Kegiatan Usaha Hiburan dan Rekreasi Pariwisata - Analisa - www.indonesiana.id
x

N Raymond Frs

Seorang Amtenar Pemerhati Pariwisata Daerah Sulawesi Utara
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Selasa, 15 Oktober 2019 18:10 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Kegiatan Usaha Hiburan dan Rekreasi Pariwisata

    Dibaca : 1.080 kali

    Dalam Undang-Undang No. 10 Thn 2009 Tentang Kepariwisataan , materi yang diatur didalamnya yakni mengenai antara lain hak dan kewajiban masyarakat; wisatawan; pelaku usaha; pemerintah; dan pemerintah daerah; pembangunan kepariwisataan yang komperehensif dan berkelanjutan; koordinasi lintas sektoral; pengaturan kawasan strategis; pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata; badan promosi pariwisata; asosiasi kepariwisataan; standarisasi usaha; kompetensi pekerja pariwisata; dan pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia.

    Pasal 22 UU Kepariwisataan tersebut di isyaratkan, bahwa setiap pengusaha pariwisata berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan; membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Dalam kaitannya dengan Usaha Hiburan dan Rekreasi, maka diatur dengan Peraturan Menteri Kebudayasn dan Pariwisata Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.

    Ruang lingkup usaha kegiatan hiburan dan rekreasi, yakni bidang usaha penyelenggaraan kegiatan usaha hiburan dan rekreasi meliputi jenis usaha, yaitu :

    1. Gelanggang Olahraga, antara lain Billyard, Gelanggang Renang, Gelanggang Bowling, Lapangan Footsal, Lapangan Golf, Lapangan Pacuan Kuda dan/atau lapangan sport lainnya.

    2. Gelanggang Seni, antara lain Sanggar Seni, Gedung Pertunjukan Seni, dsn/atau Gedung Bioskop.

    3. Arena Permainan, antara lain Arena Permainan Anak-Anak, Arena Permainan Ketangkasan Manual/Mekanik/Elektronik, dan/atau arena permainan lainnya.

    4. Hiburan Malam, antara lain Kelab Malam, Pub, dan Discotik.

    5. Panti Pijat dan/atau Griya Pijat.

    6. Mandi Uap.

    7. Pusat Kebugaran.

    8. Salon dan/atau Klinik Kecantikan.

    9. Bridal.

    10.Taman Margasatwa.

    11.Pentas Pertunjukan Satwa.

    12.Taman Rekreasi.

    13.Kolam Pemancingan.

    14.Karaoke.

    15.Jasa Impresariat/ Promotor; dan

    16.Pertunjujan Temporer.

    Kepariwisataan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

    Sedangkan tujuan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, adalah meningkatkan kesejahteraan rohani dan jasmani. (Pendiri Ashiri Manado),-

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.









    Oleh: Napitupulu Na07

    2 hari lalu

    Keadilan Agraria dan Peningkatan Produksi Pangan Melalui Konsesi Lahan Pertanian Luasan 10 –80 ha, kepada Badan Usaha Perorangan.

    Dibaca : 133 kali

    Salah satu dari 9 masalah fundamental multi dimensi bangsa Indonesia adalah “masih rendah, terbatas dan timpang pembangunan dan kesejahteraan baik antar lapisan / strata masyarakat maupun antar daerah dan pulau”. Perwujudan sila ke 5 dari Pancasila yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih jauh dari harapan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk ‘Apa kabar Reforma Perhutanan Sosial’ Selasa 3/4/2018, Dalam paparan berjudul ‘Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial, mengungkapkan: Ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan ini terdata sampai tahun 2017. Perbandingan ketimpangannya? Luas lahan di Indonesia yang yang sudah keluar ijin pengelolaanya adalah 42.253234 ha dari total 125.922.474 KH Indonesia. Dari 42.253.234 ha lahan yang diberikan ke swasta-masyarakat-kepentingan umum, 95,76 %-nya dilelola oleh swasta luas totalnya 40.463.103 ha. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit, dari data peta RePPProT, pada tahun 1990 luasnya 7.662.100 ha, dari data baru tahun 2015 menjadi 11.260.277 ha, berarti kenaikan rata-rata 142.000 ha/tahun. Tahun 2016 menurun sedikit menjadi 11.201.465 ha. Tahun 2017 terhadap angka 2016 meningkat drastis 25 % lebih, menjadi sebesar 14.048.722 ha. Tahun 2018 naik menjadi 14.327.093 ha, Tahun 2019 naik menjadi 14.677.560 ha. Areal usaha perkebunan kelapa sawit tersebut didominasi oleh hanya puluhan pengusaha besar swasta. Ke depan apa yang bisa dilakukan? untuk mengurangi ketimpangan penguasaan / hak kelola Pengusaha Besar Swasta (PBS) atas tanah kawasan hutan (40.463.103 ha) dan Perkebunan kelapa sawit (14.677.560 ha), totalnya 55.140.663 ha setara 29,5 % luas daratan Idonesia 187.000.000 ha. Penulis menyarankan Solusi pengurangan ketimpangan secara bertahap, namun sekaligus bisa menangani permasalahan besar lain yaitu kemandirian pangan Indonesia yang sangat lemah / rapuh karena terkendala terbatasnya ketersediaan lahan garapan. Pada kesempatan ini diusulkan untuk Ekstensifikasi Pertanian pangan dengan membuka daerah irigasi (DI) Baru dengan Pola Pertanian Pangan UKM. Strateginya membangun Lima Pilar Pertanian Beririgasi Modern di luar P. Jawa meliputi: P1: Penyediaan air irigasi; P2: Pembangunan infrastruktur irigasi baru; P3: Pencetakan sawah baru petakan besar yang sesuai mekanisasi pertanian untuk para UKM dengan konsesi lahan 30-80 ha; P4: Mempersiapkan sistem pengelolaan irigasi; P5: Membangun sistem konsesi UKM pertanian mekanisasi padi komersial terpadu, mulai tanam, panen, sampai siap dipasarkan. Untuk keadilan agraria dan sekaligus penyediaan lahan garapan daerah irigasi baru, juga untuk lahan peternakan dan perikanan terlihat 2 kemungkinan yakni: (i) Mengatur pemberian puluhan ribu konsesi lahan luasan kecil 10 ha untuk peternakan, perikanan, hortikultur (mix farming), serta luas 30 - 80 ha untuk irigasi baru. Sebagai tahap pertama memanfaatkan cadangan areal untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha, diberikan konsesi 30 tahun kepada badan usaha perorangan; dan (ii) Mengubah konsesi sawit lama yang habis masa konsesinya menjadi konsesi 30 tahun UKM sawah beririgasi 30 ha - 80 ha.