische Leger, yang pada 1936 berubah nama menjadi Koninklijk Nederlandsch Indische Leger (KNIL) atau Tentara Kerajaan di Hindia Belanda. Prajurit KNIL direkrut dari pelbagai suku bangsa di Nusantara, plus perwira berkebangsaan Belanda. Adanya orang Indonesia di dalam KNIL menyebabkan mereka juga dimaki sebagai “Londo ireng” atau Belanda hitam.
Memasuki abad XX, posisi orang Indonesia di Hindia Belanda mulai mendapat tempat di ranah politik secara terbatas. Meski demikian diskriminasi masih tetap terjadi, semisal kolam renang yang dipasangi plang “Verboden voor honden en inlanders”. Namun secara politis, orang-orang Indonesia mulai bersuara baik melalui organ-organ politik maupun Volksraad. Sebagian kecil orang Indonesia juga diterima masuk Akademi Militer Kerajaan di Breda dan menjadi perwira KNIL. Namun situasi dunia mulai berubah dengan cepat sejak awal dasawarsa 1940-an dan membawa dampak yang tanpa ampun menerpa Hindia Belanda. Pada 7 Desember 1941 Tentara Kekaisaran Jepang melakukan serangan terhadap pangkalan Armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda van Starkenborgh Stachouwer dengan gagah berani mengumumkan bahwa Hindia Belanda menyatakan perang terhadap Jepang. Deklarasi ini dijawab Jepang dengan dengan serangan tanggal 11 Januari 1942 terhadap Tarakan, mereka berhasil menguasai fasilitas pengeboran minyak dan menghancurkan kekuatan KNIL setempat. Pendudukan Tarakan adalah awal dari gelombang ofensif Jepang atas Hindia Belanda. Pangkalan udara KNIL di Danau Tondano sebelumnya telah dilumpuhkan Jepang. Tanggal 27 Februari 1942, pasukan gabungan Sekutu ABDACOM (American British Dutch Australian Command) mengerahkan kapal-kapal perang untuk menghadang Jepang di Laut Jawa. Alih-alih memberi pukulan telak pada Jepang, justru armada gabungan ini dibikin kocar-kacir oleh Jepang. Komandan Gugus Tugas Laut ABDACOM, Laksamana Muda Karel Doorman tewas dan kapal penjelajah dibawah komandonya, Hr.Ms. De Ruyter tenggelam (Onghokham, 2014: 330 – 337).
Tanggal 1 Maret 1942 pasukan Jepang Tentara ke-16 yang dikomandani Letjen Hitoshi Imamura berhasil melakukan pendaratan amfibi di tiga titik sekaligus di pesisir utara Jawa; Teluk Banten, Eretan Wetan, dan Kragan. Ibarat tsunami, Jepang merangsek maju tanpa tertahan. Lapangan udara Kalijati, Subang berhasil direbut dan KNIL hanya mampu melakukan serangan balasan tak berarti. Kondisi Jawa dianggap genting sehingga Gubernur Jenderal beserta petinggi Hindia Belanda lainnya mengungsi dari Batavia menuju Bandung. Tanggal 5 Maret 1942 kota Batavia diumumkan sebagai “kota terbuka” – artinya kota tidak akan dipertahankan. Jepang semakin trengginas hingga akhirnya mereka berhasil menduduki Lembang yang jaraknya hanya beberapa mil dari Bandung. Tanggal 7 Maret, unit-unit KNIL di sekitar Bandung mengajukan “penyerahan lokal” pada Jepang, memang sebelumnya baik Gubernur Jenderal maupun Panglima KNIL Letjen Hein Ter Poorten melarang pertempuran di Bandung dengan alasan keselamatan warga sipil. Letjen Imamura menjawab bahwa yang diinginkan Jepang hanyalah penyerahan total, jika tidak ia tidak segan-segan membombardir Bandung dari udara (Poesponegoro dan Notosusanto, 1993: 3 – 5).
Ancaman Letjen Imamura ternyata manjur, esok harinya Gubernur Jenderal didampingi Letjen Ter Poorten dan sejumlah staf pergi ke Lapangan Udara Kalijati, Subang. Disana sudah menanti Letjen Imamura, dimana ia mengulangi ultimatumnya dan mempersilakan para pemimpin Hindia Belanda itu untuk menyaksikan deretan pesawat bomber yang siap melumat Bandung. Di luar dugaan, Panglima KNIL Letjen Ter Poorten – yang beberapa minggu sebelumnya masih berkoar di corong radio NIROM tentang “liever staande sterven dan knielende leven” (lebih baik mati berdiri daripada hidup tapi bertekuk lutut) – menyatakan bahwa ia menerima untuk menyerah atas nama seluruh Hindia Belanda. Gubernur Jenderal Tjarda merasa bahwa keputusan tersebut bukan kekuasaannya, namun Letjen Imamura tidak melihat sikap Tjarda sebagai pilihan; ia hanya mendengarkan pernyataan penyerahan total. Letjen Ter Poorten diberi kesempatan mengumumkan menyerahnya Hindia Belanda kepada anak buahnya melalui radio, kemudian ia bersama Tjarda van Starkenborgh Stachouwer ditawan di Manchuria sampai 1945 (Onghokham, 2014: 356 – 359).
Rakyat Indonesia, di pihak lain, memandang kagum atas keberhasilan Jepang mengalahkan Hindia Belanda. Kalangan elit Indonesia sendiri sudah frustrasi dengan sikap Belanda yang enggan mengadakan perubahan politik dan konstitusional. Hal inilah yang membuka peluang bagi Jepang untuk mengerahkan dukungan rakyat Indonesia dalam upaya perang jepang (Sundhaussen, 1988: 2). Khusus bagi kalangan bawah di Jawa, kedatangan Jepang yang bak tsunami menggulung koloni dipandang sesuai dengan apa yang mereka percayai dalam Jangka Jayabaya. Kitab ini memuat wasiat bahwa penjajahan orang asing akan diakhiri dengan kedatangan “orang pendek dari utara”. Sudut pandang tertentu mungkin menganggap hal ini sekedar mitos belaka, namun jangan dilupakan bahwa mitos adalah salah satu kekuatan sejarah. (Kuntowijoyo, 2005: 141). Uniknya, pihak Jepang ikut terpengaruh dengan Jangka Jayabaya ini, khususnya bagian bahwa “orang pendek dari utara” ini hanya akan berkuasa “seumur jagung” (Intisari, April 1995: 139).
Kapitulasi Hindia Belanda tanggal 8 Maret 1942 merupakan akhir dari koloni yang pernah menyokong kas Kerajaan Belanda. Namun bagi rakyat Indonesia, akhir Hindia Belanda hanyalah awal dari kesengsaraan lain. Tongkat estafet penjajahan telah diangsurkan kepada Jepang. Seperti parikan (pantun) Cak Durasim yang terkenal; pagupon omahe doro, melu Nippon tambah soro (pagupon kandang merpati, ikut Jepang semakin sengsara).
Keterangan gambar: Kapal penjelajah Belanda, Hr.Ms. Java meledak terkena hantaman torpedo Jepang saat Pertempuran Laut Jawa tanggal 27 Februari 1942. Torpedo menghantam buritan kapal dan menenggelamkannya ke dasar Laut Jawa.
Bahan bacaan:
“Dokter Jepang itu Akhirnya Menangis” dalam Intisari April 1995 No. 381 XXXII, hlm. 139.
Kartodirdjo, Sartono. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme (jilid 2). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992.
Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
Onghokham. Runtuhnya Hindia Belanda. Jakarta: PT Gramedia, 2014.
Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
Sundhaussen, Ulf. Politik Militer Indonesia 1945 – 1967, Menuju Dwi Fungsi ABRI. Jakarta: LP3ES, 1988.
Ikuti tulisan menarik Dave Kusuma lainnya di sini.
