Setelah lama ditimang-timang, akhirnya Jokowi memanggil satu persatu calon menterinya. Di awal mereka yang dipanggil seperti Mahfud MD, ErickThohir, Wisnu, dan Nadiem Makarim cukup mengembirakan, setidaknya tokoh-tokoh di atas mempunyai kapasitas mumpuni di bidangnya.
Namun, kemunculan Prabowo di Istana yang kemudian dilanjutkan dengan konperensi pers yang intinya bersedia menjadi pembantu presiden. Pilihan itu sungguh sangat mengagetkan. Sebab selama 10 tahun terakhir, ia selalu berusaha menjadi penguasa. Prabowo selama dua kali pilpres merupakan lawan tangguh Jokowi, kini hanya bisa menjadi pembantu presiden.
Apapun alasannya, kesediaan Prabowo menjadi pembantu presiden, bisa jadi karena dia mengamalkan pribahasa: Tak dapat rotan, akar pun jadi; Tak jadi Presiden, pembantu juga ok-lah. Bagi saya pilihan menjadi pembantu setelah berusaha menjadi orang nomor satu, sungguh sangat merendahkan martabat dan moralitas politik
Dalam UUD pasal 17 dan UU No 39 Tahun 2008, secara jelas dan tegas menjelaskan kedudukan menteri adalah pembantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Sinonim kata "pembantu" antara lain: abdi, asisten, babu, kawula, pekerja, pendamping, pelayan, dan timbalan. Silakan anda mengunakan persamaan kata "pembantu" yang tepat untuk menjelaskan posisi Prabowo di kabinet ke II Jokowi.
Tentu yang paling kecewa dengan pilihan Prabowo, adalah pendukungnya yang berjumlah 45% dari total populasi pemilih. Kecewa sekaligus malu. Tokoh yang mereka idolakan, dianggap setengah dewa, didoakan dan disucikan para ustadz, dan bahkan sudah dianggap kesatria yang sakti mandra-guna, kini akhirnya dibuat tak berdaya, bertekuk lutut, dan selanjutnya menjadi pembantu presiden.
Sepengetahuanku, sejak Pilpres 2014 pendukung Prabowo cenderung solid dan tak pernah luruh dari 40-45% dari total populasi pemilih. Meski Jokowi berjuang keras melalui program pembangunan infrastruktur, namun tidak membuat pendukung prabowo goyah. Mereka tetap solid dengan pilihan. Penambahan suara Jokowi yang naik sekitar 2% dari pilpres sebelumnya, diperoleh dari suara pemilih pemula dan dari pemilih yang tidak mengunakan hak pilih pada pilpres 5 tahun lalu
Kini 'presiden Kertanegara' itu hanya menjadi pembantu presiden yang sebenarnya. Tentu yang namanya "pembantu" tidak punya visi-misi sendiri, ia harus tunduk dan menjalankan visi-misi Jokowi. Jika ada pengamat yang mengatakan, keikutsertaan Prabowo dalam kabinet Jokowi supaya bisa menjalankan programnya saat kampanye. Itu adalah pernyataan keliru, sebab tidak mungkin dalam satu pemerintahan ada dua visi-misi capres yang dijalankan.
Dahnil Simanjuntak (jubir Prabowo) menjelaskan, bergabungnya Prabowo dalam kabinet karena didasari kecintaan pada Indonesia. Penjelasan yang sangat konyol, sebab mencintai Indonesia tidak selalu harus menjadi bagian dari kekuasaan. Memilih menjadi oposisi-pun itu juga bagian dari kecintaan pada negara, dan hal yang biasa saja dalam sistem demokrasi. Megawati dan PDIP-nya pernah menjadi oposisi saat SBY menjadi presiden.
Awan Hitam Demokrasi
Sebagai pemilih aktif Jokowi dari tahun 2014, tentu saya kecewa dengan gabungnya Prabowo di kabinet Jokowi. Sebab alasan saya mendukung Jokowi karena tidak ingin seorang pelanggar HAM menjadi penguasa atau bagian dari kekuasaan di negeri ini.
Saya tidak tahu apa yang merasuki pikirin Jokowi hingga ia memilih Prabowo. Tapi yang pasti menjadikan Prabowo sebagai menteri adalah pilihan yang paling terburuk dari Jokowi selama menjadi presiden. Bagaimana mungkin seorang yang diberhentikan dengan tidak terhormat dari TNI, tiba-tiba diberikan peran yang sentral dalam dunia kemiliteran sebagai menteri pertahanan!
Prabowo sebagai sebagai menteri pertahanan justru akan makin membuat pengungkapan pelanggaran HAM di zaman Orde Baru makin sulit terungkap. Jadi teman-teman penggiat keadilan dan pejuang HAM, mulai sekarang jangan berharap lebih dari Jokowi dalam urusan penegakan HAM di Indonesia
Selain itu, gabungnya Gerindra dalam pemerintahan akan makin melemahkan check and balance di Parlemen. Dalam sistem demokrasi, oposisi mutlak dibutuhkan. Jika tidak maka kebijakan yang dilahirkan sangat berpotensi mengabaikan suara publik, dan dalam taraf tertentu akan banyak melahirkan gerakan ekstra parlementer: publik langsung berhadapan dengan negara. Contoh yang paling mutakhir adalah revisi UU KPK, saat kekuatan politik bersatu-padu melemahkan KPK yang berimbas demontrasi besar-besaran di semua wilayah.
Kita tidak mungkin hanya berharap 'kebaikan' Jokowi, sebab rezim orang baik jika tidak dikontrol kuat sangat berpotensi menjadi rezim otoriter. Soeharto ketika awal berkuasa, pendukungnya juga berharap ia akan baik-baik saja . Tapi karena tidak adanya kekuatan oposisi di parlemen telah membuat Soeharto menjadi otoriter.
Tanda-tanda otoritarian mulai nampak dalam dua tahun terakhir. Menurut Freedom House, demokrasi Indonesia mulai mengalami penurunan. Indonesia sejak tahun 2018 dari negara 'free' menjadi 'partly free' (setengah bebas). Salah satu penyebabnya, adanya hambatan pada kebebasan berekspresi. Suara-suara kritis mulai dibungkam, dan makin menggila di 3 bulan terakhir. Mereka yang tidak satu suara dengan negara dianggap ancaman.
Kedepan situasi itu akan makin semakin buruk, terlebih dengan gabungnya Prabowo sebagai 'knights of templar' ordo Soeharto dalam kekuasaan. Selamat datang awan hitam.
Ikuti tulisan menarik Anton Miharjo lainnya di sini.
