Tampaknya pemerintah harus menjadikan kasus SARA sebagai pelanggaran hukum terberat. Sebab, pada (18/8/2019) yang lalu, ada video amatir yang beredar di Twitter. Pada video tersebut, terlihat sekelompok orang berseragam TNI, Polri, dan warga sedang mengepung asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.
Mereka menunding bahwa para mahasiswa Papua telah melakukan pelecehan terhadap bendera Merah-Putih dengan membuangnya ke selokan dan merusak tiang bendera yang ada di depan asrama. Para pengepung itu juga melontarkan cacian bernada rasis dan kata-kata kasar kepada mahasiswa Papua.
Secara langsung mereka telah menunjukkan bahwa praktek diskriminasi SARA masih ada di Indonesia. Sebab, seharusnya mereka dapat menanyakan secara baik-baik kepada mahasiswa tersebut tanpa harus melontarkan cacian yang diskriminatif.
Kejadian ini membuat masyarakat Papua menjadi sangat marah, sehingga berbuntut pada kerusuhan besar yang melumpuhkan kota Manokwari (19/8/2019). Lalu kerusuhan itu menjalar dari pusat ibu kota Papua di Jayapura sampai ke Biak, Bintuni, Merauke, Nabire, Sorong, Mimika, hingga Fakfak.
Akhirnya pada Kamis (22/8/2019), sejumlah mahasiswa Papua di Jakarta melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara, menuntut kemerdekaan dari Papua. Ibarat pecikan api kecil dapat membuat kebakaran hebat, begitu pula dengan ujaran kebencian yang dapat menimbulkan gejolak, yaitu keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI. Ini adalah contoh nyata dari bahaya diskriminasi SARA.
Selain itu Presiden Joko Widodo juga harus menuntaskan kasus diskrimasi, marginalisasi dan terutama kasus kekerasan di Papua yang sudah ada sejak era Orde Baru. Sebab warga Papua lebih menginginkan pemerintah untuk lebih mendahulukan penanganan kasus HAM ketimbang pembangunan infrastruktur.
Dari pihak masyarakat harus turut ikut serta untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, minimal dengan cara meredam isu SARA. Sebab, apapun upaya pemerintah lakukan untuk membangun Indonesia, terutama Indonesia Timur seperti Papua, tidak akan berjalan dengan maksimal, apabila partisipasi masyarakat minim.
Masyarakat juga harus dididik lebih dalam tentang arti dari semboyan Bhineka Tunggal Ika, untuk meningkatkan rasa integritas persatuan dan kesatuan. Selain itu, tampaknya masyarakat kita juga harus dididik cara berempati dan bersimpati terhadap orang lain, seperti menempatkan diri kita menjadi seseorang lain yang kita hina dan kucilkan.
Contohnya apabila kita bertemu seseorang dari kalangan minoritas, kita juga harus memikirkan bagaimana rasanya jika kepercayaan, budaya, atau ras mereka kita hina dan rendahkan. Karena cara tersebut mampu menciptakan rasa solidaritas yang tinggi untuk menghargai satu dengan yang lainnya. Selain itu juga dapat meredam isu SARA yang sedang marak sekarang ini.
Sebab, apabila kita tidak dapat melakukan upaya pencegahan isu SARA dan pemerintah kurang tegas menangani kasus tersebut, maka bersiap-siaplah kita akan kehilangan Papua dan timbul perpecahan lainnya.
Ikuti tulisan menarik Elnado Legowo lainnya di sini.
