Pemimpin yang tidak Mempermainkan Harapan Rakyatnya - Analisa - www.indonesiana.id
x

dian basuki

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Senin, 4 November 2019 23:23 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Pemimpin yang tidak Mempermainkan Harapan Rakyatnya

    Dibaca : 2.242 kali

     

    Di tengah zaman yang berubah cepat, di negeri manapun, rakyat membutuhkan pemimpin yang hadir dan terjangkau. Hadir bukan dalam pengertian wajahnya selalu tampak di layar televisi dan media cetak serta online, atau mengirim cuitan di twitter, melainkan ia ada ketika rakyat memerlukan dukungannya, ia menanggapi dengan cepat keluhan rakyatnya, ia tidak akan berkelit, bersikap seolah-olah, dan menunda-nunda mengambil keputusan penting yang ditunggu-tunggu rakyatnya.

    Pemimpin yang mencintai rakyatnya akan berusaha menyelami perasaan dan pikiran rakyat, merasakan kecemasan rakyat, berempati pada penderitaan rakyat, membela yang lemah dan terpinggirkan, menekan yang kuat agar tidak semena-mena menggunakan kekuatannya, menunjukkan dan memimpin rakyat ke jalan yang benar, serta meluruskan apa yang bengkok. Jika ia membiarkan yang bengkok terus berjalan, apa lagi diam-diam mendukungnya, maka ia telah melalaikan kewajiban pemimpin sebagai penunjuk jalan [show the way].

    Pemimpin yang hadir dan amanah selalu menjadikan kebenaran dan keadilan bagi rakyat sebagai pertimbangan dalam memutuskan sesuatu. Ia tidak galau dan cemas memikirkan pendapat teman sejawatnya. Ia tidak akan ‘menyuap’ teman sejawatnya dengan jabatan hanya agar mereka tidak ribut dan membikin repot. Bahkan ia akan hadapi kerepotan itu agar keadilan bagi rakyat dapat ditegakkan, sebab ia berpikir tentang masa depan yang baik bagi rakyatnya, bukan kelanggengan kuasanya dan bukan rasa senang teman sejawatnya.

    Pemimpin yang terjangkau [affordable] membuat rakyat merasa dekat dengannya, sebab rakyat memperoleh perhatian utama dari pemimpinnya dibanding yang lain. Ia tidak akan meremehkan cita-cita rakyatnya, memain-mainkan harapan rakyatnya, dan ia tidak akan pernah memanipulasi rakyatnya. Rakyat adalah sandaran manakala ia merasa lelah, rakyat adalah sumber semangat tatkala ia nyaris putus asa, dan rakyat adalah inspirasi baginya ketika pikiran sedang pening. “Siapalah saya tanpa rakyat,” adalah buah renungan setiap pemimpin manakala ia tengah sendirian, dan itu menjadi pengingat, mestinya.

    Keterjangkauan merupakan manifestasi kerendah-hatian pemimpin yang peka dalam merasakan apa yang dirasakan dan dipikirkan rakyat. Ia tidak merasa paling tahu dan paling benar, sehingga dengan senang hati mendengarkan suara-suara yang tidak setiap hari ia dengar—yang memang tidak selalu menyenangkan. Terjangkau itu bermakna mudah ditemui, mau mendengarkan, tidak meremehkan, tidak mendiamkan, serta tidak merasa benar sendiri.

    Pemimpin yang terjangkau akan berempati pada penderitaan yang dialami rakyatnya: kemiskinan, terpinggirkan, diabaikan, kehilangan pekerjaan, hingga kematian karena kekerasan. Pemimpin yang terjangkau akan berusaha keras memastikan bahwa rakyatnya merasa aman dan benar-benar aman, tidak membiarkan mereka menderita tanpa berempati, sebab ia percaya bahwa ia terpilih karena rakyat memercayai dirinya—ia tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan dan amanah itu. Karena itu, ia semestinya juga percaya bahwa ia tidak boleh berpaling dari rakyat, sebab hal itu merupakan pengingkaran terhadap asal-usulnya dan sungguh merupakan perilaku yang tidak sopan. >>


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.





    Oleh: Saufi Ginting

    2 hari lalu

    LINGLUNG

    Dibaca : 129 kali


    Oleh: medy afrika

    3 hari lalu

    Perbedaan Aset Desa dengan Inventaris Desa

    Dibaca : 149 kali

    DESA, NEWS - Secara umum, aset Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) dan lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (“Permendagri 1/2016”). Aset Desa  : adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sementara itu, istilah inventaris desa tidak ditemukan dalam UU Desa maupun Permendagri 1/2016.  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) yang terakses dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, inventaris adalah daftar yang memuat semua barang milik kantor (sekolah, perusahaan, kapal, dan sebagainya) yang dipakai dalam melaksanakan tugas.                                                                                      Merujuk pada definisi inventaris desa di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa inventaris desa adalah daftar barang milik desa. Meski demikian, istilah inventarisasi dapat kita temukan dalam Permendagri 1/2016. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa. Merujuk pada definisi inventarisasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa inventaris desa adalah hasil aset desa yang didata, dicatat, dan dilaporkan. Yang Termasuk Aset Desa : Aset Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.   Aset lainnya milik desa antara lain: a.  kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (“APBDesa”); b.    kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; c.    kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d.    hasil kerja sama desa; dan e.    kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Inventarisasi Aset Desa : sekretaris desa selaku pembantu pengelola aset desa berwenang dan bertanggungjawab: a.    meneliti rencana kebutuhan aset desa; b.    meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa ; c.    mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa; d.    melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa;dan e.     melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.   Petugas/pengurus aset desa bertugas dan bertanggungjawab: a.    mengajukan rencana kebutuhan aset desa; b.    mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa; c.    melakukan inventarisasi aset desa; d.    mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan e.    menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.   -Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi. Kodefikasi yang dimaksud diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa. -Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai peraturan perundang-undangan. Bisa didefenisikan, aset desa dan inventaris desa merupakan dua hal yang berhubungan. Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sedangkan inventaris desa adalah daftar barang milik desa, yakni hasil aset desa yang didata, dicatat, dan dilaporkan. Kegiatan inventarisasi aset desa merupakan tugas dan tanggung jawab petugas/pengurus aset desa yang berkoordinasi dengan sekretaris desa. Dasar Hukum: 1.    UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2.    Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.