Di tengah kepemimpinan bangsa dan negara ini yang semakin nyata dalam oligarki dan semakin otoriter, korupsi semakin tumbuh subur dan penegakan hukum semakin tumpul ke atas, ternyata masyarakat kembali bertanya-tanya dengan niat dan janji Presiden yang disampaikan dalam Pidato Kenegaraan MPR RI, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).
Pertanyaan tersebut adalah menyoal janji Jokowi yang tidak akan main-main dalam upaya pemberantasan korupsi. Padahal menyangkut korupsi ini, masih lekat dalam ingatan masyarakat Indonesia saat terjadi demonstrasi besar-besaran mahasiswa menuntut PerPPU KPK. Namun, apa yang terjadi, bukannya suara mahasiswa di dengar, mahasiswa berhasil "dibungkam", meski korban jiwa berjatuhan. Bahkan hingga kini, kasus ini pun adem ayem. Mahasiswa sendiri seperti kerbau dicucuk hidung, tak ada pembelaan lagi. Diam.
Bahkan terbaru, kasus buron koruptor kakap Djoko Tjandra, setelah 11 tahun berhasil kabur, ternyata berhasil ditangkap dan kaburnya pun di bantu para jenderal polisi. Lebih menarik, Djoko ditangkap adalah karena instruksi langsung Presiden.
Bila demikian, jangan-jangan selama ini Presiden juga menginstruksikan mana buron koruptor yang wajib ditangkap dan mana yang wajib dibiarkan, tergantung kasusnya yang bisa menyeret siapa saja, aktor dibaliknya.
Namun, lagi-lagi, saat saya juga mendengar sendiri pidato Presiden dari layar televisi, dengan ekspresi yang meyakinkan, Jokowi mengungkap tak akan main-main dalam upaya pemberantasan korupsi.
Menurut saya, apa yang diungkapkan Presiden hanya sekadar janji, karena faktanya, beliau sendiri justru menjadi kunci dari pelemahan penanganan korupsi di Republik ini, karena sudah terlanjur terjebak dalam lingkaran oligarki.
Berbagai pihak di negeri ini pun sudah banyak yang mengungkap baik di dalam media massa maupun televisi, bahwa narasi dan janji Presiden menyoal pemberantasan korupsi hanya omong kosong, karena memang harus menyelamatkan "lingkaranya."
Seperti biasa, bila saya resah dalam kondisi seperti ini, terutama dengan janji pemberantasan korupsi yang tak akan main-main, dan janji itu diungkapkan dalam pidato kenegaraan yang disiarkan langsung televisi, namun kenyataannya selama ini jauh panggang dari api, saya menunggu kira-kira pihak mana yang akan angkat suara dan menyikapi klaim Presiden menyoal niat memberantas korupsi yang tak akan main-main.
Ternyata, sore ini, di suara.com, Jumat sore (14/8/2020) ada pihak yang kaget seperti yang sudah saya duga. Siapa?
Dia adalah Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengaku kaget mendengar pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengklaim pemerintah tak main-main dalam upaya pemberantasan korupsi yang disampaikan Jokowi dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat siang.
Karenanya, peneliti ICW Kurnia Ramadhan, justru menganggap Jokowi tak pernah sama sekali mendukung upaya pemberantasan korupsi selama dua periode menjabat pemimpin negara.
"Cukup tercengang dan kaget mendengar pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di DPR yang mengatakan bahwa, “Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi.” Sebab, sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak pernah terbukti berpihak pada sektor pemberantasan korupsi," kata Kurnia.
Dalam ketercengangannya, Kurni juga menyebut bahwa pemerintahan Jokowi malah melemahkan pemberantasan korupsi mulai dari terpilihnya Ketua KPK Jilid V, Firli Bahuri yang penuh kontroversial hingga kebijakan memberikan grasi kepada koruptor. Lalu, ketidakjelasan penuntasan kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan, sampai pada akhirnya merevisi UU KPK.
Memang apa yang diungkap Kurnia cukup beralasan. Sebab, di tangan Jokowi, korupsi di Indonesia yang dilakukan khususnya oleh elite partai dan pejabat pemerintahan semakin subur.
Atas kondisi ini, Jokowi bahkan disebut memberikan harapan palsu akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perppu) KPK untuk mengganti UU KPK Baru nomor 19 tahun 2020. Ternyata hanya omong kosong meski telah lahir korban jiwa dari pihak mahasiswa lalu berhasil pula membungkamnya dan tetap membiarkan UU KPK yang melemahkan berlaku.
Dalam pidato tersebut, Jokowi juga mengatakan agar upaya pencegahan ditingkatkan dengan tata kelola sederhana, efisien dan transparan. Tak kalah penting penegakkan hukum juga harus dilakukan tanpa tebang pilih dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Menurut saya, apa yang diucapkan Presiden dalam pidato tersebut, hanya utopia. Seperti ketercenganngan ICW, berbagai pihak dan rakyat Indonesia pun yakin ikut tercengang, sebab percuma bila semua itu hanya sebagai narasi, tanpa pernah ada bukti.
Bagaimana korupsi mau diberantas, para pelakunya juga terus ada dalam satu lingkaran yang sudah terbaca jelas oleh rakyat negeri ini.
Namun, demikian, menjelang HUT RI ke-75, dengan pemerintahan oligarki dan semakin otoriter, semoga saja janji Presiden yang tak akan main-main dalam pemberantasan korupsi akan dibuktikan dan direalisasikan. Mungkin yang terdekat, Harun Masiku akan diinstrukakan untuk ditangkap, seperti Jokowi juga menginstruksikan Djoko Tjandra ditangkap. Semoga saja benar, hukum akan ditegakkan tanpa pandang bula dan tebang pilih, runcing ke atas dan ke bawah. Kira-kira, ilusikah, khayal?
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
