Konstelasi politik global beberapa waktu lalu mengalami gejolak. Spektrumnya berasal dari Timur Tengah. Amerika Serikat (AS) membunuh Mayjen Qassem Soleimani di Baghdad, Irak. Pimpinan militer kenamaan Iran itu meregang nyawa setelah dijatuhi bom dari sebuah drone pada Jumat (3/1). Bersamanya juga turut tewas Abu Mahdi Al Muhandis (Komandan Kataib Hezbollah) dan menantu Soleimani. Total delapan orang meninggal dalam insiden tersebut.
Donald Trump mengaku sebagai pihak yang bertanggung jawab. Trump menyebutnya sebagai balas dendam. Soleimani dituduh sebagai sosok yang bertanggung jawab atas kematian ratusan tentara Amerika selama bertahun-tahun.
Robert Fisk (jurnalis senior yang lama bertugas di Timur Tengah) mengatakan bahwa tindakan itu bak menusukkan pedang ke jantung Iran. Langkah yang sangat berani dan berisiko tinggi. Sebab, pada masa George W Bush dan Barrack Obama, membunuh perwira militer Iran sama artinya dengan menyiram api dengan minyak. Trump sudah mengambil langkah seporadis itu.
Iran pun melancarkan perlawanan balik. Mereka mengebom pangakalan militer AS di Irak. Bahkan, Iran tidak lagi mengakui perjanjian JCPOA (The Joint Comprehensive Plan of Action)- perjanjian pengawasan nuklir. Pimpinan tertinggi Iran Sayyid Ali Khamenei menyatakan tindakan itu sebagai bentuk balas dendam atas terbunuhnya jenderal Soleimani. AS membalasnya dengan sanksi ekonomi.
Ketegangan dua negara bukan cerita baru. Selama ini, Iran menahan diri atas ulah AS. Dosa negara Paman Sam itu memang tak terhitung lagi. Mulai dari pemberlakuan sanksi ekonomi selama puluhan tahun, melarang perusahaan-perusahaan minyak AS melakukan investasi pada proyek migas (minyak dan gas) Iran, hingga menghentikan hubungan perdagangan secara sepihak. Berdasar catatan, dampak dari embargo obat-obatan membuat Iran paling merana. Ratusan nyawa melayang sia-sia karena kurangnya pasokan obat.
Lantas mengapa Amerika tega mengembargo Iran hingga saat ini? Menurut AS, perkembangan ekonomi Iran dianggap terlalu maju. Salah satu yang ditakutkan ialah progres proyek nuklirnya. AS mengklaim nuklir itu hendak digunakan sebagai senjata pemusnah masal. Ahmadinejad yang paling vokal menepis argumen tersebut. Dia mengatakan nuklir untuk kepentingan sipil.
Untuk meredam suhu politik kala itu, langkah diplomasi sempat ditempuh. Pada 20 Juli 2015, enam negara super power yakni AS, Jerman, Perancis, Cina, Rusia, dan Inggris menandatangi kesepakatan JCPOA. Barrack Obama menjadi salah satu pelopornya. Persetujuan itu juga diperkuat resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB yang menegaskan adanya pengawasan terhadap nuklir Iran.
Tapi semuanya berubah saat Trump menjabat. Pada 2018, dia mengeluarkan pernyataan kontroversial. Presiden dari Partai Republik tersebut beralibi bahwa kesepakatan itu sebagai sandiwara yang mengerikan. AS pun menarik diri pada Mei 2018. Dia mengklaim JCPOA tak bisa meredam proyek uranium Iran.
Kalimat spekulatif tanpa data itu sebenarnya sudah dibantah oleh International Atomic Energy Agency (IAEA). Badan yang bermarkas di Wina, Austria, itu mengatakan bahwa Iran taat terhadap poin-poin yang tertuang dalam JCPOA. Tapi tetap saja, AS menggeleng. Trump keukeuh pada pendapatnya.
Sejarah Nuklir Iran
Apa yang disampaikan oleh AS memang subjektif. Bagi penulis, AS hanya takut tersaingi. Amerika memang sempat gegabah mengambil langkah. Semua bermula saat AS yang kala itu dipimpin Dwight D. Eisenhower menjalin kerja sama nuklir dengan Iran pada 1957. Atau empat tahun sejak pemimpin Iran saat itu- M Reza Pahlevi naik tahta. Kekuasaan yang diterima Pahlevi memang tidak ‘sehat’. Inggris dan AS menggawangi kenaikannya. Artinya, Pahlevi tak lain adalah ‘boneka’ AS dan Inggris.
Setelah deal, bahan-bahan baku proyek nuklir Iran lekas dipasok. Eisenhower menyokong reaktor nuklir pertama Iran (reaktor yang hingga saat ini masih berdiri di Teheran). Setelah itu, berturut-turut pada 1958 dan 1968, Iran bergabung ke IAEA dan menandatangani perjanjian non-poliferasi senjata nuklir. Perjanjian yang menegaskan kalau nuklir Iran untuk kepentingan damai.
Nah, karena sudah menjalin hubungan dekat, AS memberi lampu hijau ke Iran untuk mengembangkan nuklir. Namun, akhir 1970, Amerika sempat mengalami kekhwatiran. Para pejabat dan diplomat AS memberi lampu kuning ke pemerintah terhadap kemajuan reaktor nuklir Iran. Eisenhower mengatakan sudah ada IAEA yang mengawasi. Pemerintah Iran juga sudah meyakinkan bahwa proyek nuklir dalam batas aman.
Namun petaka datang pada 1979. Apa yang ditakutkan pejabat AS terjadi. Kekuasaan sekuler milik Pahlevi tamat. Revolusi Islam menggema. Ayatullah Rohullah Khomeini naik panggung. Slogan “Matilah Amerika” seakan menjadi ruh baru dalam politik pemerintahan Iran masa itu. AS tak lagi punya taji di bumi Persia. Iran pun melenggang mulus dengan proyek nuklirnya.
Sasaran AS
Sejak itulah, tensi kedua negara meninggi. Ada banyak rentetan konflik yang tidak terselesaikan. AS terus menancapkan hegemoninya lewat embargo. Iran memang merana tapi tak runtuh. Sokongan blok Timur (Cina dan Rusia) perlahan memoles ‘luka’ politik dalam negeri Iran. Irak perlahan menaruh simpati. Amerika boleh dikata sudah kehilangan akal untuk menghancurkan Iran. Terutama bagaimana mencaplok ladang minyak yang subur di negara tersebut.
Iran merupakan salah satu negara dengan kekayaan minyak terbesar di dunia. Berdasar laporan BBC News Indonesia pada 2019, cadangan minyak Iran mencapai 150 miliar barel. Bahkan, baru-baru ini, presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan ada penemuan ladang minyak baru di Provinsi Khuzestan. Luasnya mencapai 2,4 km persegi. Hasil dari ladang minyak yang terletak di bagian barat Iran itu diklaim senilai 53 miliar barel. Bila dikalkulasikan dengan cadangan minyak yang ada, posisi Iran bisa setara dengan Qatar.
Lalu apa pentingya minyak ini pada Amerika? Minyak adalah sumber utama industri pabrik dan aktivitas kaum urban di AS. Maka, penting bagi AS untuk melakukan eksploitasi minyak sebanyak mungkin demi mengamankan pasar global dan kepentingan domestik. Dengan cara itulah, AS bisa mengontrol dunia.
Bukankah itu tujuan utama dari semua operasi AS di Timur Tengah? Komando Strategis AS (STRATCOM) lewat penelitian penting berjudul Essentials of Post-Cold War Deterrence menyimpulkan bahwa minyak itu lah yang sesungguhnya diincar. Peristiwa terbunuhnya jenderal Iran serta alasan nuklir sebagai senjata pemusnah masal hanya trik pengalih. Noam Chomsky dalam buku nya Who Rules the World (2017) mengatakan AS itu negara culas. Ia akan menggunakan berbagai macam cara untuk meraih keinginannya.
Amerika, kata Chomsky, harus mati-matian mempertahankan dan menjaga citra diri sebagai negara super power. Apalagi, sejak Cina naik panggung di kancah ekonomi internasional. Rusia membuat senjata besar-besaran. Serta, Korut terus melakukan uji coba rudal. Hegemoni AS mulai goyang. Mereka lantas mengambil langkah membabi buta. Bahkan, sempat ada isu perang dunia ketiga bakal terjadi. Namun belakangan AS melunak. Siap melakukan diplomasi.
Benarkah demikian? Hanya orang awam yang percaya konflik mereda. Mungkin kata ‘mereda’ bagi sebagian orang bermakna literal. Tapi saya menangkap sisi lain. Seperti yang saya katakan, diplomasi adalah piranti lunak. Yang benar saja AS mau ‘berdamai’ dengan Iran. Begitupun Iran. Yang benar saja mau ‘berdamai’ dengan AS yang sudah membunuh jenderal kesayangannya. Ini persoalan martabat bangsa.
AS jelas tak ingin dianggap ‘kalah’. Kalau tak bisa perang terbuka, maka perang cyber jadi opsi lain Amerika pernah melakuan penyerangan terhadap program nuklir Iran pada 2010 lewat Stuxnet. Yakni memasukkan cacing komputer (worm) ke perangkat nuklir lalu melumpuhkannya. Dan bisa jadi, cara itu digunakan kembali.
Sekali lagi saya tegaskan, diplomasi bagi AS adalah kesia-siaan. Apalagi jika diplomasi itu dilakukan dengan musuh terbesarnya, yakni Iran. Maka, pernyataan berbagai media massa tentang redanya konflik ini adalah cara halus untuk memulai perang tersembunyi. Perang lewat jejaring internet. Lewat tangan-tangan tak terlihat (invicible hand).
Ikuti tulisan menarik Fajar Anugrah Tumanggor lainnya di sini.
