x

Puan Maharani, 2014, menjelang hasil hitung cepat pileg.

Iklan

Hasan Aspahani

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Minggu, 26 Januari 2020 20:27 WIB

Efek Jokowi, Racun Korupsi, dan Nasib PDI Perjuangan

Ingat Efek Jokowi? Itulah efek positif bagi partai pengusungnya dan bagi negara yang diprediksi oleh para pengamat politik, jika Joko Widodo dicalonkan dan memenangkan pilpres 2014. Apa yang terjadi kemudian?

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

INILAH hasil perolehan suara PDIP Perjuangan dalam lima pemilu pascareformasi:

1999 35.689.073 (33,74%)
2004 21.026.629 (18,53%)
2009 14.600.091 (14,03%)
2014 23.681.471 (18,95%)
2019 27.053.961 (19,33%)

Apa artinya? Turun naik. Ya. Pendukung datang dan pergi. Perolehan tinggi di pemilu 1999 itu tinggal kenangan. Kala itu ada euforia kebebasan dan kemenangan yang diwujudkan dengan tindakan memilih partai musuh orde baru yang baru saja ditumbangkan itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Angkat 33,74 persen adalah angka tertinggi yang pernah dicapai oleh partai politik dalam pemilu pascareformasi. PDI Perjuangan sendiri bisa kita lihat tak lagi pernah mencapai angka itu.

Saya ingat, pada pemilu 2014, saya ada di rumah Megawati Sukarno Putri, di Kebagusan. Di jalan bervapingblok, Puan Maharani menulis angka 27,02 persen, dengan kapur tulis, dan berfoto di situ.

Itu target angka yang diyakini bisa diraih PDIP setelah mengumumkan Joko Widodo sebagai calon presiden. Apa yang disebut-sebut sebagai efek Jokowi.

Beberapa jam setelah berfoto dengan angka itu, di teras samping rumah, Puan dan bundanya Megawati menggelar jumpa pers, menanggapi hasil hitung cepat. Terget itu meleset jauh. PDIP memang keluar sebagai partai pemenang, dengan perolehan suara nyaris 19 persen. Selisih 8 persen (dan itu besar) dari target efek Jokowi yang diramalkan oleh survei-survei prapemilihan. Angka yang pun tak juga bisa dicapai PDI Perjuangan lima tahun kemudian di pemilu 2019.

Saya lihat keduanya merebak air mata. Mungkin sebagai tanda sesal, atau kesal, karena efek Jokowi, si petugas partai itu, tak sedahsyat yang diperkirakan oleh para pengamat dan pembisik.

PDI Perjuangan saya katakan tak pernah siap menjadi pemenang. Di tahun 1999, Megawati dikepung oleh para politisi ulung, alumni orde baru dengan nilai summa cumlaude. Gus Dur jadi presiden, meskipun PKB partainya cuma dapat 12 persen. Cuma. Tapi itulah juga suara tertinggi yang pernah dicapai partai Islam, dan partai baru, kalau PDIP, Golkar, dan PPP kita anggap sebagai partai lama terusan orde baru.

Petualangan politik para politisi ulung tadi juga yang memberikan kesempatan pada Megawati untuk mencicipi sejenak kursi presiden, setelah Gus Dur dijatuhkan.

Di titik ini, reformasi yang saya ikuti dengan kesadaran penuh sebagai warga negara yang ingin sebesar-besarnya berpartisipasi dalam politik sebagai rakyat yang sadar, mulai mengecewakan.

Megawati bukan presiden yang memenuhi seluruh harapan rakyat yang baru saja lepas dari kegelapan penguasa otoriter. Ia juga mau tak mau dibandingkan dengan Habibie, dan Gus Dur, dua presiden sebelumnya.

Kekecewaan pada kinerja Megawati itulah yang mungkin bisa dipakai dengan gampang untuk menjelaskan kenapa suara PDI Perjuangan anjlok pada pemilu 2004. Lagi pula ada bintang baru, dengan partai baru, bernama Partai Demokrat. Susilo Bambang Yudhoyono, memenuhi imajinasi atau kebutuhan sosok pemimpin yang susah terhapus: militer, dan oke partainya murni lahir di era reformasi.

Megawati menjajal diri lagi di pilpres 2009. Hasilnya? Suara PDIP makin nyungsep. Ke titik terendah pencapaian yang pernah dicapai partai itu. Sejak saat itu, para petinggi partai yakin sang ketua umum harus dicegah untuk maju dalam kontestasi presidensial.

Tapi siapa yang harus jadi calon presiden? Jokowi muncul dalam situasi itu pada 2014. Di eksternal partai Demokrat dihajar oleh kasus korupsi kader-kadernya. Memang partai Demokrat menggelar konvensi, dengan hasil yang tak pernah diumumkan. Anies Baswedan dan Dahlan Iskan adalah sebagain dari peserta konvensi itu.

Citra partai bersih dan reformasi hancur-lebur. Pelajaran penting bagi partai manapun: kalau mau partaimu hancur, korupsilah. Itu yang sedang dilakukan oleh PDI Perjuangan!

Ya, Jokowi digadang-gadang dalam situasi itu. Dia steril dari beban (atau berkah) dinasti dan masa lalu politik. Dia sedang menanjak trek politiknya. Dari Solo, lalu ke Jakarta. Stok politisi yang bersih memang tak banyak. Dia juga pas dengan citra wong cilik, kemana PDIP hendak kembali menghadapkan dan mengharapkan dukungan.

Jokowi pernah menjadi tokoh kepala Daerah bersih dan inovatif versi majalah Tempo, sebuah hajatan tahunan majalah berita mingguan tersebut.

Tempo ingin membantu bangsa ini menemukan pemimpin potensial. Dan mereka masih melakukan hal yang sama. Saya kira pada banyak hal tujuan itu tercapai. Jokowi bisa dikatakan terangkat lewat Tempo.

Yang paling saya ingat adalah bagaimana Jokowi dengan sabar memindahkan pedagang pasar, dengan pendekatan budaya. Prosesi pemindahan mereka pun digelar sebagi atraksi budaya, jauh dari kesan tangan besi penggusuran.

Ya, Jokowi muncul dalam situasi itu. Ia antitesis dari banyak calon lain, apatah lagi lawannya Prabowo Subianto. Kenaifan dan keluguan jadi daya jual.

Slogan: kerja, kerja, kerja, yang lebih dahulu dipakai Dahlan Iskan, juga menjanjikan bahwa banyak persoalan akan dibereskan. Dengan cepat. Soalnya, Presiden SBY, pada dua periode kekuasaannya kadung dicap sebagai pemimpin yang lamban.

2014, Jokowi menang. Tapi apa yang terjadi? Nyaris dua tahun pertama dia dan partai yang mengusungnya tak bisa kerja dengan efektif. Parlemen dikuasai oleh koalisi lawan. MPR diduduki oleh koalisi musuh.

PDI Perjuangan memang tak pernah benar-benar siap jadi pemenang.

Lalu dimainkanlah jurus kompromi. Jokowi benar-benar tampak naif. Janjinya bikin kabinet yang bukan bagi-bagi kursi terdengar sebagai janji yang polos. Mana ada kabinet yang tak bagi-bagi kursi.

Janjinya bikin ekonomi meroket juga kemudian terasa sebagai tekad baik yang terbentur pada situasi ia sama sekali buta sebelumnya.

Saya hanya berharap satu hal, karena saya yakin itulah tipping point bagi perbaikan banyak hal: bersihkan negeri ini dari korupsi. Jokowi menjanjikan itu. Ia katakan akan perkuat KPK, naikkan anggaran dan tambah penyidik sepuluh kali lipat.

Apa yang terjadi? Ilusi.

Jokowi yang sempat omong gagah, "...saya hanya takut pada Allah" seakan memimpin orkestra melemahkan KPK. Tuntunan demo besar-besaran agar revisi dibatalkan, dan Presiden keluarkan perpu.

Allah mungkin marah karena dibohongi. Maka dibukalah sedikit celah aib itu. Sedikit saja. PDI Perjuangan menyuap KPK untuk mendudukkan calon favorit DPD, calon yang terbukti tak laku dijual di daerah pemilihannya.

Kita lihat betapa kikuknya KPK dengan UU baru yang terbukti membelit lehernya. Kita lihat betapa repotnya penguasa membantah bahwa pelemahan itu tak ada. Tapi seberapa canggih pun retorika juru omong partai kerbau gemuk itu membungkus kebusukan dan menghapus coreng di wajah mereka sendiri, rakyat toh tidak bodoh, dan tidak akan bisa lupa. Kalau lupa, maka semoga tulisan saya ini bisa mengingatkan. Pengalaman menjadi rakyat yang melek politik sejak 1999 harusnya bikin kita pintar. Tak lagi mudah diperbodoh.

Efek Jokowi hari ini adalah efek buruk bagi bangsa ini. Itu sudah dimulai dengan memperlemah KPK untuk menutupi (sama sekali bukan memberantas) praktik korupsi. Apa boleh buat, kita mungkin harus tetap melihat dia menyebarkan efek buruk itu kemana-mana, hingga 2024.

Bagaimana nasib PDI Perjuangan di pemilu berikutnya? Masih lama memang, tapi berkaca dari nasib Partai Demokrat di pemilu 2014, saya kira partai ini bakal anjlok.  Apalagi kalau partai atau koalisi partai lain bisa menemukan calon presiden yang benar.  Sebagai rakyat, saya masih percaya pada demokrasi tapi tak akan kasih dukungan pada partai yang  brengsek.

 

 

Ikuti tulisan menarik Hasan Aspahani lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Terkini

Terpopuler