Jenderal Pranoto: Benarkah Beliau Terlibat PKI? - - www.indonesiana.id
x

Cover buku Catatan Jenderal Pranoto Reksosamudra

Handoko Widagdo

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Minggu, 5 Januari 2020 20:43 WIB
  • Berita Utama
  • Jenderal Pranoto: Benarkah Beliau Terlibat PKI?

    Dibaca : 2.627 kali

    Judul: Catatan Jenderal Pranoto Reksosamodra

    Penulis: Pranoto Reksosamodra

    Penyunting: Imelda Bachtiar

    Tahun Terbit: 2014

    Penerbit: Penerbit Buku Kompas                                                                         

    Tebal: xxx + 282

    ISBN: 978-979-709-821-6

     

    Pranoto Reksosamodra (Pranoto) adalah salah satu tokoh militer yang banyak berperan di era Sukarno tetapi menghilang di era Orde Baru. Buku yang disunting oleh Imelda Bachtiar berdasarkan tulisan asli Jenderal Pranoto ini memberikan informasi tentang mengapa dia sampai menghilang dari karier militernya dan berakhir di dalam penjara.

    Karier militer Pranoto dengan Suharto sebenarnya sejalan. Mereka sama-sama masuk ketentaraan di masa Jepang (PETA). (Suharto malah pernah menjadi tentara KNIL). Mereka berdua sama-sama terlibat dalam pertempuran di Jogja tahun 1949 untuk mempertahankan Republik dan sama-sama berada di Pangdam Diponegoro. Sayangnya ketika peristiwa G30S 1965 terjadi, kedua tokoh militer ini menjadi berbeda nasip.

    Karier militer Pranoto cemerlang. Pranoto memutuskan untuk bergabung dengan PETA dan meninggalkan kesempatannya menjadi guru. Selepas dari PETA ia meniti karier di TNI dan aktif di Pangdam VII Diponegoro. Pranoto terlibat dalam pemadaman pemberontakan DT/TII dan PRRI. Ia menjadi Panglima Kodam III 17 Agustus Sumatra Barat (1958) dan memimpin penumpasan PRRI. Selanjutnya ia menjadi Panglima Kodam IV Diponegoro (1959-1961) menggantikan Suharto. Selepas menjadi Pangdam, ia diangkat menjadi Asisten III Menteri Panglima Angkatan Darat bidang Personalia (1962-1965) yang saat itu dijabat oleh Ahmad Yani.

    Sukarno mengangkatnya menjadi Men/Pangad menggantikan Ahmad Yani saat terjadi pembunuhan jenderal-jenderal angkatan darat. Namun karena kepatuhan kepada aturan – ia belum menerima surat resmi dari Presiden Sukarno, maka ia lebih memilih untuk melaksanakan keputusan para perwira yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1965 di Markas Besar Angkatan Darat yang menunjuk Mayjen Suharto untuk mengisi pimpinan Angkatan Darat yang vacuum (hal. 109). Pranoto sudah terlanjur menempatkan diri di bawah komando taktis Soeharto. Jadi untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Presiden Sukarno, Pranoto akan meminta ijin Suharto terlebih dahulu.

    Setelah ia mendengar berita tentang pengangkatannya sebagai caretaker Men/Pngad dan ada tiga utusan Presiden Sukarno yang menemuinya, Pranoto berupaya untuk mendapat ijin menghadap Presiden dari Suharto. Namun Suharto tidak pernah memberi ijin (hal 189). Ketika menghadap Jenderal Nasution, Pranoto disarankan supaya mengadakan jumpa press pada tanggal 2 Oktober. Namun sayang jumpa press tersebut tidak pernah terwujud karena pada tanggal 2 Oktober, Pranoto dipanggil oleh Presiden Sukarno bersama dengan Mayjen Suharto. Rapat di Istana Bogor itu memutuskan bahwa pimpinan Angakatan Darat dipegang langsung oleh Pangti/Presiden, Suharto diberi tugas untuk menjalankan operasi militer, sedangkan Pranoto ditunjuk sebagai caretaker Men/Pngad dengan tugas menjalankan urusan sehari-hari.

    Pada tanggal 16 Oktober 1965, Suharto diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Pada tanggal 16 Februari 1966 Pranoto ditangkap atas perintah Suharto dengan tuduhan terlibat G30S/PKI (hal. 194). Pranoto ditahan di Rutan Militer Kebayoran Baru. Namun pada tanggal 7 Maret 1966, statusnya diubah menjadi tahanan rumah. Selanjutnya pada tanggal 4 Maret 1969 Pranoto kembali dimasukkan penjara. Ia ditahan di Penjara Nirbaya. Mulai tanggal 20 November 1970 Pranoto diskors dari kemiliteran dan sejak tahun 1975 ia tidak lagi menerima gaji. Pranoto bebas dari tahanan pada tanggal 16 Februari 1981. Pranoto dibebaskan setelah 15 tahun ditahan tanpa melalui peradilan, kecuali interogasi secara lisan oleh Team Pemeriksa Pusat (TEPERPU) pada tahun 1970.

    Dalam buku ini, Pranoto membuat pembelaan terhadap tuduhan bahwa ia terlibat dengan PKI. Ia menjelaskan bahwa tuduhan berkendara bersama DN Aidit di Halim Perdana Kusuma pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari. Tuduhan tersebut tidak terbukti. Sebab dua orang saksi yang mengatakan bahwa ia bersama Aidit ternyata tidak mengenalnya. Pranoto juga menyampaikan bahwa pada tanggal 30 September 1965 ia sangat sibuk menyiapkan kegiatan Peringatan Hari ABRI; diantaranya mengecek persiapan Orkes Simfoni Angkatan Darat di Cililitan dan memeriksa lembu di Pasar Senen. Ia baru kembali ke rumah pada tanggal 1 Okober 1965 dini hari.

    Pada tanggal 1 Oktober 1965 ia tiba di Mabes Angkatan Darat dan memimpin rapat untuk merespon siaran radio dari Dewan Revolusi. Rapat yang dipimpin oleh Pranoto itu memutuskan pergantian sementara Men/Pangad kepada Suharto. Tanggal 2 Oktober Pranoto dipanggil oelh Sukarno bersama Suharto. Tanggal 3 Oktober Pranoto berpidato di RRI sebagai Men/Pangad yang diangkat oleh Sukarno.

    Tuduhan lain yang dialamatkan kepada Pranoto adalah kedekatannya dengan tokoh PKI bernama Pono. Pranoto mengakui bahwa ia mengenal Pono sejak ia menjadi Pangdam Diponegoro di Semarang. Sebagai seorang Pangdam adalah wajar mengenal tokoh-tokoh politik dari berbagai partai. Pertemuannya dengan Pono dan secara tidak sengaja dengan Aidit di rumah Syam adalah dalam rangka menanyakan partisipasi Pemuda Rakyat dalam perayaan Hari ABRI.

    Tuduhan bahwa Pranoto menunda melaporkan kecurigaannya terhadap PKI juga dibantahnya. Pranoto mengatakan bahwa ia tidak segera melapor ke Men/Pangad (Ahmad Yani) adalah karena saat itu Ahmad Yani sedang ke Maluku. Lagi pula dalam briefing tanggal 19 September 1965, informasi yang lebih detail tentang kecurigaan kepada PKI sudah disampaikan (hal. 222). Tentang penempatan orang-orangnya saat menjabat Asisten III Men/Pangad juga dipatahkannya, karena penempatan personel di Angkatan Darat selalu dilakukan oleh Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tingkat Tinggi (Wanjakti). Tentang surat dari Kol. A. Latif saat belum tertangkap, Pranoto mengatakan bahwa Suharto telah membaca surat itu sebelum surat tersebut sampai pada dirinya. Lagi pula surat itu adalah surat resmi yang ditujukan kepada caretaker Men/Pangad, bukan surat yang ditujukan secara pribadi kepada Pranoto (hal. 226).

    Tentang keluarga besarnya ada yang anggota PKI, Pranoto tidak menyangkalnya. Namun ia juga menjelaskan bahwa keluarga besarnya juga ada yang PNI, PSI dan partai lainnya, selain berkarier di militer. Ia juga menjelaskan posisinya terhadap Liga Demokrasi, kebijakannya saat menjadi Panglima Komando 17 Agustus, dan tentang uang rampasan PRRI. Kebijakannya tentang Liga Demokrasi di Jawa Tengah membuat Pranoto tidak disukai oleh Nasution.

    Dalam buku ini Pranoto menjelaskan tentang masalah penyelewengan finansial di dalam divisi Diponegoro (hal. 149). Saat ia menjabat sebagai Pangdam, menggantikan Suharto pada tahun 1959, Kodam Diponegoro diperiksai oleh Inspektorat Keuangan Angkatan Darat atas perintah Nasution. Pemeriksaan ini membuat Suharto sakit hati. Meski sempat didamaikan oleh Gatot Subroto, namun Pranoto merasa bahwa hubungan pribadinya dengan Suharto telah retak.

    Buku ini mengandung banyak sekali informasi tentang peristiwa G30S dari sisi Angkatan Darat. Sangat menarik membaca kisah seorang jenderal yang ikut berjuang sejak sebelum kemerdekaan ini menjalani hidupnya.

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.