Secara umum di mana suku, budaya, agama dijadikan sebagai alat politik, dan itu adalah hal yang lumrah yang selalu terjadi di negara Indonesia.
Tapi dalam pilkada di NTB khususnya di Bima yang mayoritas Islam menggunakan suku sebagai alat politik. Suku merupakan kekuatan yang paling besar untuk merebut kekuasaan.
Dalam hal ini banyak para elit politik yang menggunakan identitas suku sebagai alat untuk meraih kekuasaan, salah satunya garis keturunan adalah sebuah alat politik yang bertujuan untuk membentuk perlawanan. Dengan memperalat suku merupakan kekuatan yang menjelma yang menjadi kekuatan besar yang mendominasi.
Di Bima kita selalu menemukan fakta bahwa suku adalah kekuatan yang besar untuk merebut jabatan politik. Penggunaan suku dalam berpolitik inilah yang sering disebut dengan politisasi suku.
Saya melihat yang selalu terjadi ditiap-tiap musim pilkada yang tentunya pada saat melakukan kampanye, para aktor elit politik di Bima sebagai dasar awal pembicaraannya yaitu tentang suku atau garis keturunan dan keluarganya sebagai jembatan pembelaan yang mungkin akan memberikan sebuah dukungan.
Donggo merupakan suku yang cukup luas dengan penduduk yang cukup banyak di kabupaten Bima, sehingga para elit politik banyak memanfaatkan kemudian mengaku bahwa dirinya merupakan bagian dari orang Donggo atau merupakan keturunan Donggo dengan tujuan mendapatkan suara dukungan dari masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Kerap lucunya, hadir kemudian berdiri di tengah-tengah masyarakat dengan ribuan dongeng bohong sebagai alat menarik massa yang sejatinya masyarakat memahami maksud dan tujuannya.
Dalam pelaksanaan pilkada di kabupaten Bima membuktikan dengan sangat nyata efektifnya gerakan politisasi suku, memperkenalkan identitas diri untuk meraih suara. Mengapa suku dijadikan sebagai alat politik, karena semangat emosional merupakan unsur terkuat dalam memperkokoh dukungan. Salah satu unsur terpenting di kabupaten Bima adalah suku/garis keturunan yang dalam bahasa teknisnya merupakan keterlibatan emosi dalam membangun kepercayaan masyarakat. Jika unsur emosi ini telah di sentuh, maka kemungkinan akan terbawa pada arus emosi yang sama. Maka politisasi garis keturunan menjadi gerakan politik yang sangat efektif.
Dengan menggunakan atau mengakui bahwa dirinya dari keturunan suku tersebut dan berdongeng sambil berkampanye agar masyarakat terpancing dengan pemberitaan hoax, sehingga masyarakat mudah mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan kembali rasionalitas yang sebenarnya.
Memperkenalkan identitas, mengandalkan garis keturunan keluarga wilayah atau suku merupakan hal yang yang mendasar untuk meraih kepentingan politik. Garis keturunan kerap jadi bahan propaganda di tahun politik. Tidak hanya dipakai untuk menyudutkan, klaim bahwa tokoh A atau tokoh B adalah keturunan raja atau tokoh penting lainnya pada masa lampau kerap disisipkan sebagai alat legitimasi politik.
Garis keturunan seorang tokoh politik bisa menjadi polemik berkepanjangan di Bima. Dalam konteks politik elektoral, di mata sebagian pemilih, klaim seputar keturunan ini mencerminkan sebuah kepercayaan tradisional tentang kharisma yang besar. Di sisi lain, ketika klaim itu dibuat oleh lawan sebagai serangan, ia menunjukkan keyakinan di tengah masyarakat akan menurun.
Dalam fenomena ini menunjukkan bahwa keluarga akan terus dianggap berperan sebagai pilar utama masyarakat, sumber dari segala nilai dan privilese yang akan dijadikan sebagai kekuatan besar yang mendominasi.
Yogyakarta, 04 Maret 2020
Ikuti tulisan menarik Irfansyah Baharudin lainnya di sini.
