Demokrat Sulit Masuk Kabinet Ketimbang Gerindra, Ini Alasannya - Analisa - www.indonesiana.id
x

Pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo di Istana

Tuhombowo Wau

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 22 September 2019

Minggu, 13 Oktober 2019 16:45 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Demokrat Sulit Masuk Kabinet Ketimbang Gerindra, Ini Alasannya

    Dibaca : 2.849 kali

    Pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 tinggal menunggu beberapa hari lagi, atau kurang lebih waktu tersisa satu minggu ke depan. Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin akan segera dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2019.

    Tanggal pelantikan sudah pasti, sementara yang belum pasti adalah nama orang-orang yang diberi kepercayaan sebagai menteri, untuk membantu presiden dan wakil presiden menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan selama lima tahun.

    Mungkin sebagian publik ada yang masih ingat bahwa Jokowi pernah menjanjikan akan mengumumkan nama-nama anggota kabinet sebelum pelantikan. Bahkan disampaikan bakal diungkap tepat di akhir September atau awal Oktober. "Kabinet bisa diumumkan kapan saja, enggak perlu nunggu Oktober," ujar Jokowi.

    Namun ternyata janji tersebut tampaknya tinggal "janji" karena sekarang sudah masuk pertengahan Oktober. Apakah Jokowi harus disalahkan? Tentu tidak. Barangkali Jokowi menyampaikannya dalam keadaan terpaksa, mengingat media memang sangat "kepo" dan akhirnya berusaha menyingkap kabar terkait kabinet baru terlalu dini. Dan hal itu pun tidak salah, kerja media harus demikian.

    Informasi terbaru dari Jokowi sendiri, pengumuman nama-nama anggota kabinet baru akan dilakukan pada saat atau setelah acara pelantikan beliau dan Ma'ruf Amin. "Mungkin bisa hari yang sama, mungkin sehari setelah pelantikan," ungkap Jokowi.

    Artinya jangan ada lagi yang masih berharap pengumuman kabinet dilangsungkan sebelum Jokowi dan Ma'ruf Amin sah sebagai presiden dan wakil presiden. Wajar dimaklumi bahwa, pengumuman dini bisa saja berpengaruh pada kinerja kementerian yang tengah menyelesaikan masa kerjanya.

    Hal lain yang sempat diutarakan Jokowi juga adalah bahwa paket nama anggota kabinet sudah fix, alias sudah final. Betulkah demikian? Tampaknya tidak. Silakan saksikan sendiri beberapa hari terakhir, setidaknya dua pimpinan partai politik sedang mengadakan lobi-lobi tertentu kepada beliau.

    Kedua pimpinan partai politik tersebut adalah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. SBY bertemu Jokowi pada Kamis, 10 Oktober 2019, sementara Prabowo bertemu Jokowi pada Jumat, 11 Oktober 2019.

    Seperti apa hasil pertemuan antara SBY dan Jokowi? Hasilnya, yaitu hanya membahas persoalan yang tengah dialami bangsa. Sedangkan urusan terkait adanya peluang Demokrat bergabung masuk kabinet belum ada tanda-tanda positif--termasuk kemungkinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi salah seorang menteri.

    "Ini saya dengan Pak SBY sudah janjian lama tapi belum pas waktunya. dan hari ini Alhamdulillah pas waktunya dan ketemu. Kita bicara itu (peluang Demokrat masuk kabinet), tapi belum sampai sebuah keputusan. Enggak sampai ke sana, belum sampai ke sana," kata Jokowi.

    Lalu bagaimana dengan hasil pertemuan Jokowi dan Prabowo, apakah sama dengan Jokowi dan SBY? Ada yang sama dan ada pula yang tampak lebih menarik. Kesamaan hasilnya, misalnya, tetap membahas kondisi bangsa, ekonomi global, politik dan keamanan. Sedangkan yang sedikit berbeda adalah Prabowo memperjelas dukungannya pada rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Apakah hanya itu?

    Masih ada hal lain, yang tadi disebutkan lebih menarik, yaitu kemungkinan Gerindra masuk kabinet pemerintahan Jokowi ikut dibahas. Kalau begitu, nama-nama anggota kabinet belum sepenuhnya rampung. "Ini belum final, tapi kami sudah bicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra koalisi kita," jelas Jokowi.

    Prabowo sebagai pimpinan Gerindra juga mengaku siap mendukung jalannya pemerintahan di bawah kendali Jokowi dan Ma'ruf Amin. Mantan calon presiden di Pilpres 2019 lalu itu juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi tetap dalam hubungan "mesra".

    "Kami bertarung politik. Tapi begitu selesai, kepentingan nasional yang utama. Kalau umpamanya kita tidak masuk kabinet, kami tetap akan loyal. Di luar sebagai check and balances. Sebagai penyeimbang. Kan, kita di Indonesia tidak ada oposisi," kata Prabowo.

    Hubungan "mesra" dan membahas peluang berkoalisi secara lebih tegas, itulah gambaran pembeda antara hasil pertemuan Jokowi-Prabowo dan Jokowi-SBY. Mungkinkah Gerindra lebih berpeluang masuk kabinet ketimbang Demokrat? Tampaknya demikian. Bahwa masing-masing kedua petinggi partai politik sudah melakukan pertemuan dengan Jokowi, namun hasil pembicaraan tetap kontras berbeda.

    Meskipun peluang Gerindra masuk kabinet memberatkan hati beberapa petinggi partai koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin, keputusan terakhir tetap berada di tangan Jokowi sebagai pemilik hak prerogatif. Umpamanya Partai NasDem yang menganjurkan Gerindra tetap menjadi oposisi.

    Kalau Demokrat dan Gerindra tetap diakomodir masuk kabinet, tentu itu sangat baik. Artinya keinginan partai politik yang mau mendukung pemerintah tercapai. Namun bagaimana jika salah satunya terpaksa diabaikan keinginannya, partai manakah kira-kira?

    Menurut penulis, jika ada partai yang mesti diabaikan, maka berarti itu adalah Partai Demokrat. Mengapa? Berikut beberapa faktor yang kemungkinan hasil pertimbangan Jokowi:

    Pertama, dibanding Demokrat, partai politik yang sebaiknya (harus) "diambil hatinya", adalah Gerindra. Sebagai partai utama pengusung pasangan Prabowo-Sandiaga yang pernah bertarung melawan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Gerindra wajib "dijinakkan", caranya dengan memasukkan mereka bergabung ke dalam kabinet pemerintahan.

    Jika Gerindra dibiarkan berada di luar dan bergerak meneruskan manuver politiknya secara bebas, maka tentu hal itu sudah dipertimbangkan Jokowi, akan sedikit "mengganggu" jalannya roda pemerintahan. Maka tidak heran ketika akhirnya muncul sekian nama yang diisukan akan masuk kabinet Jokowi sebagai menteri, antara lain ada nama Fadli Zon, Sandiaga (mungkin sudah jadi kader Gerindra lagi), dan Edhy Prabowo.

    "Mengganggu" di sini bukan berarti merongrong atau mengacaukan. Artinya bakal tetap ada pihak yang bersuara keras mengevaluasi kebijakan pemerintah. Sementara Demokrat bisa disebut cukup netral, terlihat dari sikap mereka sejak Pilpres 2019 lalu.

    Kedua, hubungan antara Jokowi dan Prabowo kelihatannya makin lama makin hangat dan mesra, seakan tidak pernah terjadi perseteruan sebelumnya (Pilpres 2019). Sila baca kembali pengakuan mereka di atas. Di sinilah muncul penilaian bahwa memang Jokowi sedang mengambil hati Prabowo (dan Gerindra), yang sudah pasti akan direalisasikan dengan cara menyediakan beberapa kursi menteri.

    Ketiga, bukan hanya soal kemesraan bersama Jokowi, hubungan dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri juga patut diperhitungkan. Walaupun belakangan hubungan antara SBY dan Megawati mulai membaik, namun kedekatan dan keakraban Prabowo dengan Megawati jauh lebih baik. Barangkali bisa diingat kembali momen-momen pertemuan antara Prabowo dan Megawati beberapa waktu yang lalu.

    Membaiknya hubungan SBY dan Megawati rasanya belum cukup menampilkan gambaran penuh bahwa "konflik lama" di antara mereka berdua telah hilang total. Konflik tersebut agaknya masih tersisa dan sulit dilupakan.

    Keempat, kesediaan Prabowo dan Gerindra melepas keinginan merebut kursi Ketua MPR yang diketahui merupakan hasil lobi bersama Megawati tentu semakin memperjelas bahwa ada sesuatu "hadiah besar" setimpal yang akan dipersembahkan Jokowi.

    Apa itu? Tidak lain dan tidak bukan, jabatan menteri. Hampir tidak ada posisi yang "senilai" dengan jabatan Ketua MPR selain jabatan menteri. Apakah satu kursi MPR seharga tiga kursi menteri (bahkan termasuk kursi dewan pertimbangan presiden)? Jawabannya, biarlah Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif yang menilai.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.









    Oleh: Salsabila Zulfani

    2 hari lalu

    Covid-19, Membuat Tugas Auditor Menjadi Sulit?

    Dibaca : 141 kali

    Covid 19 adalah virus yang menyerang sisem pernapasan. Virus corona dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru berat hingga kematian. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Hampir setiap hari ribuan bahkan ratusan korban infeksi virus corona meregang nyawa. Perekonomian negara terganggu bahkan banyak perusahaan yang harus mengurangi pegawai supaya tidak bangkrut. Dampak Covid 19 ini memang cukup banyak bagi negara terdampak. Lalu bagaimana dengan negara Indonesia?. Indonesia sudah berusaha sedemikian rupa untuk mencegah penularan virus Covid 19 ini,hingga pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ). Bekerja dan belajar dari rumah, hal ini mungkin tidak terlalu sulit sebab teknologi yang semakin canggih di masa sekarang ini. Lalu bagaimana dengan profesi yang harus bekerja turun lapang atau outdoor? Auditor misalnya?. Auditor harus menyambangi perusahaan klien sehingga dapat dengan mudah mengamati sistem pada perusahaan klien. Mengamati bagaimana SOP atau bagan alur setiap kegiatan perusahaan, seperti penjualan, pembelian dan aliran kasnya. Bagaimana auditor harus bekerja dari jarak jauh?. Strategi bagi auditor yang harus bekerja jarak jauh meliputi perencanaan audit, pemeriksaan/pengkajian dokumen, kerja lapangan/melakukan pengamatan, wawancara terhadap pihak yang terkait, dan pertemuan penutupan. Berikut penjelasan singkatnya. Perencanaan Perencanaan audit merupakan hal yang sangat penting di setiap pengauditan. Namun hal ini akan sulit jika pihak klien ada di lokasi yang jauh ataupun sulit terjangkau ( terpencil ). Sementara tahap perencanaan audit ini harus dibahas dengan klien. Informasi yang dapat dibahas dalam tahap ini adalah ruang lingkup perusahaan serta perncanaan jadwal kapan kegiatan audit akan di mulai, tak lupa memberi informasi kepada klien mengenai keterbatasan perihal proses kegiatan audit jarak jauh ini. Serta info apa saja yang akan dibagikan dan dengan tunjangan media atau teknologi apa yang digunakan. Berdasarkan kebutuhan diatas, auditor dapat menghabiskan waktu dua kali lebih banyak guna membahas perencanaan ini. Teknologi yang dapat digunakan dalam hal ini seperti vidio conference dan powerPoint untuk menyampaikan informasi/materi atau dapat menggunakan panduan visual lainnya. Pemeriksaan/Pengkajian Dokumen Pemeriksaan/pengkajian dokumen dari jarak jauh akan memakan waktu cukup banyak serta tak luput dari keterbatasan. Dalam hal ini auditor harus mampu menerima dokumen dalam bentuk/format apapun yang paling mudah diperoleh oleh klien sehingga dapat meminimalisir beban yang ada. Pertimbangan terkait aksesibilitas sistem file digital yang digunakan klien untuk menyimpan rekaman catatan tersebut harus diberikan. Pertimbangan strategi audit yang baik dan tepat juga harus dipikirkan oleh auditor untuk pemeriksaan ataupun pengkajian dokumen, pengambilan sampel dapat menjadi alternatif terbaik. Tergantung pada jumlah rekaman catatan yang ada. Terlepas apakah auditor memeriksa semua atau sebagian dari data yang tersedia. Tidak seperti pemeriksaan/pengkajian rekaman catatan di lokasi, pemeriksaan/pengkajian dokumen dari jarak jauh biasanya tidak memungkinkan untuk memberikan pertanyaan langsung pada saat yang sama. Auditor harus mencatat ataupun menulis hal-hal yang patut dipertanyakan pada klien saat melakukan proses pemeriksaan/pengkajian dokumen, dan dapat ditanyakan saat wawancara jarak jauh. Kerja Lapangan/Pengamatan Hal ini mungkin akan menjadi hal yang cukup sulit bagi audit jarak jauh, pasalnya hal ini biasanya dilakukan dengan menyambangi perusahaan klien. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan vidio conference ataupun livestreaming. Walaupun tidak terlepas dari kendala-kendala yang ada seperti ketersediaan Wi-Fi, lokasi kerja klien yang berada di tempat terpencil dan kebisingan yang mungkin akan mengganggu proses audit ini. Tidak banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan melakukan observasi jarak jauh. Sebab penayangan vidio hanya pada satu titik dan auditor akan kesulitan untuk melakukan pengamatan. Alternatif lain yang dapat diambil adalah dengan foto digital yang dapat diambil dari smartphone milik klien ataupun milik perusahaan. Hal ini dapat menimalisir kendala jaringan yang tidak memungkinkan melakukan vidio conference. Dari hasil pengamatan, audit dapat membuat catatan dan menyiapkan pertanyaan. Wawancara Terhadap Pihak yang Terkait Dalam hal ini mungkin tidak jauh beda dengan wawancara langsung, hanya perlu media penghubung seperti panggilan vidio ataupun semacamnya misalnya Google Meet, Skype dan Zoom. Auditor perlu melakukan perencanaan wawancara seperti berapa lama waktu yang diperlukan dan kepada siapa saja pihak yang perlu diwawancarai. Misalnya dengan penanggung jawab kegiatan, pemegang keluar dan masuknya kas ( kasir ), bagian gudang, penerimaan barang, dan personil lain yang bertanggung jawab dalam mendukung fokus audit. Persiapan wawancara jarak jauh membutuhkan waktu tambahan bagi auditor, serta auditor harus siap dengan daftar pertanyaan dan hal-hal terkait informasi tambahan apa saja yang dibutuhkan berdasarkan pengamatan yang dilakukan sebelumnya. Keterbatasan wawancara jarak jauh ini juga dapat terjadi ketika personil yang diwawancarai merasa canggung, gugup atau tidak nyaman dengan panggilan vidio oleh sebab itu, pemilihan kata dan penempatan intonasi yang bagus dan tepat akan dapat membuat wawancara menjadi tidak tegang. Pertemuan Penutupan Pertemuan penutupan audit jarak jauh memiliki konsep yang sama dengan pertemuan penutupan secara langsung, mungkin memang memerlukan media penghubung. Penjadwalan penutupan ini harus dipertimbangkan oleh auditor, minimal dua hari setelah melakukan wawancara. Sehingga auditor dapat mengkaji kembali catatannya dan menyusun rancangan awal hasil audit. Pertemuan penutupan ini dimaksudkan untuk mrmpresentasikan rancangan awal hasil audit kepada klien, menyelesaikan pertanyaan/permasalahan serta melakukan pembahasan lebih lanjut untuk hasil final audit, yaitu opini dari auditor. Kesimpulan yang dapat di ambil ialah penggunaan teknologi secara praktis. Inovasi dan transformasi teknologi menjadi fokus bisnis serta progam audit di seluruh dunia. Saat ini adalah saat yang tepat untuk mengkomunikasikan lebih lanjut mengenai proses audit jarak jauh. Terdapat beberapa teknologi berkembang yang dapat menunjang kegiatan tersebut antara lain vidio livestreaming, Virtual Reality ( VR ), pesawat tak berawak ( drone ) dan lainnya. Namun semua teknologi pastilah diperlukan biaya tambahan yang mungkin malah mengakibatkan auditor merugi. Jadi pilihlah teknologi yang sesuai dengan bayaran yang diterima. Proses audit jarak jauh bukanlah satu-satunya solusi yang tepat untuk semua masalah. Hal ini bukan pula sebagai pengganti pelaksanaan audit secara langsung. Namun sebagai bagian dari alternatif yang dapat dilakukan di masa pandemi ini.