Virus Corona, Menghantui Ramadhan dan Ekonomi Bangsa - Analisa - www.indonesiana.id
x

Deni Kurniawan

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 1 Februari 2020

Selasa, 24 Maret 2020 16:12 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Virus Corona, Menghantui Ramadhan dan Ekonomi Bangsa

    Dibaca : 1.702 kali

    Bulan Ramadhan sudah di depan mata. Bulan yang paling dinanti-nanti oleh seluruh umat Muslim di dunia, tak terkecuali umat Muslim di Indonesia. Semua berharap melewati Ramadhan dengan penuh kekhusyukan ibadah kepada Allah Yang Maha Kuasa. Namun, apakah di tahun ini harapan tersebut akan menjadi nyata?

    Dilansir tempo.com per 23 Maret 2020, juru bicara RI, Ahmad Yurianto, update positif corona sejumlah 579 orang, 30 orang sembuh dan 49 meninggal dunia. Hal ini menempatkan Indonesia pada Case Fatality Rate (CFR) atau tingkat kematian 9,3% di dunia.

    Hingga kini Indonesia terus bergelut melawan virus corona. Beberapa daerah mulai menggencarkan lockdown, hingga penanganan preventif misalnya, cuci tangan dengan sabun, pemakaian masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Sekolah dan kampus ditutup, semua aktivitas sekarang berbasis online, mulai dari kerja, sekolah, kuliah, dan kebutuhan yang lain.

    Meskipun beberapa daerah telah memerintahkan untuk lockdown guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19, nampaknya pemerintah pusat belum berpikir untuk mengambil keputusan yang sama.

    Bahkan dikutip dari berbagai media per 22 Maret 2020, salah satunya tempo.co, memaparkan bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini Pak Jokowi tidak akan mengambil langkah lockdown. Hal ini diungkapkan oleh Kepala BNPB sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo.

    Hal ini diperparah dengan kesiapan peralatan kesehatan dari pihak rumah sakit yang masih minim untuk menangani Covid-19.

    Menurut dokter spesialis paru di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, Agus Dwi Santoso, peralatan kesehatan di rumah sakit rujukan penanganan virus ini tidak cukup. Ketersediaan alat bantu napas, ventilator, dan alat bantu diagnostik virus semakin menipis. (bbc.com).

    Bila hal ini tidak ditangani dengan massif dan sungguh-sungguh, maka kemungkinan besar Ramadhan akan terlewati bersama dengan Covid-19. Bahkan dari grafik proyeksi kasus Covid-19 di Indonesia, diperkirakan kasus wabah Covid-19 akan meningkat tajam di pertengahan April 2020.

    Dipandang dari pendekatan model matematika yang diteliti oleh Nuning Nuraini, Kamal Khairudin, Mochamad Apri, 3 peneliti dari Pusat Permodelan Matematika dan Simulasi ITB serta kelompok kerja Matematika Industri dan Keuangan FMIPA ITB. Dari pihak BNPB sendiri sebenarnya sejak awal, 29 Februari 2020, telah menyatakan status masa darurat ditetapkan hingga 29 Mei 2020.

    Tentu hal ini menyayat hati, bagi kita warga Indonesia. Masyarakat tidak hanya butuh dihimbau untuk bekerja, sekolah, dan beribadah dari rumah demi memutus wabah Covid-19.

    Masyarakat butuh penanganan lebih dari itu. Penanganan ini harus dilakukan secara komprehensif. Tidak cukup hanya dengan social distancing, tetapi juga melalui pemeriksaan dan karantina yang memadai untuk menyelamatkan jiwa dan memutus mata rantai penularan. Entah mengapa pemerintah semakin terkesan tidak serius dalam menangani kasus ini, padahal efeknya bila dibiarkan sangat berbahaya.

    Tidak hanya masalah keselamatan dan keamanan, tetapi juga nyawa seluruh penduduk Indonesia.

    Menurut penulis, alasan utama pemerintah Indonesia tidak melakukan lockdown sebagaimana negara-negara lain adalah karena permasalahan ekonomi.

    Bila segala aktivitas keuangan diberhentikan, hal inilah yang akan mempengaruhi kestabilan bangsa ini. Masyarakat level menengah dan pekerja-pekerja formal akan merasa tenang-tenang saja dengan adanya lockdown, karena pemerintah menggratiskan 100% pajak penghasilan (PPh) pekrja dengan pendapatan hingga Rp16 juta per bulan.

    Lantas bagaimana dengan masyarakat yang bekerja di sektor informal atau dengan penghasilan yang tidak menentu setiap hari? Siapa yang akan memastikan hajat hidup dan keselamatan mereka?

    Tentu saja pemerintah tidak akan sanggup menanggung beban itu.
    Lagi-lagi mindset kapitalis masih menjadi pilihan pemerintah dalam mengatur masyarakatnya. Mindset meraih untung belum juga hilang meskipun negeri dilanda wabah yang mengerikan.

    Masalah ekonomi kapitalistik ini terus mengahantui di tengah-tengah masyarakat, baik dalam keadaan normal, ataupun keadaan genting. Diperparah lagi dengan keadaan wabah akibat pandemi ini. Masyarakat semakin dibuat tak tahu arah kemana harus mengadu dan memutuskan nasib hari esoknya.

    Watak kapitalis semakin kejam di tengah-tengah bahaya kematian di depan mata. Demi meraup keuntungan, rela mengorbankan nyawa umat manusia. Alat tes corona yang seharusnya bisa didapatkan secara mudah dan gratis, ternyata hanya ilusi semata. Alat tes virus yang diimpor dari China oleh PT Rajawali Nusantara Indoensia (RNI), Kementerian BUMN menyatakan bagi RS yang menginginkan alat tes tersebut dengan harga terjangkau, harus membeli dahulu dari PT RNI selaku pengimpor. Total telah ada 500 ribu alat tes yang tiba di Indonesia.

    Tentu musibah akan semakin parah ketika pemerintah Indonesia tidak mampu memutus ketergantungan kepada asing.

    Tidak hanya musibah pandemi Covid-19, tetapi juga ekonomi yang semakin terpuruk. Sebelum wabah terjadi, APBN 2020 mengalami defisit hingga menccapai RP125 triliun, disertai pula dengan utang luar negeri akhir Januari yang mencapai Rp6.079 triliun, bila dibiarkan hal ini akan semakin rentan diserang.

    Maka wajar saja jika keadaan ini kemudian dijadikan asing dengan mindset kapitalistiknya untuk meraup untung dari negeri-negeri di bawah cengkramannya, termasuk Indonesia. Seperti IMF yang telah mempersiapkan pinjaman sebesar US$50 miliar untuk negara berkembang yang membutuhkan dana guna menangani virus Corona.

    Pinjaman ini pun tak serta merta tanpa bunga, tentu saja disertai dengan bunga sebesar US$40 miliar dalam jangka waktu lima tahun. Bagi Indonesia pun tidak mustahil klausul ini akan diambil, mengingat Indonesia tidak bisa lepas dari asing dan sangat ‘terbuka’ dengan asing.

    Jika mindset ini terus dipakai, maka kita hanya tinggal menunggu jumlah pasien positif corona yang semakin meningkat setiap harinya karena tidak mendapatkan pelayanan yang memadai. Alih-alih mendapatkan tes gratis, masyarakat malah diminta membayar dengan biaya yang tinggi.

    Apalagi bagi mereka yang pekerja tak tentu atau pekerja di sektor informal, ada atau tidak adanya pemberlakuan lockdown akan membuat masyarakat dilema, di lain sisi mereka ingin terus menyambung hidup dengan bekerja, tapi di sisi lain wabah Covid-19 ters menghalagi mereka kelar rumah. Sebab, pemerintah tak mampu menanggng hajat masyarakatnya sendiri.

    Penanganan wabah ini tentu sangat berbeda ketika Eropa dilanda peristiwa The Great Hunger atau The Great Irish Famine pada tahun 1845-1852.

    Bantuan besar didatangkan oleh Khalifah Abdul Majid I dari masa Khilafah Utsmaniyah berupa 3 kapal besar berisi makanan, sepatu dan keperluan lainnya beserta 1000 poundsterling tanpa mengharap imbalan apapun.

    Berbeda dengan bantuan asing yang kini ditawarkan kepada negeri-negeri yang dilanda wabah, tentu di balik bantuan itu tersimpan maksud besar untuk meraup keuntungan.

    Menyelesaikan permasalahan di Indonesia tidak cukup hanya dengan memutus rantai penyebaran virus, tetapi juga memutus ketergantungan kepada asing dan sistem kapitalistik itu sendiri dan mencari alternatif sistem yang lebih mutakhir dan komprehensif dari segala sisi untuk mengatur umat manusia yang mampu menjadi Rahmatan lil ‘alamiin. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Ma’idah ayat 48 :

    “Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Quran) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah peraka meraka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang…..”

    Sungguh Islam telah datang dengan membawa aturan dan jalan yang terang, maka tugas kita saat ini adalah dengan menerapkan aturan tersebut secara kaffah hingga membawa umat kepada jalan yang terang. Wallahu ‘a’lam bissowab.

    Deni Kurniawan
    Penulis adalah Mahasisa Ekonomi

    Referensi :

    https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1323002/update-corona-579-kasus-30-orang-sembuh-49-meninggal

    https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-51924204

    https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1322445/doni-monardo-presiden-jokowi-menginstruksikan-tak-ada-lockdown

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.










    Oleh: sapar doang

    5 jam lalu

    Pilkada Era New Normal

    Dibaca : 13 kali

    Setelah beberapa kali melaksanakan pilkada lansung mulai tahun 2005 dan pilkada serentak dimulai 2015,2017, 2018 dan 2020 di tengah pandemi covid-19, tenyata kita belum cukup berhasil untuk membuktikan bahwa pilkada lansung adalah jalan demokrasi lokal terbaik untuk menghasilkan pemimpin daerah yang sepenuhnya kompeten dan beritegritas. Bahkan, pilkada lansung tidak jarang terjadi ironi karena hanya menghasilkan kepala daerah korupsi.tidak hanya itu, proses pilkada lansung sering juga kali menjadi ajang politik idententitas dan politik uang. pemerintah akhirnya memutuskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah(Pilkada) serentak 2020 dimundurkan, akibat pandemi virus corona yang melanda indonesia, yang mulanya akan diselenggarakan pada 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020, lewat peraturan pemerintah penganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang (Perpu Pilkada), pemerintah berasumsi tahapan penyelenggaran pilkada bisa dilaksanakan dengan berakhirnya pandemi virus corona pada juni 2020. Sebelum Perpu nomor 2 tahun 2020 terbit, terdapat beberapa opsi skenario tentang penundaan pilkada serentak 2020 akibat pandemi virus corona, Opsi A pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu 9 Desember 2020, Opsi B. pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu 17 Maret 2021, Opsi C. pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada Rabu 29 September 2021.dan opsi yang pertama yang dipilih oleh pemerintah dinilai sangat berisiko luas terhadap penyelenggaran pilkada secara luas, sebab kemunggkinan tahapan akan dimulai di awal Juni 2020 dan virus corona di indonesia masih menunjukkan angka meningkatan. Sebanyak 270 daerah akan meneruskan tahapan lanjutan pemilihan pada tanggal 15 juni 2020, dengan syarat seluruh tahapan pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan Gugus tugas Covid-19 serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi. Kebijakan itu akan membuat tahapan pilkada dimulai 15 juni. Nah, salah satu yang menjadi kekawatiran banyak pihak soal pilkada kali ini, karena kemungkinan berbarengan dengan masih banyak covid-19. Tentu bisa saja covid-19 tuntas sesegera mungkin. Sehingga, pada desember 2020 sudah tak ada lagi pandemi covid-19. Jika pandemi tuntas, pilkada tak akan memiliki masalah dengan faktor kesehatan masyarakat. Pemilu atau pemilihan era New normal menjadi keniscayaan seperti yang dilaksanakan disejumlah negara. Semua yang menyelenggarakan pemilu menerapkan protokol new normal untuk mencegah penyebaran virus corona, pen ggunaan masker, penyedian sanitasi untuk cuci tangan serta physical distancing sudah menjadi keharusan. Pemerintah tentu sudah mempertimbangkan potensi resiko dan mengusulkan langkah- langkah dalam melanjutkan tahapan pemilihan ditengah pandemi, sebagai contoh pemberlakuan protokol kesehatan yang diusulkan pemerintah dalam melanjutkan tahapan pilkada serentak 9 desember 2020. Kita bisa belajar dan mencontoh negara yang telah berhasil melaksanakan pemilu di masa pandemi covid-19. Melakukan tahapan pemilihan dengan memamfaatkan media teknologi imformasi untuk menghindari kerumunan. Bahkan demi menjamin keselamatan warganya. Ada negara yang menyediakan TPS khusus bagi pemilih 60 tahun keatas. Andai pilkada serentak tetap lanjut di 270 daerah atau hanya di sebagian wilayah, tetap saja pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu inovasi tambahan untuk menjaga kualitas pilkada. Karena cukup potensial terjadi hambatan, baik dari segi substansi maupun teknis. Dalam kondisi normal saja politik elektoral daerah kerap menyimpan sejuta catatan kritis. Apalagi pilkada di tengah pandemi, tentu bakal dihantui begitu banyak kesulitan yang mungkin bisa merusak kredibilitas demokrasi. Banyak hal perlu inovasi baru. Pertama, soal model kampanye. Setelah kampanye akbar dilarang, tentu harus ada medium lain yang disiapkan untuk menyampaikan gagasan kandidat. Penyelenggara maupun kontestan perlu berpikir keras memeras otak. Misalnya, metode kampanye melalui media sosial diutamakan meski tak semua daerah terpapar teknologi informasi. Atau metode door to door campaign dengan meminimalisasikan risiko penularan virus melalui alat pelindung diri. Jika tak ada kreativitas merekayasa model kampanye, bisa dipastikan kualitas demokrasi buruk karena visi-misi kandidat tak akan sampai kepada pemilih. Lalu apa yang akan menjadi preferensi pilihan politik jika pemilih tak kenal visi besar kandidat. Tentu semua pihak tak mau pilkada sebatas seremonial. Ritus tak bermakna. Kering substansi karena yang terjadi sebatas mobilisasi artifisial bukan partisipasi politik yang sehat. Kedua, memperbanyak tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengurangi penumpukan massa. Jika selama ini ada opsi maksimal satu TPS berkapasitas 500 orang, di pilkada nanti setiap TPS maksimal 250 hingga 300 orang. Atau berupaya memperpanjang waktu pencoblosan mulai dari pagi hingga jelang petang menghindari kerumunan. Rekayasa semacam ini penting untuk mengamputasi sebaran korana yang kian agresif. Tak mudah memang, tapi inovasi baru perlu dilakukan jika pilkada tetap diselenggarakan di era new normal yang pandemi koronanya belum usai. Jangan pernah melakukan perjudian. Karena menyangkut nyawa dan keselamatan warga. Jangan cuma karena urusan politik elektoral. protokol kesehatan pemilih diabaikan. Apa pun harus dilakukan untuk memangkas sebaran korona. Masih banyak inovasi lain yang masih bisa dilakukan demi merawat kualitas pilkada serta menjaga kesehatan pemilih. Misalnya, masa kampanye diringkus menjadi 30 atau 40 hari saja, yang penting bisa menggairahkan pemilih. Di tengah kesulitan pasti terselip sebuah harapan. Menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi bukan perkara mudah. Butuh tekad, keseriusan, dan ‘manuver tak biasa’ untuk tetap menjaga keadaban berdemokrasi. Inilah ujian sesungguhnya bangsa saat ini. Segala daya upaya ditantang untuk bisa mewujudkan perhelatan pilkada berkualitas di masa wabah korona. Kekuatan intelektual serta kreativitas ilmu pengetahuan dipaksa melahirkan inovasi baru dalam merekayasa pilkada serentak kali ini. Semua pihak paham, memaksakan pilkada serentak di tengah pandemi korona bukan sebatas regenerasi kepemimpinan daerah, tapi melainkan juga sebagai upaya menstimulasi ekonomi yang luluh lantak akibat terpaan badai korona. Roda ekonomi dipastikan kembali berdenyut saat pilkada. Kandidat, tim sukses, serta partai politik tentu mengapitalisasi segala sumber daya ekonomi mereka untuk memenangkan pertarungan meski harus berjibaku dengan wabah. Pandemi membuka peluang bagi kita untuk berkreasi dan berinovasi dalam menjalankan demokrasi. Semoga ikhtiar mengelar pilkada di era new norman memberi kemaslahatan bagi bangsa dan negara. SAPARUDDIN adalah Penggiat Demokrasi Aktif di Pemantau Pemilu menjabat sebagai Sekretaris Umum Komite Independen Pemantau Pemilu ( KIPP) Daerah Pasaman 2013-2016 dan Sebagai Ketua Umum Komite Independen Pemantau Pemilu ( KIPP) Daerah Pasaman 2016 -2019.dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pileg dan Pilpres 2019 dan tulisan Artikel telah di muat di ( Klikpositif.com, Kompassiana.com dan Indonesiana.com)