Dalam dua hari berurutan, Kamis-Jumat 26-27 September 2019, Presiden Jokowi mengundang sejumlah pihak: tokoh masyarakat, pemuka agama, dan relawan pendukung Jokowi, sedangkan pertemuan dengan wakil badan eksekutif mahasiswa tertunda. Dari pertemuan tersebut, ada kutipan menarik yang dipublikasikan oleh media massa.
Kutipan pertama dari pertemuan Presiden dengan 42 tokoh masyarakat dari beragam latar belakang. Kata Presiden, “Berkaitan UU KPK yang sudah disahkan, banyak sekali masukan pada kami, utamanya masukan itu berupa penerbitan perppu. Akan segera kami hitung, kalkulasi, dan nanti setelah kami putuskan akan kami sampaikan kepada para senior yang hadir.”
Kutipan kedua berasal dari Dedy Mawardi, Sekjen Seknas Jokowi. Menurut Dedy, Presiden meminta dukungan dari relawan dalam memutuskan soal tuntutan penerbitan Perppu KPK. “Presiden bilang, ‘kalau saya ambil keputusan ini, apakah akan didukung?’ Kami siap dukung,” kata Dedy.
Meskipun masih dalam taraf ‘mempertimbangkan’, sebagian pihak menganggap bahwa Presiden sudah bergeser dari posisi semula yang menolak untuk menerbitkan perppu. Apakah ini berarti masih ada harapan bahwa revisi undang-undang KPK itu akan dianulir Presiden? Betapapun pahit, harapan harus selalu dipelihara.
Bagi Presiden, menganulir revisi UU KPK tidaklah semudah ketika ia menyetujui revisi undang-undang tersebut. Masyarakat luas terkejut tatkala, waktu itu, Presiden dengan begitu cepat mengirim surat persetujuan revisi kepada DPR. Rakyat menyangka bahwa Presiden akan menolak revisi undang-undang tersebut, namun ternyata sebaliknya yang terjadi. Akhirnya, hasil revisi pun telah disetujui pemerintah dan DPR.
Kini, Presiden sedang menimbang-nimbang apakah perppu merupakan jalan keluar yang tepat. Ia memerlukan waktu untuk, dalam istilah Presiden sendiri, ‘menghitung-hitung, mengkalkulasi’. Kalkulasi politik memang wajar bagi seorang presiden yang duduk kembali untuk periode kedua dengan dukungan beberapa partai politik. Jokowi agaknya sedang memperhitungkan bagaimana sikap partai politik pendukungnya jika ia setuju menerbitkan perppu.
Gambaran kasar sikap partai sebenarnya mulai terlihat. Sembari menyebut pendapatnya sebagai pendapat pribadi, Bambang Wuryanto, Ketua PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu, menilai jika Presiden sampai menerbitkan Perppu KPK untuk kembali ke UU KPK sebelum direvisi, berarti Presiden tidak menghormati DPR. PDI-P memang belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai rencana penerbitan perppu ini. Namun, pernyataan Bambang itu jelas merupakan peringatan.
Peringatan itu agaknya dipertegas oleh Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. Seperti dikutip tempo.co hari ini [Sabtu, 2 September 2019], Presiden sebaiknya tidak tergesa-gesa menerbitkan perppu KPK. Hasto mengingatkan bahwa Presiden dan seluruh parpol yang wakilnya duduk di DPR sudah satu suara untuk melakukan revisi terhadap UU KPK No 32 tahun 2002.
Sementara itu, partai-partai lain bersikap lebih hati-hati dalam menanggapi isu ini. Elite partai politik pengusung Jokowi tampaknya berharap bahwa Presiden berkonsultasi lebih dulu dengan mereka sebelum mengambil keputusan. Posisi Jokowi memang tidak mudah mengingat ia bukan ketua umum partai politik yang pada umumnya akan lebih mudah mengendalikan sikap elite partai maupun anggotanya.
Presiden Jokowi sedang berada di simpang jalan dan sedang membuat kalkulasi untuk mengambil keputusan. Rakyat hanya dapat mengingatkan bahwa sekalipun kalkulasi politik merupakan hal yang wajar, namun mendengarkan suara nurani rakyat merupakan langkah yang lebih tepat. Jika Presiden akhirnya memutuskan tidak menerbitkan Perppu KPK, maka ia memang lebih mendengarkan suara elite politik-ekonomi ketimbang jerit kecemasan rakyat. Atau, mungkin saja Presiden akan memilih jalan kompromistis lain untuk menampung aspirasi rakyat dan melunakkan tekanan elite partai politik. >>
Artikel Lain:
Benarkah Gara-gara Sri Bintang Usik Jokowi, Putrinya Dijerat? Begini Faktanya….
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
