Narasi Anti-Tionghoa di Pusaran Jagat Maya - Pilihan - www.indonesiana.id
x

wordcloud anti tionghoa di Instagram

Prima Analytica

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 14 November 2019

Senin, 18 November 2019 17:34 WIB
  • Pilihan
  • Berita Utama
  • Narasi Anti-Tionghoa di Pusaran Jagat Maya

    Dibaca : 3.487 kali

    “Saya adalah orang Indonesia. Selamanya saya orang Indonesia”.


    Penggalan kalimat di atas ada dalam film Susi Susanti: Love for All yang sedang tayang di bioskop kesayangan. Film debut sutradara anyar Sim F tak sekedar menyuguhkan prestasi olahraga Susi Susanti. Ada hal mengagetkan yang muncul dalam beberapa babak film tersebut, yaitu persoalan diskriminasi etnis Tionghoa. Popularitas Susi Susanti sebagai bintang lapangan bulutangkis yang telah membela nama Indonesia di peta dunia itu masih saja mengharuskannya jungkir balik mengurus SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia). SBKRI merupakan surat keterangan yang menyatakan jika yang bersangkutan sudah menjadi warga negara Indonesia. Penerbitan SBKRI hanya berlaku bagi seseorang yang terlahir sebagai warga keturunan Tionghoa. Di adegan lain penulis skenario menyuguhkan realita sebenar tentang kerusuhan di Indonesia pada Mei 1998, menjadikan warga ras Tionghoa sebagai bulan-bulanan massa. Dalam trailernya, Rudi Gunawan, kakak Susi Susanti yang diperankan Delon Thamrin berkata dalam kalimat satir sebagai ejekan terhadap adiknya yang gemar mendulang prestasi. “Kamu pikir piala dan medali-medali yang kamu raih selama ini bisa menolong kita kalau ada kerusuhan?”


    Film Susi Susanti: Love for All menjadi bukti bila praktik anti-Tionghoa di Indonesia adalah cara lama mendiskreditkan kelompok rasial. Coppel (1983) menyebutkan masyarakat pribumi menganggap etnis Tionghoa eksklusif, superior, mendominasi ekonomi, pun kesetiannya pada negara diragukan, berakar sejak masa kolonial. Hingga saat ini stereotip tersebut tetap dominan di masyarakat. Survey ISEAS-Yusof Ishak Institute dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) berjudul “Indonesia National Survey Project” pada Mei 2016, menyebutkan hampir 60 % responden percaya bahwa etnis Tionghoa lebih kaya daripada penduduk pribumi (Setijadi, 2017).


    Seiring dengan menjamurnya penggunaan internet dan media sosial penyebaran stereotip anti-Tionghoa terus meluas (Herlinjanto: 2016). Salah satu contoh konten yang memantik wacana anti-Tionghoa di Indonesia adalah kedatangan para imigran asal Tionghoa di berbagai proyek infrastruktur di tengah pasar tenaga kerja lokal yang terbatas. Pada 2016, pemberitaan di media daring sempat ramai ihwal desain baru Rupiah yang dituding mirip dengan mata uang RRC, Yuan. Ini dianggap sebagai bukti bahwa pemerintah Indonesia adalah antek pemerintah RRC. Pada 12 Mei 2019 seruan anti-Tionghoa melalui #UlamaTolakOBOR menempati trending topik twitter di Indonesia. Seruan ini ditujukan sebagai kritik terhadap pemerintah Indonesia yang terlibat dalam pertemuan proyek One Belt One Road (OBOR) yang diinisiasi pemerintah Tiongkok. Uniknya #UlamaTolakOBOR ini dimotori oleh pemuka-pemuka agama Islam, berbarengan dengan kegiatan “Multaqo Ulama Ahlus Sunnah” di Pondok Pesantren Darussalam, Wanaraaja, Garut, Jawa Barat. Pada Juni 2019 akun instagram @wawat.kurniawan mengunggah spanduk besar maskapai Air China yang terpampang di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta dengan keterangan : “Yuhuuu. Akhirnya segala yang berbau Cina akan hadir di mana saja kapan saja di Indonesia”.


    Kami tertarik untuk menelusuri bagaimana penyebaran narasi anti-Tionghoa di media sosial, terutama yang digulirkan oleh akun-akun Islam. Untuk mensimulasi penyebaran narasi anti-Tionghoa di Indonesia kami menggunakan pendekatan jurnalisme data dengan memanfaatkan unggahan media sosial beserta komentarnya sebagai sumber informasi. Sebagai sampel, kami mengambil dua akun influencer Islam dan politik yaitu @indonesiabertauhidid dan @felixsiauw. Dua akun tersebut mewakili influencer Islam di Instagram yang cenderung hiperaktif dan sigap merespon isu kekinian. @indonesiabertauhidid adalah akun yang memposisikan diri dengan bio “dakwah, politik, dunia Islam” dengan 10.638 unggahan dan 697.802 followers. @indonesiabertauhidid tutup pada 18 Agustus 2019 dan akun serupa, @indonesiabertauhid, muncul kembali dengan isi unggahan yang identik dengan akun yang tutup tersebut. Akun lain adalah @felixsiauw merupakan akun resmi Felix Siauw yang menyatakan dirinya dengan bio “penulis, pengemban dakwah, dan menginginkan kebangkitan Islam”. Felix Siauw adalah seorang pendakwah mualaf keturunan Tionghoa dengan 4,3 juta followers.


    Untuk membaca narasi anti-Tionghoa kami mengelompokkan akun menjadi 2 bagian, yaitu 2 akun influencers sebagai “akun pengirim” pesan anti-Tionghoa dan akun followers mereka sebagai “akun penerima”. Selanjutnya kami mengelompokkan pembacaan narasi anti-Tiionghoa menjadi dua wordcloud, yakni wordcloud unggahan (pengirim) dan wordcloud komentar (penerima). Wordcloud dalam hal ini adalah kumpulan kata yang dihasilkan dari kumpulan teks (metadata / keywords) yang digambarkan dalam berbagai ukuran dan gugus kata. Untuk menentukan tingkat persetujuan akun penerima atas akun pengirim kami juga menggunakan Skala Likert yang umum dalam angket dan riset dengan klasifikasi Sangat Setuju(SS), Setuju (S), Ragu (R), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).


    Analisis Akun Pengirim Pesan Anti-Tionghoa

    Kami menemukan sepuluh kata yang muncul yang berhubungan dengan narasi anti-Tionghoa yaitu “Cina”, “asing”, “mereka”, “kita”, “Uyghur”, “kamp”, “komunis”, “pemerintah”, “Indonesia”, dan “Kristen”. Dari beberapa variasi kata yang merujuk pada Tionghoa ada dua kata paling dominan yaitu “China” dan “Cina”. “China” umumnya merujuk pada pemerintah China. Sedangkan kata “Cina” lebih bersifat general mulai dari Cina Muslim, Cina Indonesia, komunis Cina, tenaga kerja Cina, dan seterusnya. Misalnya, pada @indonesiabertauhidid mengarahkan pengikutnya menjauhi “Cina” yang dianggap tak patut menjadi teman sejati lantaran hanya mengutamakan uang, sangat licik dan tidak dapat dipercaya, pun melakukan praktek “kanibal” dengan mengambil paksa organ tubuh Muslim Uyghur untuk diperjualbelikan dengan nilai jutaan dolar. @felixsiauw merujuk “Cina” sebagai rezim komunis yang menindas Islam. Di sini terlihat bahwa pemakaian kata “China” dan “Cina” digunakan untuk memperkuat stereotip anti-Tionghoa yang beredar di masyarakat.


    Secara umum ada dua pesan utama yang tampil dari akun pengirim yang berhubungan dengan narasi anti-Tionghoa, yaitu: segregasi dan deislamisasi. Segregasi dalam hal ini adalah pemisahan secara detrimental antara sekelompok (umumnya Muslim) dengan kelompok lainnya dalam suatu masyarakat. Ada tiga kata yang merepresentasikan segregasi, yaitu “asing”, “mereka”, dan “kita”. Kata “asing” dan “mereka” mewakili etnis Tionghoa, pengusaha dan bangsa asing yang notabene merujuk pada keturunan Tionghoa. Sebagai contoh, @indonesiabertauhidid menggunakan kata “asing” dan “mereka” untuk menyebut pengusaha Tionghoa (taipan asing) sebagai pemilik Kota Meikarta, termasuk tudingan mengambil keuntungan dari proyek kereta api cepat. Sedangkan “kita” merepresentasikan Muslim Indonesia, tenaga kerja Indonesia, dan Muslim di Tiongkok, yang berbeda dengan kata “mereka”. Sebagai contoh, @indonesiabertauhidid menguatkan pemisahan kelompok “kita” dan “mereka” dengan menyatakan, “10 juta lapangan kerja bukan untuk kita tapi untuk para orang Tiongkok dan China.” Sementara @felixsiauw menunjukkan “kita” sebagai saudara seiman termasuk Muslim Uyghur dan menggunakan kata “mereka” sebagai kelompok yang membenci Islam, melabeli negatif Muslim sebagai jahat, radikal, teroris dan makar sesuai kepentingan mereka.


    Deislamisasi merujuk pada bahaya sekularisasi dan represi yang dialami oleh Islam di Indonesia dan di berbagai belahan dunia lainnya. Kata-kata yang identik dengan deislamisasi adalah “Uyghur”, “kamp”, “komunis”, “pemerintah”, “Indonesia”, dan “Kristen”. Kata “Uyghur,” “kamp,” dan “komunis” tampil secara bersamaan menilik pada kondisi Muslim Uyghur di kamp konsentrasi rezim komunis China. @indonesiabertauhidid menggambarkan kemiripan deislamisasi di Uyghur dengan genosida bangsa Yahudi yang mengatakan, “Situasi Uyghur dan Kazakh di Turkistan Timur sekarang adalah sama dengan situasi orang Yahudi di kamp konsentrasi Nazi pada 1930-an”. Selanjutnya, kata “pemerintah” mengacu pada pemerintah China dan pemerintah Indonesia yang melakuan sekularisasi Muslim di Indonesia. @indonesiabertauhidid mengunggah berita hasil retasan wikileaks yang menyatakan kesepakatan pemerintah Tiongkok dan Amerika Serikat untuk mensekulerkan Indonesia. @felixsiauw menghubungkan deislamisasi dengan sikap pemerintah Indonesia yang menuduh kelompok-kelompok Islam sebagai kelompok radikal. Menurut Felix Siauw, “Secara tidak langsung Islam dituduh menjadi penyebab radikalisme. Karenanya deradikalisasi harus dijalankan yang ujung-ujungnya adalah deislamisasi”. Kata “Kristen” mengacu pada tuduhan kristenisasi di Indonesia. @indonesiabertauhidid mengunggah kabar mengenai kemitraan LIPPO Group dan Nahdhatul Ulama dalam pembangunan rumah sakit umum di Tegalrejo Magelang, Jawa Tengah. @indonesiabertauhidid menuduh agenda Kristenisasi LIPPO Group dengan mendirikan Rumah Sakit Siloam di Jawa Tengah.


    Analisis Akun Penerima Pesan Anti-Tionghoa

    Telaah terhadap akun penerima memperlihatkan kesesuaian dengan akun pengirim. Pada bagian komentar kami menemukan sepuluh kata utama, yaitu “Cina”, “mereka”, “kita”, “Uyghur”, “komunis”, “Indonesia”, “pribumi”, “kafir”, “jual”, dan “hutang”. Kata “Cina” mengafirmasi tentang Cina komunis, taipan Cina, “boneka” Cina, produk Cina, Cina itu jahat, pemerintah Cina, Cina di Indonesia, Cina kutu kupret, dan seterusnya. Kata “mereka” dan “kita” sengaja ditekankan sebagai pembeda antara non-Muslim dan Muslim, pemerintah zalim dengan Muslim Uyghur, freemason pencipta kegaduhan dunia sebagai musuh Islam, kekuasaan non-Muslim dengan kepemimpinan Islam. Adapun kata “Uyghur”, “komunis”, dan “Indonesia” selain mengafirmasi pesan deislamisasi di China juga mencoba menghubungkannya dengan situasi politik lokal di Indonesia. Sebagai contoh, @aria_cakrabumi19 meminta kepada Felix Siauw agar mengomandoi barisan Muslim Indonesia untuk menentang keras China sebagai pembelaan terhadap Muslim Uyghur. Sedangkan @_monotone_ menyatakan, “Komunis sungguh biadab! Dan di Indonesia mereka bersembunyi di balik partai-partai anti-Islam dan anti-syariat Islam”.


    Komentar anti-Tionghoa juga memunculkan empat kata berbeda dari akun pengirim, yaitu “pribumi”, “kafir”, “jual”, “hutang”. Kata “pribumi” menguatkan identitas mayoritas Muslim di Indonesia: aparat pribumi, pribumi asli, polisi pribumi, bukan polisi import, brimob pribumi. Salah contoh penggunaan kata pribumi adalah pada unggahan foto hoaks keberadaan polisi Cina pada aksi 22 Mei 2019. Sementara itu salah seorang pendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, @rahmasari315, mengekspresikan keresahannya jika bangsa Indonesia tak lagi milik pribumi. Kata “pribumi” juga muncul di isu perseteruan komika keturunan Tionghoa Ernest Prakasa dengan selebriti influencer Islam, Ari Untung, menanggapi aksi “812” di Malaysia. @duapuluhempatjuli_ menyatakan, “@ernestprakasa sadar diri ya hidup di sini, jangan macem-macem sama pribumi”. Kata “kafir” menegaskan stereotipe etnis Tionghoa sebagai identitas liyan Islam: cebong kafir, penjaga gereja, dan kelompok pembubar pengajian. Kata “kafir” juga merujuk pada pemerintah kafir, polisi kafir, Cina kafir, pun sesama kaumnya Ahok. Dua kata “jual” dan “hutang” muncul bersamaan sebagai ekspresi ketidakpuasan warganet terhadap kebijakan pemerintah yang dituduh menjual Indonesia kepada Tiongkok dengan skema hutang sejumlah proyek infrastruktur. Kata “jual” merujuk pada aset negara, gadai infrastruktur kepada Cina dan dikelola asing. Sebagai contoh, @manjaummie berkomentar, “jangan-jangan kalau aset negara udah dijual semua, terus hutangnya gak lunas-lunas juga. Gantian rakyat yang dijual?” Sedangkan kata “hutang” merepresentasikan ekspresi warganet atas pinjaman Cina: riba RRC kepada pemerintah Indonesia, proyek One Belt One Road (OBOR), kereta api cepat, neokolonialisme, kacung Cina, dan seterusnya. Misalnya, @jihanhana29 menyatakan, “secara perlahan Indonesia mulai “membayar” hutangnya dengan menghilangkan “aset”nya”.


    Melalui skala Likert kami juga menemukan persetujuan antara akun pengirim dan akun penerima. Sebagian besar akun penerima cenderung mempercayai begitu saja pesan unggahan akun pengirim yang mengandung narasi anti-Tionghoa. Merujuk pada 6.287 komentar yang kami telaah, sebanyak 1.458 komentar (23,18 %) menyatakan “Sangat Setuju” dan 3.805 komentar (60,53 %) “Setuju” (S) terhadap isi unggahan. Sementara hanya 655 komentar (10,42%), menyatakan “Ragu” (R), 338 komentar (5,37%)“Tidak Setuju” (TS), dan 31 komentar (0,50%) “Sangat Tidak Setuju” (STS). Statistik keseluruhan akun penerima mengarah pada perilaku kolektif yang tak sekedar mempercayai dan menyebarkan unggahan-unggahan akun pengirim, tetapi juga aktif memperbincangkan narasi anti-Tionghoa dan meresponnya sebagai sebuah kebenaran baru.


    Reproduksi Narasi Anti-Tionghoa

    Secara umum produksi narasi anti-Tionghoa berkelindan dengan produksi berita bohong yang disampaikan oleh akun pengirim. Berita-berita bohong ini tampil dengan berbagai bentuk antara lain membangun framing atas beberapa berita yang berbeda, memelintir berita, membangun asumsi tanpa bukti yang kuat, dan menyebarkan berita-berita bohong. Salah satu contoh framing yang dilakukan oleh @indonesiabertauhidid adalah dengan membeberkan beberapa berita dari berbagai sumber yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya sehubungan dengan produksi mobil Esemka. Melalui berita-berita yang saling bertentangan ini @indonesiabertauhidid ingin menunjukkan bahwa produksi mobil Esemka sebenarnya tidak ada atau kalau pun ada adalah buatan China. Contoh memelintir berita terlihat pada isu serbuan 10 juta tenaga kerja asing di Indonesia, yang dipelintir dari pernyataan pemerintah soal capaian penciptaan lapangan kerja baru kurun 2015-2018. Contoh membangun asumsi tanpa bukti yang kuat bisa terlihat pada unggahan @indonesiabertahuhidid yang menuduh pemerintah RI menjual 28 proyek One Belt One Road (OBOR) kepada Tiongkok. Terakhir, penyebaran berita bohong tentang dokter China mengambil paksa dan memperjualbelikan organ tubuh Muslim Uyghur. Berita ini telah disangkal oleh website turnbackhoax.id.


    Hasil analisis narasi anti-Tionghoa pada akun pengirim dan akun penerima menunjukkan percakapan yang monolitik, tanpa fact-checking dan menihilkan ruang perdebatan. Umumnya bila ada suara yang ragu atau berbeda dengan akun pengirim maka kolektif mayoritas akan menolak dan menjadikannya sebagai sasaran perundungan massal. Kejadian perundungan ini bisa mengenai siapa saja yang berupaya mengklarifikasi, mempertanyakan, atau menyanggah dengan menyajikan fakta lain terhadap unggahan si influencer. Di sini akun pengirim berfungsi sebagai framing atas narasi anti-Tionghoa sedangkan akun penerima mengonfirmasi pesan tersebut. Temuan ini sejalan dengan teori echo chamber yang menyatakan bahwa sebuah kebenaran di media sosial dilakukan melalui komunikasi yang dipaksakan dan diulang-ulang dalam sebuah sistem yang tertutup. Bakshy, Messing, dan Adamic (2015) menyatakan bahwa echo chamber bekerja dengan menggaungkan pemikiran-pemikiran yang sama sekaligus menyaring informasi berbeda untuk mencegah perdebatan di dalamnya.


    Akhirnya kami menyimpulkan pendorong utama narasi anti-Tionghoa bersumber pada rasa ketakutan mayoritas Muslim Indonesia terhadap segala sesuatu yang berbau “Cina”. Dalam hal ini “Cina” tidak lagi melulu soal etnis Tionghoa atau negara “China” tetapi bisa berubah menjadi apa saja yang dianggap asing terhadap mayoritas Muslim, termasuk di antaranya ketakutan terhadap sekularisasi, pluralisme, deislamisasi, liberalisme, dan komunisme. Rasa ketidakamanan ini bisa muncul dalam berbagai kejadian yang acak, seperti peristiwa politik (pemilihan presiden dan pilkada), peristiwa ekonomi (proyek infratruktur) atau persoalan sosial (minimnya lapangan tenaga kerja dan berbagai isu ketidakadilan lainnya).

    ***
    Andrew Manurung & Nur Azizah : Freelance Journalist dan peneliti di lembaga riset Analytica. Analytica merupakan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial berbasis digital.

    ***

    DISCLAIMER:

    Tulisan ini dipublikasikan dengan itikad baik dan hanya untuk tujuan informasi umum. Setiap tindakan yang Anda ambil atas informasi yang Anda temukan di tulisan ini sepenuhnya merupakan risiko dan tanggung jawab Anda sendiri. Jika ada suntingan atau perbaruan pada tulisan ini, akan diposting secara jelas di sini.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.











    Oleh: Admin

    Minggu, 31 Mei 2020 10:05 WIB

    Digeser Suplayer Telur Kabupaten, Peternak: Pak Bupati, Beri Kami Kesempatan

    Dibaca : 1.148 kali

    Tuban - Belum selesai polemik soal beras berkutu di program BPNT, kini muncul suplayer yang mengatasnamakan diri suplayer kabupaten. Tak ayal, kehadiran suplayer telur kabupaten inipun menggeser peternak lokal. Adalah Sahli, Peternak Ayam Petelur di Desa Pongpongan Kec. Merakurak yang mengeluhkan tak lagi bisa ikut menyuplai telur dalam program BPNT. Pasalnya, e-warong sembako di desanya sudah memiliki suplayer baru yang ditunjuk dari kabupaten. Akibatnya, Sahli kehilangan pangsa pasar terdekat yang ada di desanya. "Katanya sudah ada suplayer baru dari kabupaten yang bertugas menyuplai telur di program BPNT, jadi e-warong sekarang tidak lagi ambil telur dari saya" terang Sahli saat di temuai di kandangnya, Kamis, 21/05/2020. Sahli menuturkan, peternak ayam petelur yang ada di desanya sebenarnya cukup merasakan dampak ekonomi dari program andalan Jokowi ini. Ia dan teman-temannya tidak perlu jauh-jauh mencari pangsa pasar untuk telur yang dihasilkan dari kandangnya. Selain itu, harga jualnya juga relatif setabil dan kompetitif. Namun semenjak kehadiran suplayer kabupaten ini, ia terpaksa harus mencari pangsa pasar baru. "Dulu telur tidak pernah keluar dari desa karena diambil Agen BPNT, sekarang saya terpaksa jual telurnya ke tengkulak meski harganya lebih murah" terang pemuda yang sudah menggeluti peternakan unggas sejak 5 tahun terakhir ini. Terpisah, Aripin, peternak ayam petelur di desa yang sama juga menyayangkan masuknya suplayer baru dari luar desa. Menurutnya, supplier kabupaten ini makin menambah derita peternak ayam petelur yang beberapa bulan terakhir ini mengalami guncangan harga akibat beredarnya telur yang diduga HE. Jika hadirnya suplayer luar di BPNT Desa Pongpongan ini adalah kebijakan Bupati, Arifin meminta agar kebijaka itu dievaluasi. "Mohon Pak Bupati bisa melindungi peternak lokal. Beri kami kesempatan untuk menyuplai telur di desa kami" pinta Arifin. Untuk diketahui, adanya komoditi telur dalam program BPNT ini telah memantik semangat warga desa mencoba peruntungan dalam bidang perunggasan. di Desa Pongpongan sendiri, saat ini terdapat 5 kandang ayam petelur milik warga. Dua diantaranya merupakan kelompok binaan dari PT. Semen Indonesia. Diperkirakan, tahun ini juga akan muncul lagi peternak-peternak baru yang menggeluti peternakan ayam petelur. Hal ini diketahui dari banyaknya usulan peternakan unggas dari kelompok masyarakat yang yang masuk melalui program CSR Semen Indonesia tahun 2020 untuk Desa Pongpongan (tro/id).