Kabinet Indonesia Maju-nya Presiden Jokowi boleh dibilang baru seumur jagung, tapi Surya Paloh dan para petinggi NasDem sudah menjalin komunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera [PKS]. Tidak ada yang salah bahwa partai-partai saling menjalin komunikasi, tapi di awal kerja kabinet baru, yang NasDem berada di dalamnya, orang dapat menafsirkannya sebagai ada sesuatu antara NasDem dan kabinet.
Sehari menjelang pengumuman susunan kabinet, kepada para jurnalis Surya Paloh mengatakan bahwa ia belum diajak berbicara mengenai kabinet, dan ia menyatakan menyerahkan soal itu kepada Presiden. Saat itu boleh jadi Surya dan petinggi NasDem merasa galau karena semakin santer isu beredar bahwa Prabowo dan Gerindra akan bergabung ke dalam kabinet Jokowi.
Surya dan Prabowo memang sempat bertemu dan di hadapan jurnalis mereka tampak baik-baik saja. Hanya saja, NasDem memang menginginkan agar Gerindra tetap berada di luar kabinet untuk menjalankan fungsi check and balances terhadap pemerintah. Intinya: hubungan baik antarpartai tetap harus dijaga, tapi tanpa mengurangi berjalannya fungsi-fungsi oposisi agar demokrasi berjalan dengan sehat.
Apakah kunjungan Surya ke PKS merupakan isyarat bagi koalisi bahwa suara-suara partai unsur koalisi harus didengar dalam pengambilan keputusan penting seperti memasukkan Gerindra ke dalam kabinet? Ya mungkin saja, walau NasDem juga tidak mengingkari bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Boleh jadi, NasDem ingin mengingatkan bahwa mereka menempatkan 59 kader di DPR—angka ini setara dengan 10,3% kursi parlemen.
Bukan kali ini saja Surya dan NasDem mengirim isyarat yang bersifat mengingatkan bahwa mereka merupakan koalisi—artinya, pengambilan keputusan penting mesti dirembug bersama. Karena itu, ketika Mega menerima kunjungan Prabowo di rumahnya, yang dipopulerkan dengan pertemuan ‘nasi goreng’, Surya di tempat lain mengadakan pertemuan dengan Anies. Surya juga berbicara dengan petinggi koalisi lainnya, seperti Muhaimin, Suharso, dan Airlangga tanpa kehadiran Mega.
Situasi hubungan yang kurang baik antara Surya dan Mega semakin tercium oleh publik ketika mereka hadir di acara pelantikan anggota DPR periode 2019-2024. Megawati enggan menjabat tangan Surya yang sudah berdiri di sisi jalan yang dilalui Mega. Di mata publik, relasi politik menjadi terkesan demikian personal.
Kesabaran Surya Paloh tampaknya semakin diuji ketika posisi Jaksa Agung kini ditempati oleh ST Burhanuddin, yang merupakan adik kandung Tb. Hasanuddin, salah seorang petinggi PDI-P, walaupun para politisi PDI-P membantah hubungan dekat itu yang menjadi alasan pemilihan. Nah, Burhanuddin menggantikan M. Prasetyo, yang merupakan kader NasDem hingga ia dipilih untuk menempati jabatan Jaksa Agung lima tahun yang silam. Apakah perubahan ini juga membuat Surya merasa tidak nyaman, sekalipun ada tiga kader NasDem yang duduk di kabinet, yakni Johnny G. Plate, Syahrul Yasin Limpo, dan Siti Nurbaya Bakar walaupun tanpa seorangpun di posisi wakil menteri. Apakah kursi-kursi itu tidak cukup membuat bahagia?
Tapi, memang begitulah politik, terkadang aneh, kali lain terkesan masuk akal. Soal gengsi pribadi bisa berpengaruhi terhadap relasi politik, tapi ada pula yang mengabaikan soal gengsi dan martabat, apa lagi prinsip. NasDem sudah menebar isyarat-isyarat tentang pilihan politik mereka bila situasi koalisi semakin tidak nyaman. Entah ini isyarat sungguhan atau sekedar testing the water alias menguji bagaimana dan ke arah mana air beriak, wallahu ‘alam. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
