Peryataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pada Jumat/5/Oktober/2019 mengundang sorotan publik, Dilansir dari CNN News,Moeldoko merespons tentang aktivitas para pendukung Jokowi beberapa hari belakangan ini. Dua kasus yang di soroti moeldoko yakni terkait penyebaran informasi ambulans DKI Jakarta yang disebut membawa batu dan bensin saat aksi massa di sekitar Gedung MPR/DPR.
Moeldoko menyatakan kehadiran buzzer awalnya untuk memperjuangkan dan menjaga marwah pemimpinnya. Namun, bagi Moeldoko, dalam kondisi Pemilu sudah selesai, buzzer sudah tak diperlukan lagi. Moeldoko berharap para buzzer menurunkan semangat yang berlebihan dalam mendukung seorang tokoh idolanya, dalam hal ini Jokowi. Ia juga tak ingin buzzer yang mendukung Jokowi ini justru menyebarkan kebencian.
SEBERAPA PENTING DAN BERBAHAYA “BUZZER” ?
Propaganda selalu menjadi bagian dari wacana politik, lingkup mendalam dan luas dari kampanye ini meningkatkan keprihatinan kritis publik
Dalam Penelitian dewasa ini Pasukan buzzer didefinisikan sebagai pemihak pemerintah atau partai politik,pelaku bertugas memanipulasi opini publik secara online, penggunaan buzzer untuk memperkuat pidato kebencian atau bentuk lain dari konten yang dimanipulasi untuk menggertak,melecehkan pembangkang politik atau jurnalis online.
Penggunaan propaganda buzzer untuk membentuk sikap publik melalui media sosial telah menjadi mainstream. Dalam lingkungan informasi ditandai dengan tingginya volume informasi dan keterbatasan tingkat perhatian pengguna dan kepercayaan, alat dan teknik propaganda buzzer yang menjadi Umum-dan bisa dibilang penting-bagian dari kampanye digital dan diplomasi publik.
Propaganda buzzer telah menjadi alat kontrol informasi yang strategis,mereka bergerak dengan kombinasi tim. Jenis kampanye negara otoriter telah digunakan terhadap wartawan, pembangkang politik, dan masyarakat yang lebih luas.
Teknologi media sosial menyediakan rezim otoriter dengan alat yang ampuh untuk membentuk diskusi publik dan menyebarkan propaganda online yang cendrung menggaungkan suara pemerintah,tapi acuh dalam fenomen sosial yang sekiranya dapat menyudutkan pemerintah,hal ini dapat mengacaukan dan membatasi ruang publik digital.
Dalam Kasusnya buzzer di Indonesia mengguakan platform yang banyak di gunakan masyarakat,seperti; twitter,facebook,dan wahtsapp. Salah satu fitur penting dari organisasi propaganda manipulasi adalah bahwa pasukan buzzer sering bekerjasama dengan industri swasta, organisasi masyarakat sipil, subkultur internet, kelompok pemuda gerakan pinggiran, sosial influencer media, dan relawan yang secara ideologis mendukung pemerintah,dan secara eksplisit disetujui oleh negara.
Di Indonesia para buzzer bergerak menggunakan akun palsu,dan sebagian menggunakan akun ril mereka. Pasukan buzzer menggunakan berbagai strategi pesan dan kekuatan saat berkomunikasi dengan pengguna secara online. Strategi perpesanan dan kekuatan yang digunakan oleh pasukan buzzer saat terlibat dalam percakapan dengan pengguna secara online dengan menyebarkan propaganda Pro-pemerintah atau Pro-Partai,menyerang propaganda oposisi atau mengalihkan pembicaraan kritik terhadapat masalah penting,dan menekan partisipasi melalui serangan pribadi atau melecehkan.
Pasukan buzzer juga menyensor pidato dan ekspresi melalui massa-pelaporan konten. Postingan oleh aktivis, pembangkang politik atau wartawan sering dilaporkan oleh jaringan yang terkoordinasi dari rekening pasukan buzzer dalam rangka untuk permainan sistem otomatis perusahaan media sosial yang digunakan untuk mengambil konten yang tidak patut.Beberapa hal yang terkait dapat kita lihat pada beberapa contoh, postingan terkait Habib Riziq Shihab,aktivis oposisi dll, akan langsung diturunkan dari beranda halaman sosial media secara otomatis.
Tim buzzer muncul untuk sementara di sekitar pemilu atau untuk membentuk sikap publik di sekitar peristiwa politik penting lainnya. Pasukan buzzer diintegrasikan ke dalam media dan lanskap komunikasi dengan staf paruh waktu yang bekerja untuk mengontrol, menyensor, dan membentuk percakapan dan informasi secara online. Beberapa tim terdiri dari segelintir orang yang mengelola ratusan akun palsu.
Cara-cara seperti ini, di mana instansi pemerintah dan partai politik telah menggunakan media sosial untuk menyebarkan propaganda politik, mencemari ekosistem informasi digital, dan yang paling berbahaya menekan kebebasan ber-ekpresi dan kebebasan pers.
IRWAN HIDAYAT
DEPARTEMENT KAJIAN KOMUNIKASI
IKATAN MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI INDONESIA
BANDUNG RAYA
Ikuti tulisan menarik Wancen lainnya di sini.
